Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Dirjen HAM : Perusahaan Pers yang Tolak Serikat Pekerja Melanggar Hukum

Dirjen HAM : Perusahaan Pers yang Tolak Serikat Pekerja Melanggar Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Dhahana Putra menegaskan setiap pekerja termasuk wartawan berhak untuk membentuk serikat pekerja. Perusahaan pers yang tidak mendukung atau bahkan menolak serikat pekerja justru melanggar hukum.

Hal ini ditegaskan Dhahana Putra dalam diskusi “Melindungi Hak Asasi Wartawan dalam Era Informasi: Pentingnya Perlindungan dan Peran Serikat Pekerja” di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

“Serikat pekerja baik dalam rangka menyampaikan aspirasi dan dijamin Undang-undang. Kalau ada perusahaan yang tidak dukung serikat justru melanggar hukum,” kata Dhahana.

Ia menjelaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Hal itu diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat karena itu konstitusi jamin hak berserikat dan sampaikan pendapat.”

“Konstitusi menjamin hak berserikat dan menyampaikan pendapat,” tutur dia.

Dalam diskusi ini, Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) Irfan Kamil mengatakan wartawan merupakan profesi yang rentan menghadapi intimidasi dan kekerasan, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk itu, Kamil mengatakan, wartawan memerlukan wadah dan organisasi untuk mengadvokasi dirinya.

“Kami, Iwakum berkomitmen untuk memberikan advokasi dan pendampingan terhadap wartawan yang mengalami intimidasi,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Kamil juga menyoroti sulitnya wartawan membentuk serikat karena tidak didukung perusahaan pers.

Pemberangusan Serikat Pekerja CNN Indonesia

Isu mengenai dugaan pemberangusan serikat pekerja mengemuka saat pekerja CNN Indonesia yang membentuk Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) diputus hubungan kerja secara sepihak.

SPCI adalah serikat pekerja CNN Indonesia yang dideklarasikan pada 27 Juli 2024. Pendiriannya bertujuan melindungi hak-hak dan kesejahteraan karyawan.

SPCI resmi tercatat sebagai serikat pekerja di Sudinaker Jaksel melalui surat No. e-0224/KT.03.01, perihal Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan No. 949/SP/JS/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024. Pada 28 Agustus 2024, Ketua SPCI Taufiqurrohman telah menyampaikan ke manajemen melalui HRD bahwa SPCI sudah resmi tercatat di Sudinaker Jaksel.

Kemudian pada 29 Agustus 2024, surat pemberitahuan pendirian serikat kepada manajemen CNN Indonesia disampaikan. Namun, pada hari yang sama, sebanyak 9 anggota SPCI mendapat surat pemberitahuan PHK sepihak sekaligus pemanggilan dari HRD. SPCI kemudian menggelar peluncuran pendirian serikat pada 31 Agustus 2024. Pada sore harinya setelah peluncuran, anggota SPCI menerima surat PHK. Jumlah yang di-PHK bertambah menjadi 14 orang.

Kini, proses tripartit sedang berjalan. Namun, pada tripartit 11 September 2024, perusahaan menolak membahas substansi perselisihan dan malah mempersoalkan tripartit yang dilakukan di Disnaker Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan ingin tripartit dilakukan di Sudinaker Jakarta Selatan dengan dalih prosedural lokasi perusahaan berada di Jakarta Selatan.

Kemudian pada 18 September 2024, tripartit di Sudinaker Jakarta Selatan belum bisa masuk ke substansi persoalan karena masih harus menunggu surat pengalihan dari Disnaker Jakarta ke Sudinaker Jakarta Selatan.

Kondisi pekerja yang di-PHK sepihak saat ini tidak diperbolehkan bekerja dan masuk kantor. Bahkan, salah satu anggota SPCI yang hendak masuk kantor justru diusir pada saat akan masuk lobi gedung kantor karena dianggap sudah tidak bekerja di CNN Indonesia lagi. Dengan PHK sepihak ini, para pekerja terancam tidak mendapatkan hak upah untuk kebutuhan sehari-hari (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam.

    Mufti Anam : Jangan Sampai Negara Jadi Makelar Tambang!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan tegas datang dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, yang mengecam keras penerbitan izin tambang di kawasan konservasi Raja Ampat. Ia menyebut kasus tersebut sebagai bentuk nyata kelalaian negara yang nyaris menjual masa depan ekosistem Indonesia. Pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat dukungan, namun […]

  • Peluncuran Buku GKR Hemas

    Sultan Najamuddin Puji GKR Hemas Lewat Peluncuran Buku

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamuddin, menegaskan bahwa aktivitas menulis merupakan bagian penting dari perjuangan intelektual dan politik kebangsaan. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri peluncuran buku Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, berjudul “Refleksi Dua Dekade DPD RI: Otonomi Daerah untuk Indonesia Emas 2045” di UIN Sunan Kalijaga, […]

  • Kantor KPK

    KPK Tahan Empat Tersangka Suap Hibah Jatim 2019-2022

    • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat dari total 21 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) Jawa Timur periode 2019–2022. Keempat tersangka itu yakni Hasanuddin (anggota DPRD Jatim 2024–2029/pihak swasta asal Gresik), Jodi Pradana Putra (pihak swasta Blitar), Sukar (mantan kepala desa Tulungagung), serta Wawan Kristiawan (pihak swasta […]

  • Pengamat Politik dan Militer, Selamat Ginting

    “Bubarkan Saja Fakultas Hukum!” Selamat Ginting Kritik Polisi di Jabatan Sipil

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, melontarkan kritik keras terhadap maraknya perwira polisi aktif yang menempati jabatan sipil di berbagai lembaga negara. Ia menyebut pengangkatan Irjen Pol Muhammad Iqbal menjadi Sekjen DPD RI sebagai pelanggaran hukum dan sinyal bahaya menguatnya dominasi institusi kepolisian dalam urusan sipil. “Ini sudah melanggar dua undang-undang! Undang-undang […]

  • Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Rizky Wahyuni,

    KPID Jakarta Tegaskan Televisi Bukan Ruang Bebas Seperti Medsos

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Rizky Wahyuni, menegaskan bahwa lembaga penyiaran televisi tidak boleh memperlakukan ruang siar seperti media sosial yang bebas tanpa batas. Pernyataan ini menanggapi kasus tayangan Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai menyinggung kalangan santri, kiai, dan pesantren. Menurut Rizky, kasus tersebut menjadi pengingat penting bahwa […]

  • Ketika Kekayaan Alam Tak Sejalan dengan Kesejahteraan: Potret Konawe Utara

    Ketika Kekayaan Alam Tak Sejalan dengan Kesejahteraan: Potret Konawe Utara

    • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    KENDARI, RELEVAN.CO.ID – Oleh: Muhamad Ikram Pelesa Setiap 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai simbol lahirnya kesadaran kolektif untuk membangun bangsa yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Semangat itu seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni sejarah, melainkan menjadi momen refleksi: apakah pembangunan benar-benar sudah dirasakan merata hingga ke daerah-daerah penghasil kekayaan alam? Pertanyaan itu terasa […]

expand_less