Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Jurnalis Korban MBG

Jurnalis Korban MBG

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
  • visibility 34
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Ahmadie Thaha*

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ada yang lucu sekaligus getir di republik kita tercinta. Seorang jurnalis yang ngepos di Istana, Diana Valencia, tiba-tiba “dieksekusi” secara administratif. Alasannya, hanya gara-gara dia mengajukan pertanyaan ke Presiden untuk meminta konfirmasi soal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan bikin banyak anak bangsa sakit perut berjamaah.

Pesan Diana, jurnalis CNN Indonesia, di grup WhatsApp rekan-rekannya singkat saja, “Selamat malam, kakak². Per malam ini saya bukan wartawan istana lagi, karena ID card sudah diambil oleh Biro Pers, Media dan Informasi karena saya dinilai bertanya di luar konteks acara.” Waduh, BMG bukan cuma bikin keracunan massal, tapi juga bikin jurnalis korban keracunan politik.

Waduh, waduh lagi. Rupanya pertanyaan tentang gizi bisa dianggap out of context di istana, hanya karena Prabowo mungkin dianggap lebih senang bicara soal kunjungannya ke luar negeri atau apalah. Mungkin pula, bagi sebagian pejabat, “konteks acara” itu cuma foto-foto formal, senyum kaku, dan mikrofon yang dipakai bukan untuk bertanya, tapi untuk karaoke protokol.

Padahal, Presiden Prabowo setelah itu bicara juga ihwal keracunan BMG. Dengan wajah serius, dia berkomentar: “Kita harus waspada, jangan sampai keracunan ini dipolitisasi.” Nah, di satu sisi Biro Pers Istana “melarang” jurnalis bertanya, tapi di sisi lain Presiden sendiri bicara soal yang ditanya si wartawan.

Tapi, komentar Presiden justru memunculkan pertanyaan balik: bukankah MBG sendiri lahir dari proses politik, bahkan menjadi janji manis di panggung kampanye Pilpres? Kalau janji politik kemudian bermasalah di lapangan, siapa yang berhak bertanya kalau bukan jurnalis? Atau kita tunggu sampai ayam dapur MBG ikut keracunan juga, barulah itu boleh dibicarakan?

Tak tunggu lama, Dewan Pers langsung menegaskan agar akses liputan Diana dikembalikan, dengan membiarkannya meliput kembali di lingkungan Istana. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, bahkan mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Melanggar UU ini, ancamannya adalah pidana.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga ikut bersuara, menilai pertanyaan Diana ke Presiden “sepenuhnya sesuai kode etik jurnalistik” dan menyangkut kepentingan publik. AJI Jakarta menambahkan: ini bukan sekadar soal seorang wartawan, tapi soal “hak publik mendapatkan informasi”.

LBH Pers lebih keras lagi: tindakan penyitaan ID wartawan bisa dipandang sebagai penghalangan kerja jurnalistik —dan itu ada ancaman pidananya sampai dua tahun penjara. Jadi yang out of context sebetulnya bukan pertanyaan Diana, melainkan logika Biro Pers yang lebih cepat mencabut kartu wartawan daripada mencabut akar masalah keracunan.

Sungguh ironis. Di negara lain, jurnalis justru dianggap “penjaga pintu demokrasi”. Di Amerika Serikat, wartawan boleh mengajukan pertanyaan pedas bahkan kepada presiden yang temperamen seperti Trump. Di Inggris, jurnalis bisa mengejar Perdana Menteri sampai pintu rumahnya.

Di Korea Selatan, media diberi ruang luas untuk menguliti kebijakan publik —mulai dari subsidi beras sampai skandal politik. Tapi di sini? Baru nanya soal gizi gratis saja yang jelas-jelas bikin keracunan di mana-mana, sudah dianggap mengganggu agenda negara. Jangan-jangan nanti wartawan yang bertanya soal harga cabe dianggap “provokator cabai rawit”.

Mari kita refleksikan sedikit dengan kacamata akademis. Program MBG ini, pada dasarnya, adalah kebijakan sosial berbasis janji politik. Dalam literatur kebijakan publik, ada yang disebut policy feedback effect yaitu ketika program politik menyentuh langsung perut rakyat, ia tidak bisa steril dari kritik.

Jika program MBG gagal —misalnya memicu keracunan massal— maka kritik bukan sekadar wajar, tapi “kewajiban etis” bagi jurnalis. Data awal menunjukkan beberapa dapur MBG memang belum memenuhi standar higiene dan sanitasi. Pemerintah buru-buru mewajibkan sertifikasi dapur MBG. Bagus sih, tapi mengapa harus menunggu korban?

Lihat perbandingannya. Di Jepang: program makan siang sekolah (kyuushoku) dijalankan sejak 1950-an. Dikelola oleh ahli gizi profesional, dapurnya diaudit ketat, dan menunya ditentukan berdasarkan standar kesehatan nasional. Anak-anak bahkan belajar nutrisi di kelas, jadi ada aspek edukasi.

Kemudian di India, program Midday Meal Scheme melayani lebih dari 120 juta anak tiap hari. Walau pernah ada kasus keracunan, pemerintah merespons dengan standar kualitas makanan yang lebih ketat, sistem pengawasan masyarakat, dan transparansi distribusi bahan pangan. Masyarakat dilibatkan penuh.

Pemerintah Brasil, melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), mensyarakatkan minimal 30 persen bahan makanan harus dibeli dari petani lokal. Sehingga, dengan demikian, progman makan siang gratis bagi jutaan siswa bukan hanya soal gizi, tapi juga pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tetangga dekat Malaysia memiliki Rancangan Makanan Tambahan untuk anak sekolah dasar sejak 1979. Sudah lama banget ya, sementara kita baru memulainya dengan penuh tragedi. Program ini diawasi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, dengan syarat pemasok makanan wajib tersertifikasi.

Kembali ke pencabutan kartu liputan Diana Valencia di Istana, itu sebetulnya bukan sekadar kasus wartawan diusir. Ia memunculkan gejala serius: “demokrasi kita sedang sakit perut.” Kalau jurnalis tidak boleh bertanya soal gizi, lalu publik akan mendapat informasi dari siapa? Dari baliho? Dari akun medsos buzzer yang lebih sibuk membagikan pantun politik?

Kalau benar pemerintah takut bahwa kasus keracunan MBG akan dipolitisasi, seharusnya jawab dengan data, dengan transparansi, dengan evaluasi terbuka. Bukan malah membungkam pertanyaan. Karena dalam demokrasi, membungkam pertanyaan sama saja dengan menutup mulut rakyat. Dan rakyat yang lapar, apalagi keracunan, mulutnya jangan ditutup —itu bisa bahaya.

Mungkin benar kata seorang akademisi gizi politik (kalau ada istilah itu): kita ini bangsa yang lebih mudah kenyang oleh janji politik ketimbang kenyang oleh makan bergizi. Dan ketika perut rakyat benar-benar bermasalah karena program politik yang tergesa-gesa, wartawanlah yang pertama kali jadi sasaran.

Padahal, bukankah kritik itu sejenis vitamin demokrasi? Kalau vitamin ini disita bersama ID Card wartawan, jangan-jangan nanti yang keracunan bukan hanya anak-anak penerima MBG, tapi juga sistem demokrasi kita sendiri.

Jadi, kalau ada pejabat bilang, “keracunan BMG jangan dipolitisasi”, mungkin kita perlu balik bertanya: “Lha, siapa dulu yang menjanjikan MBG dalam kampanye-kampanye politiknya?”

Kalau wartawan dilarang bertanya, ya biarlah rakyat yang menjawab dengan cara mereka sendiri. Dan itu biasanya jauh lebih pedas daripada pertanyaan wartawan mana pun.

*Penulis adalah Wartawan Senior

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum, bersama warga terdampak banjir di Sumatera Barat, Rabu (10/12). Sumber foto : istimewa.

    Kunjungi Lokasi Bencana, Anas Urbaningrum : Yang Penting Kebutuhan Warga Tercukupi Dulu

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    PADANG PARIAMAN, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menegaskan pentingnya menjaga optimisme dan kebersamaan masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah. Pesan tersebut ia sampaikan saat meninjau sejumlah titik terdampak pada Rabu, 10 Desember 2025. Dalam kunjungan bersama pengurus DPP PKN Yan Zulfikar dan Ketua […]

  • Ketua Umum PPP, Mardiono

    PPP Gelar Muktamar X, Mardiono Klaim 70 Persen Dukungan

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah bersiap menggelar Muktamar ke-X pada 27–29 September 2025 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Forum ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah kepemimpinan partai berlambang Kakbah ke depan. Tiga nama mencuat sebagai calon kuat Ketua Umum PPP periode 2025–2030, yakni Plt Ketum saat ini Muhammad Mardiono, mantan Menteri […]

  • Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Djojohadikusumo bersama Reza Patria (Kiri) dan Habiburrokhman (Kanan)

    Hasyim : Prabowo Sudah Menunggu Dua Tahun untuk Bertemu Megawati

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa kakaknya, Prabowo Subianto, telah menunggu dua tahun untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut disampaikan Hashim setelah menghadiri pelantikan anggota DPR di kompleks parlemen, Selasa (1/10/2024). Hashim menyebutkan bahwa Prabowo sudah cukup lama berharap bisa bertemu dengan Megawati. “Bapak […]

  • Eks Ketua DPP PPP Sebut Keputusan Rakornas Berhentikan Agus-Yasin Tak Mengikat

    Eks Ketua DPP PPP Sebut Keputusan Rakornas Berhentikan Agus-Yasin Tak Mengikat

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020–2025, M. Thobahul Aftoni, menanggapi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III DPP PPP yang digelar pada Selasa (27/10/2026). Ia menilai forum tersebut hanya bersifat koordinatif sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. “Ini cuma forum lucu-lucuan aja. Gertak sambal, hehe,” kelakar Aftoni saat dimintai tanggapan mengenai Rakornas […]

  • Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali.

    Poros Pemuda Indonesia : Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci Kelancaran Nataru

    • calendar_month Kamis, 19 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Masa libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) diperkirakan akan melibatkan lebih dari 110 juta orang yang melakukan perjalanan mudik dan liburan. Mobilitas besar-besaran ini membutuhkan persiapan matang dari berbagai pihak untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama periode tersebut. Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia, Muhlis Ali, menekankan pentingnya sinergi lintas […]

  • Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan, beserta para menteri dan pejabat di bawah koordinasi Menko Polkam, di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025. Sumber Foto : Sekretariat Kabinet.

    Prabowo Gelar Ratas di Hambalang, Bahas Ancaman Global dan SDM Unggul

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dari bidang politik, keamanan, dan pendidikan ke kediaman pribadinya di Hambalang, Senin (23/6/2025). Pertemuan terbatas ini membahas kondisi global yang memanas dan berbagai dampaknya terhadap Indonesia, termasuk upaya mempercepat penguatan sumber daya manusia nasional. Rapat pertama dihadiri para pejabat di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik […]

expand_less