Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Armand Maulana Soroti Ketidaktransparanan LMKN yang Rugikan Musisi

Armand Maulana Soroti Ketidaktransparanan LMKN yang Rugikan Musisi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, RADIANRVOICE.ID – Kritik tajam terhadap tata kelola royalti kembali mengemuka dalam audiensi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) bersama Fraksi Partai Golkar DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (3/11/2025). Dalam forum tersebut, Ketua Umum VISI Armand Maulana menegaskan bahwa akar persoalan utama industri musik Indonesia terletak pada ketidaksempurnaan kerja, ketidakkompetenan, dan ketidaktransparanan lembaga pengelola royalti, baik LMK maupun LMKN.

Armand menyebut selama bertahun-tahun banyak permasalahan royalti muncul karena sistem pengelolaan yang tidak akurat, tidak disiplin, dan minim keterbukaan. Akibatnya, penyanyi hingga pencipta lagu kerap tidak menerima hak secara adil, sementara proses perizinan justru membebani para pelaku musik.

“Masalah ini bermula dari ketidaksempurnaan kerja, ketidakkompetenan, dan ketidaktransparanan LMK-LMK serta LMKN di masa lalu,” tegas Armand.

Menurutnya, performing rights adalah aktivitas yang masif, berulang, dan terjadi dalam waktu bersamaan, sehingga mustahil jika musisi harus meminta izin langsung kepada pencipta lagu setiap kali tampil. Ketidakjelasan prosedur inilah yang kerap menimbulkan potensi kriminalisasi musisi, bahkan kepada siswa sekolah yang tampil di acara pensi.

Wakil Ketua Umum VISI Ariel NOAH menambahkan bahwa perjuangan VISI bukan untuk menguntungkan satu kelompok musisi saja, melainkan memperjuangkan sistem yang seimbang dan adil bagi seluruh ekosistem musik—mulai dari pencipta lagu, penyanyi, sampai penyelenggara konser.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mengakui persoalan yang disampaikan para musisi dan menilai kritik tersebut menggambarkan perlunya reformasi besar dalam tata kelola LMKN. Ia menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui alat kelengkapan dewan terkait.

Dengan semakin kuatnya desakan musisi terhadap pembenahan sistem, audiensi ini menjadi momentum penting mendorong LMKN dan LMK menjalankan praktik pengelolaan royalti yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara kepada wartawan di dalam pesawat Air Force One dalam perjalanan menuju KTT NATO di Den Haag, Belanda, 24 Juni 2025. Sumber foto : REUTERS.

    Trump Klaim Iran Kembangkan Senjata Nuklir, Intelijen Membantah

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa fasilitas nuklir Iran yang dibom militer AS akhir pekan lalu digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Pernyataan ini bertolak belakang dengan penilaian resmi badan intelijen AS yang menyebut tidak ada program senjata nuklir aktif di Iran saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam surat bertanggal Senin […]

  • Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting.

    Selamat Ginting Ingatkan Prabowo : “Publik Percaya TNI, Tapi Jangan Sampai Lupa!”

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat militer dan jurnalis senior Selamat Ginting memberikan pandangan kritis terkait penempatan militer dalam jabatan sipil. Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/5), Ginting menegaskan bahwa penguasaan jabatan sipil oleh militer tidak boleh menjadi kebijakan permanen dan harus dibatasi dengan tegas. “Misalkan ini hanya pergantian peran aja, jangan permanen,” ujarnya. Ia mencontohkan langkah […]

  • Foto bersama pedagang dan PKM

    Pasar Nilowati Magetan, Bangkit dengan Digital Branding Tradisional

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    MAGETAN, CUPLIKAN.CO.ID – Pasar Nilowati, sebuah pasar tradisional di Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dikenal dengan keunikan tradisi lokalnya. Menggunakan koin tempurung kelapa sebagai alat transaksi dan pedagang yang mengenakan kain lurik tradisional, pasar ini menarik perhatian sebagai destinasi wisata budaya. Namun, tantangan era digital menjadi hambatan utama dalam memasarkan produk mereka. Untuk menjawab tantangan tersebut, […]

  • Presiden baru Meksiko, Claudia Sheinbaum, dibantu saat mengenakan selempang dalam upacara pelantikannya di Kongres, Mexico City, Meksiko, 1 Oktober 2024 (Sumber foto : Raquel Cunha/Reuters)

    Claudia Sheinbaum Dilantik sebagai Presiden Perempuan Pertama Meksiko

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    MEKSIKO, CUPLIKAN.CO.ID – Claudia Sheinbaum telah dilantik sebagai presiden perempuan pertama Meksiko, menggantikan sekutu dari partai Morena, Andres Manuel Lopez Obrador. Upacara pelantikannya berlangsung di Kongres Meksiko pada Selasa (1/10/2024) lalu. Sheinbaum, ilmuwan iklim berusia 62 tahun dan mantan wali kota Mexico City, akan menjabat selama enam tahun hingga 2030. Ia mengucapkan sumpah jabatan di […]

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sebuah acara peresmian ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Sumber foto : Instagram @puanmaharaniri

    Puan Maharani: Revisi UU Minerba Harus Transparan, Hindari Miskomunikasi

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi polemik seputar revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), terutama terkait wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa pembahasan regulasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Menurut Puan, DPR membuka ruang seluas-luasnya […]

  • PPPK

    3.862 PPPK Paruh Waktu Sidoarjo Resmi Terima SK Digital

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    SIDOARJO, CUPLIKAN.CO.ID – Sebanyak 3.862 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sidoarjo akhirnya resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka. Prosesi penyerahan SK yang berlangsung di area timur GOR Delta Sidoarjo pada Senin (17/11/2025) menjadi momentum bersejarah bagi para tenaga honorer yang telah menunggu lama. Penyerahan SK dilakukan secara digital oleh […]

expand_less