Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Apresiasi KUHAP Baru, DR. Dhifla : Perkuat Hak Masyarakat”

Apresiasi KUHAP Baru, DR. Dhifla : Perkuat Hak Masyarakat”

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • visibility 41
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Praktisi hukum DR. Dhifla Wiyani, SH., MH. menyampaikan apresiasinya terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI pada 18 November lalu. Menurutnya, aturan baru tersebut merupakan capaian besar yang menghadirkan berbagai terobosan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

“Saya salut kepada Ketua Komisi III dan seluruh anggota Pokja yang berhasil menuntaskan pembentukan KUHAP baru ini di tengah banyak kritik terhadap substansi pasal-pasalnya,” ujar Dhifla dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (25/11). Ia juga hadir dalam RDPU Komisi III DPR RI bersama Peradi SAI pada 24 November.

Dhifla menilai KUHAP baru merupakan jawaban atas kebutuhan pembaruan hukum acara pidana, mengingat KUHAP lama telah berusia 44 tahun dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman maupun praktik hukum di negara lain.

Salah satu poin krusial yang disorotnya adalah penguatan fungsi dan hak Advokat sebagai pilar penegak hukum. Dalam KUHAP yang baru, Advokat kini memiliki hak untuk mendampingi bukan hanya tersangka, tetapi juga saksi dan korban. Advokat juga diberi kewenangan mengajukan keberatan jika terdapat dugaan intimidasi dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32.

“Hak seperti ini tidak pernah ada dalam KUHAP lama. Ini kemajuan besar untuk memastikan pemeriksaan berjalan objektif dan manusiawi,” tegas Dhifla.

Selain itu, Pasal 31 KUHAP baru menegaskan kewajiban penyidik untuk memberi tahu tersangka mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Ketentuan tersebut, kata Dhifla, memberikan perlindungan lebih kuat bagi masyarakat agar penyidik tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap pihak yang tersangkut perkara pidana.

“KUHAP baru ini benar-benar memberikan angin segar bagi perkembangan hukum di Indonesia. Banyak aturan baru membuat sistem hukum kita melaju lebih progresif dan signifikan,” ujarnya.

Dengan terbitnya KUHAP baru, Dhifla optimistis bahwa penegakan hukum akan menjadi lebih transparan, berkeadilan, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi masyarakat (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo, Kapolri Listo Sigit dan Kepala BPOM Dr Taruna Ikrar

    Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia Bebas Narkoba Menuju 2045

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan Indonesia bebas dari narkoba sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin pemusnahan 214,84 ton barang bukti narkotika hasil sitaan sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Barang haram senilai Rp29,37 […]

  • Kepengurusan BSNPG 2024-2029 Resmi Terbentuk

    Syahmud Ngabalin Bongkar Tantangan Demokrasi, Sentil Pola Lama Golkar

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Syahmud Basri Ngabalin, melontarkan kritik tajam terhadap pola lama yang masih mengakar di tubuh Partai Golkar. Hal itu ia sampaikan saat mengukuhkan kepengurusan BSNPG periode 2024–2029 di Resto Pangeran Mudo, Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Menurut Syahmud, Golkar harus berani keluar dari jebakan cara berpikir konvensional […]

  • Demonstrasi kader PPP Se-Papua Barat menolak tehadap manuver yang dilakukan Romahurmuzy alias Rommy menjelang pelaksanaan Muktamar PPP.

    Kader PPP Papua Barat Desak Rommy Segera Dicopot!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    MANOKWARI, CUPLIKAN.CO.ID – Suasana politik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Papua Barat memanas! Puluhan kader dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Papua Barat turun ke jalan, mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, untuk bertindak tegas terhadap Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy alias Rommy. Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Plataran Rendani, […]

  • Dr.Tasrifin Tahara

    Bahlil Lahadalia Selesaikan Studi Doktoral Lebih Cepat, Ini Penjelasan Akademisi

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MAKASSAR, CUPLIKAN.CO.ID – Proses akademik yang dijalani oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi RI, saat menempuh pendidikan doktor di Universitas Indonesia (UI) menuai sorotan. Namun, menurut Dr. Tasrifin Tahara, M.Si, Dosen Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin, penyelesaian studi Bahlil yang relatif cepat dalam empat semester merupakan hasil dari kerja keras dan disiplin, bukan karena adanya perlakuan istimewa. […]

  • Seminar Nasional MN Kahmi

    Mahfud MD di Seminar KAHMI : Demokrasi tanpa Konstitusi dan Hukum, Bisa Menjadi Liar

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10), Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, menegaskan bahwa tidak ada Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi permintaan maaf kepada PKI. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya yang bertajuk “Rekonstruksi Kehidupan Demokrasi, Politik, Hukum, dan Keadilan […]

  • Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto

    KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Anwar Sadad

    • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, Anwar Sadad, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus pengurusan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, menyebutkan fokus pemanggilan adalah menelusuri kemungkinan aliran dana kepada Anwar. “Terkait aliran dana kepada saudara AS, ditunggu saja. Dalam […]

expand_less