Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Ninik Rahayu: Tempo Sudah Jalankan Rekomendasi Dewan Pers

Ninik Rahayu: Tempo Sudah Jalankan Rekomendasi Dewan Pers

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Pers periode 2022–2025, Dr. Ninik Rahayu, menyampaikan keterangan tertulis sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara gugatan perdata Menteri Pertanian terhadap PT Tempo Inti Media Tbk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, Ninik menegaskan bahwa gugatan tersebut berada dalam ruang lingkup sengketa pers yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan pengadilan umum.

Ninik menjelaskan bahwa Tempo telah menjalankan secara penuh penilaian dan rekomendasi Dewan Pers (PPR) Nomor 3/PPr-DP/VI/2025 terkait pemberitaan yang dipersoalkan. Ia menegaskan langkah tersebut sudah mengakhiri sengketa etik antara kedua pihak.

“Tempo telah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Pers pada 19 Juni 2025. Dengan demikian, sengketa etik ini secara hukum telah selesai melalui mekanisme yang diamanatkan UU Pers,” kata Ninik dalam keterangannya yang diterima redaksi Radiant Voice, Senin (17/11).

Amicus Curiae untuk Meluruskan Posisi Hukum Sengketa Pers

Sebagai amicus curiae, Ninik memberikan perspektif hukum untuk membantu majelis hakim memahami konteks penyelesaian sengketa pers. Ia menegaskan bahwa karakter perkara a quo sepenuhnya terkait kode etik jurnalistik.

“Setiap persoalan yang menyangkut materi pemberitaan otomatis merupakan ranah kerja jurnalistik. Karena itu, penyelesaiannya wajib menggunakan mekanisme Undang-Undang Pers, bukan melalui gugatan perdata,” ujarnya.

Ninik juga menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan lex specialis yang mengatur secara khusus mekanisme penilaian, hak jawab, hak koreksi, dan mediasi melalui Dewan Pers.

Dalam keterangannya, Ninik kembali mengingatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Pers.

“Pers menjalankan fungsi konstitusional sebagai media informasi, kontrol sosial, dan penyalur hak berekspresi warga negara. Karena itu, wartawan tidak tepat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas karya jurnalistik ketika mekanisme etik telah ditempuh,” tegasnya.

Pengadilan Diingatkan Periksa Kewenangan Absolut

Berdasarkan doktrin hukum acara perdata, Ninik menjelaskan bahwa jika objek gugatan berada di luar yurisdiksi, hakim wajib secara ex officio menyatakan tidak berwenang.

“Objek perkara ini adalah sengketa kode etik jurnalistik. Satu-satunya lembaga yang berwenang menilainya adalah Dewan Pers. Karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan aspek kewenangan absolut,” jelasnya.

Gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo berawal dari poster dan judul pemberitaan edisi 16 Mei 2025. Namun, menurut Dewan Pers, Tempo telah menjalankan semua rekomendasi, termasuk mengubah judul poster di media sosial.

Dengan adanya keterangan tertulis sebagai amicus curiae ini, Ninik Rahayu berharap pengadilan dapat mempertimbangkan posisi hukum kebebasan pers dan mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang telah ditetapkan undang-undang (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prof. Siti Zuhro

    Siti Zuhro Minta UICI Perkuat Peran Digitalisasi Pendidikan Nasional

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) didorong untuk memperkuat kontribusinya dalam pengembangan pendidikan digital nasional. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI (MPTK), Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A., dalam acara pelantikan Rektor UICI periode 2025–2029 di Gedung Rektorat UICI, Rabu (12/11/2025). Prof. Siti menilai UICI memiliki posisi strategis sebagai universitas digital yang […]

  • Diskusi dan Bedah Buku Karena Perempuan, Aku Di-Cancel” (Kumpulan 16 Puisi Esai Kisah Perempuan yang Menyayat Hati), karya Mila Muzakkar di Ruang Teater Fakultas A, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jumat (16/5/2025).

    Kisah Perempuan Tabu Terungkap Lewat Puisi Esai AI

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Buku Karena Perempuan, Aku Di-Cancel karya Mila Muzakkar resmi diluncurkan dan didiskusikan di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Jumat (16/5). Kumpulan 16 puisi esai ini mengangkat beragam kisah perempuan yang masih dianggap tabu di masyarakat, seperti stigma menstruasi, kehidupan PSK yang membawa anak, kekerasan seksual terhadap perempuan bercadar, dan diskriminasi perempuan driver […]

  • Logo AAI

    Soroti Proyek Buku Sejarah, AAI : Berpotensi Politis

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) menyampaikan keprihatinan serius atas proses penyusunan Buku Sejarah Indonesia Tahun 2025 yang dianggap tidak transparan, terburu-buru, dan mengarah pada bentuk penulisan sejarah yang rawan dijadikan alat politik. Hal ini disampaikan AAI sebagai tanggapan atas undangan “Diskusi Publik” yang akan diselenggarakan pada 25 Juli 2025 di Fakultas Ilmu Pengetahuan […]

  • Ketua Mahhkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan didampingi anggotanya menyerahkan surat putusan kepada para majelis-majelis partai terkait gugatan fungsionaris 4 DPW PPP di Kediaman Ketua Majelis Kehormatan Partai KH Zarkasih Nur, di Ciputat, kemarin Minggu (13/7)

    Mahkamah Partai PPP: Muswilub Tak Sah, Sekjen Dilangkahi

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Jelang pelaksanaan Muktamar PPP yang dijadwalkan September 2025, gejolak internal kembali mencuat setelah Mahkamah Partai membatalkan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) di empat wilayah: Kepulauan Riau, Bali, Riau, dan Kalimantan Selatan. Pembatalan dilakukan karena pelaksanaan Muswilub dinilai tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Mahkamah Partai menyatakan, surat keputusan […]

  • Ztreo Leonardo Purba tinggal di sebuah apartemen sewaan dekat Taman Ramón Castilla, bersama istrinya dan tiga anaknya yang masih kecil.

    Siapa itu Zetro Leonardo Purba, Diplomat Indonesia yang dibunuh di Lince?

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    PERU, CUPLIKAN.CO.ID – Warga negara Indonesia tersebut, seorang pejabat di Kedutaan Besar Indonesia di Peru, baru tiba di negara itu sekitar lima bulan lalu bersama keluarganya. Nama Zetro Leonardo Purba mencuat ke publik setelah tragedi pembunuhan yang merenggut nyawanya di distrik Lince. Namun, di balik peristiwa tragis tersebut, Purba adalah seorang warga negara Indonesia berusia […]

  • DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Risiko

    DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Risiko

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan ekonomi. Dasco mengatakan, pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan berbagai […]

expand_less