Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » MKD Tegaskan Status Rahayu Saraswati Masih Anggota DPR

MKD Tegaskan Status Rahayu Saraswati Masih Anggota DPR

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
  • visibility 39
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo masih berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029, meskipun sebelumnya ia telah mengajukan permohonan pengunduran diri.

Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut atas surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang memastikan status keanggotaan Rahayu masih sah.

“MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029,” ujar Nazaruddin, Kamis (30/10/2025).

Nazaruddin menjelaskan, putusan tersebut didasarkan pada pembahasan internal MKD yang mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan tata beracara MKD, serta putusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra. Ia menegaskan bahwa MKD hanya menjalankan kewajiban etik lembaga, bukan menilai substansi pengunduran diri.

Menurutnya, MKD akan tetap berpegang pada prinsip profesionalitas, independensi, dan integritas dalam menjaga kehormatan DPR.

“MKD akan terus menjalankan tugas konstitusional secara objektif dan berpedoman pada penegakan etik,” katanya.

Sebelumnya, pada 10 September 2025, Rahayu Saraswati menyatakan mundur dari keanggotaan DPR setelah pernyataannya dalam sebuah program siniar menimbulkan respons publik. Ia juga telah menyampaikan permintaan maaf.

Fraksi Partai Gerindra sempat menonaktifkannya pasca pengumuman tersebut, namun keputusan MKD hari ini menegaskan kembali status Rahayu sebagai anggota DPR aktif (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Mahhkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan didampingi anggotanya menyerahkan surat putusan kepada para majelis-majelis partai terkait gugatan fungsionaris 4 DPW PPP di Kediaman Ketua Majelis Kehormatan Partai KH Zarkasih Nur, di Ciputat, kemarin Minggu (13/7)

    Mahkamah Partai PPP: Muswilub Tak Sah, Sekjen Dilangkahi

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Jelang pelaksanaan Muktamar PPP yang dijadwalkan September 2025, gejolak internal kembali mencuat setelah Mahkamah Partai membatalkan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) di empat wilayah: Kepulauan Riau, Bali, Riau, dan Kalimantan Selatan. Pembatalan dilakukan karena pelaksanaan Muswilub dinilai tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Mahkamah Partai menyatakan, surat keputusan […]

  • Pelantikan PW dan PC WSI Daerah Khusus Jakarta.

    WSI Dorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Perkuat Ketahanan Keluarga Umat

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pelantikan Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC) Wanita Syarikat Islam (WSI) se-Daerah Khusus Jakarta, Sabtu (2/8/2025), menjadi lebih dari sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Kegiatan yang digelar di Aula Kementerian Pedesaan dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini menjadi penanda awal gerakan kolektif WSI dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mengakselerasi pemberdayaan ekonomi umat, dengan […]

  • Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa dalam Diskusi Publik DPP KNPI di Gedung Joeang Jakarta pada Jum'at (17/1/2025).

    KNPI Dorong Reformasi UU Politik untuk Pemilu 2029 yang Lebih Demokratis

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa, menekankan pentingnya reformasi sistem pemilu dan partai politik dalam diskusi publik bertajuk “Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen”. Acara ini digelar di Gedung Joeang, Cikini, Jakarta, Jumat (17/1/2025), dan dihadiri kalangan mahasiswa dan aktivis yang peduli pada […]

  • Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan

    Dikabarkan PAN Dapat 5 Jatah Menteri, Zulhas : Itu Hak Prerogatif Presiden

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Jumlah menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan mengalami penambahan dibandingkan kabinet pada pemerintahan sebelumnya. Demikian dikatakan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dzulkifli Hasan, saat menanggapi pernyataan Ketua MPR RI yang juga politisi  Golkar, Bambang Soesatyo, yang menyebut menteri pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran akan menjadi 44 nantinya. “Jumlah pastinya […]

  • Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto

    KPK Geledah Dua Rumah di Kaltim Terkait Izin Usaha Pertambangan di Kaltim

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur. Penggeledahan dilakukan pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2024 di dua lokasi berbeda. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan di dua rumah, masing-masing berlokasi di Kabupaten Kutaikertanegara dan Kota Samarinda. […]

  • Cover Buku Green Democracy

    “Green Democracy” Jalan Menuju Keadaban Politik

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Oleh: Miftahul Arifin* Judul Buku     : Green Democracy Penulis           : Sultan Baktiar Najamudin Penerbit         : Green Publisher Tahun           : 2024 Halaman        : 360  JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” begitu kira-kira bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3. Juga […]

expand_less