Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Natalius Pigai Bantah Hasil Survei Celios Soal Kinerja

Natalius Pigai Bantah Hasil Survei Celios Soal Kinerja

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi hasil survei yang menempatkannya sebagai salah satu pejabat dengan kinerja terburuk dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Pigai menilai hasil survei tersebut tidak objektif dan tidak mencerminkan fakta kinerja kementeriannya.

“Saya tidak percaya hasil survei seperti itu. Presiden juga tidak percaya. Kami semua percaya pada kerja nyata untuk membangun Indonesia,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Pigai mengklaim bahwa Kementerian HAM justru berada di peringkat tiga besar kementerian yang paling aktif mendorong program prioritas Presiden, berdasarkan data Kantor Komunikasi Presiden.
Menurutnya, capaian ini menunjukkan kinerja nyata yang terukur, bukan persepsi semata.

“Kami nomor tiga, mengalahkan 47 kementerian dan lembaga lain. Itu prestasi. Kami bekerja sesuai arahan Presiden, bukan untuk survei,” tegas Pigai.

Pigai juga menyindir kementerian lain yang mendapat nilai tertinggi dalam survei, namun dinilainya tidak banyak turun langsung ke masyarakat.

“Ada kementerian yang pimpinannya di rumah AC, mobil AC, kantor AC, tidak pernah bertemu rakyat, tapi surveinya nomor satu. Itu lucu,” katanya.

Ia menilai survei seperti itu tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan. “Yang penting rakyat merasakan manfaatnya, bukan angka survei,” tambahnya.

Soroti Celios dan Lembaga Survei Tak Independen

Sebelumnya, lembaga Celios merilis survei rapor kinerja satu tahun kabinet Prabowo–Gibran. Dalam laporan itu, Pigai memperoleh -79 poin, masuk daftar 10 pejabat berkinerja terburuk, dan direkomendasikan untuk di-reshuffle.

Namun, Pigai menilai lembaga survei di Indonesia tidak memiliki integritas seperti lembaga survei di luar negeri.

“Lembaga survei di dunia itu korporasi besar, punya uang dan integritas. Di Indonesia, lembaga survei itu biasa-biasa saja, tidak bonafide,” kritiknya.

Pigai menegaskan, lembaga survei rawan dijadikan alat politik yang bisa memengaruhi persepsi publik tanpa dasar yang kuat.

“Jangan percaya survei yang tidak transparan. Kami bekerja untuk negara, bukan untuk hasil polling,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tangkapan layar video salah seorang pengurus DPC GRIB Jaya Tabanan usai pertemuan di Balai Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.(Instagram @tabanan.viral)

    GRIB Jaya Tabanan Bubar Total, Bali Tolak Hercules!

    • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    TABANAN, CUPLIKAN.CO.ID – Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Tabanan, Bali, resmi membubarkan diri. Keputusan itu diambil setelah pertemuan antara pengurus GRIB Jaya Tabanan dengan aparat desa adat Sanggulan dan perwakilan pemerintah setempat. Aksi pembubaran ini terekam dalam video yang viral di media sosial, memperlihatkan pernyataan “lockdown selamanya” dari pengurus GRIB […]

  • Pemilihan Umum

    MK Pecah Pemilu Jadi Dua, Perludem : Beban Demokrasi Jadi Terurai

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia ke depan. Putusan tersebut disambut baik oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menilai langkah ini menjawab persoalan mendasar dalam sistem pemilu selama ini. MK mengabulkan sebagian gugatan perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perludem, […]

  • UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Pengamat Sebut Langkah Positif

    UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Pengamat Sebut Langkah Positif

    • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Jakarta – Pengamat Politik Bawono Kumoro mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan untuk menjadi Undang-Undang (UU) patut diapresiasi secara positif karena mempertegas perlindungan hak pekerja atau buruh. “Salah satu substansi utama UU Perlindungan Ketenagakerjaan mempertegas pelindungan hak pekerja atau hak buruh melalui jaminan kesempatan dan juga perlakuan sama dalam seluruh aspek ketenagakerjaan,” kata Bawono, […]

  • Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy.

    Rommy: Haji Isam Tak Butuh Akuisisi PPP, Sudah Punya Jejaring

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, menepis keras isu yang menyebut pengusaha Haji Isam hendak mengakuisisi PPP melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Rommy menilai rumor tersebut tidak berdasar dan menyebut bahwa munculnya nama Amran sebagai calon ketua umum PPP murni hasil diskusi internal partai. “Yang terjadi di […]

  • Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi

    Konsolidasi KAHMI Sumatera, Viva Yoga Tekankan Kebersamaan KAHMI

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BATAM, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya kebersamaan sesama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam membangun bangsa. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Pertemuan Regional Majelis Wilayah (MW) dan Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (20/9/2025). Dalam forum bertema “Konsolidasi KAHMI Untuk Indonesia Maju” tersebut […]

  • Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman (kanan) dalam Diskusi Publik yang digelar oleh DPP KNPI di Gedung Juang 45 Cikini Jakarta pada Jum'at (17/1/2025).

    Waketum PSI: Reformasi Sistem Pemilu Kunci Stabilitas Politik dan Indonesia Emas

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman menegaskan bahwa reformasi sistem pemilu, termasuk revisi aturan presidential threshold, adalah langkah penting untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen”, yang […]

expand_less