Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPR Dituding Salah Kutip Masukan RUU KUHAP

DPR Dituding Salah Kutip Masukan RUU KUHAP

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai DPR RI dan Pemerintah mencederai proses legislasi karena salah mencantumkan dan memelintir masukan masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Temuan itu muncul setelah rapat Panja RUU KUHAP yang digelar hanya dua hari pada 12–13 November 2025.

Dalam rilis resminya yang diterima redaksi Radiant Voice, Koalisi menyebut Komisi III DPR dan Pemerintah mempresentasikan beberapa pasal yang diklaim sebagai usulan dari organisasi masyarakat sipil—mulai dari YLBHI, LBH Masyarakat, IJRS, ILRC, LBH APIK, Lokataru, AJI hingga organisasi disabilitas. Namun sebagian besar klaim itu dinilai tidak sesuai kenyataan.

“Kami menemukan sejumlah masukan yang diklaim berasal dari koalisi ternyata tidak pernah kami berikan. Ini bentuk pencatutan nama dan memutarbalikkan proses partisipasi publik,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, Senin (17/11).

Koalisi mencontohkan klaim DPR bahwa mereka mengusulkan perluasan alat bukti melalui “pengamatan hakim”, atau usulan pasal tentang “Pelindungan Sementara”. Menurut Koalisi, tidak satu pun lembaga dalam jaringan mereka pernah memberikan masukan seperti itu.

“Kami tidak pernah menyerahkan usulan pasal baru dengan redaksi seperti yang dibacakan pemerintah. Itu jelas keliru dan menyesatkan publik,” tegas koalisi.

Koalisi juga menyoroti proses pembahasan yang berlangsung super cepat sehingga tidak membahas pasal-pasal krusial yang berpotensi merugikan warga. Mereka menyebut rapat Panja hanya menjadi formalitas tanpa pembahasan substansial.

“Pembahasan dilakukan terburu-buru hanya dua hari. Pasal-pasal bermasalah yang membuka ruang kriminalisasi sama sekali tidak disentuh,” ujar perwakilan koalisi.

RUU KUHAP, dalam catatan mereka, masih memuat sejumlah ketentuan berbahaya seperti operasi penyelidikan yang memungkinkan aparat melakukan penjebakan, kewenangan penyadapan tanpa izin hakim, penahanan di tahap penyelidikan, hingga minimnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Desak Pemerintah dan DPR Klarifikasi ke Publik

Akibat pencatutan masukan dan kekeliruan substansial tersebut, Koalisi meminta DPR dan Pemerintah melakukan klarifikasi terbuka. Mereka menilai publik telah disesatkan dengan narasi bahwa masukan kelompok masyarakat sipil sudah diakomodasi.

“Kami mendesak DPR membuka seluruh dokumen pembahasan Panja secara resmi, termasuk draf terakhir RUU KUHAP. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Koalisi.

Koalisi juga meminta DPR dan Pemerintah meminta maaf kepada masyarakat karena telah mencatut nama organisasi sipil untuk meloloskan pasal-pasal bermasalah.

Di sisi lain, Koalisi tetap menuntut Presiden Prabowo Subianto menarik draf RUU KUHAP dari pembahasan tingkat II. Mereka menyebut keseluruhan proses legislasi telah cacat dan tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, maupun perlindungan HAM.

“Kalau prosesnya salah dan substansinya bermasalah, maka Presiden wajib menarik RUU KUHAP ini sebelum disahkan,” pungkas Koalisi (RED)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Tim Pemenangan Masing-Masing Paslon. Dari ki-ka : Cak Lontong, Ariza Patria, dan Siti Fadilah Supari.

    Di Balik Layar Pilkada Jakarta 2024 : Tiga Ketua Tim Pemenangan Pembentuk Arah Kampanye

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jakarta selalu menjadi sorotan publik di tanah air. Selain karena provinsi ini merupakan Ibu Kota Indonesia sebelum dipindahkan ke IKN, Jakarta juga menjadi tempat di mana sorot kamera mengarah padanya. Tak heran bila perhelatan pilkada di provinsi ini selalu menarik perhatian publik. Sebagaimana diketahui bersama, dalam Pilkada 2024 ini, […]

  • Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa dalam Diskusi Publik DPP KNPI di Gedung Joeang Jakarta pada Jum'at (17/1/2025).

    KNPI Dorong Reformasi UU Politik untuk Pemilu 2029 yang Lebih Demokratis

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa, menekankan pentingnya reformasi sistem pemilu dan partai politik dalam diskusi publik bertajuk “Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen”. Acara ini digelar di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025), dan dihadiri kalangan mahasiswa dan aktivis yang peduli pada […]

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Sumber foto : Humas Ditjen PSDKP

    KKP Segel Pagar Laut Misterius 30 Km yang Resahkan Nelayan

    • calendar_month Jumat, 10 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    TANGERANG, CUPLIKAN.CO.ID – Pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer yang mencaplok wilayah pesisir di enam kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyegelan dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. “Pemerintah tidak boleh kalah. Penyegelan dilakukan karena pagar ini sudah […]

  • Ketua Dewan Gurus Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo.

    UI Tak Temukan Plagiarisme Disertasi Bahlil, Harkristuti: Sanksi Berdasarkan Etika Akademik

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Harkristuti Harkrisnowo, menegaskan bahwa dalam kasus dugaan pelanggaran akademik yang tengah menjadi sorotan, pihaknya tidak menemukan adanya plagiarisme dalam disertasi Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikannya dalam siaran podcast Akbar Faizal Uncensored pada Kamis (13/3/2025). “Memang kami tidak menemukan […]

  • Julia Putri Noor, Ketua Umum ALPEKSI. Sumber foto: Istimewa.

    Julia Putri Noor: Peningkatan SDM Kunci Kemajuan Makassar

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan sengketa Pilwalkot Makassar 2024 yang diajukan pasangan Indira Yusuf Ismail – Ilham Ari Fauzi A Uskara (INIMI). Dengan keputusan ini, kemenangan pasangan Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham (MULIA) dinyatakan sah sesuai dengan perundang-undangan. Menanggapi putusan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia […]

  • Donald Trump. Sumber foto : The Guardian

    Trump Ungkap Sudah Tahu Serangan Israel, Kesepakatan Nuklir Masih Terbuka

    • calendar_month Jumat, 13 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah berbulan-bulan mendesak Israel untuk tidak menyerang Iran demi memberi waktu bagi kesepakatan nuklir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap bahwa ia dan timnya sebenarnya telah mengetahui bahwa serangan itu akan terjadi. Meski demikian, Trump menilai peluang kesepakatan damai dengan Teheran belum sepenuhnya tertutup. “Kami tahu semuanya, dan saya berusaha keras menyelamatkan […]

expand_less