Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PB HMI MPO Dorong Penghapusan Pajak untuk Rakyat Berpenghasilan Rendah

PB HMI MPO Dorong Penghapusan Pajak untuk Rakyat Berpenghasilan Rendah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) kembali menggaungkan agenda reformasi nasional dengan menekankan pentingnya keadilan fiskal bagi masyarakat kecil. Salah satu usulan utama yang mencuri perhatian adalah penghapusan pajak penghasilan bagi rakyat dengan pendapatan di bawah Rp10 juta per bulan.

Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam, menegaskan bahwa keadilan ekonomi tidak boleh hanya menjadi jargon pembangunan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang meringankan beban masyarakat. “Penghapusan pajak bagi kelas menengah ke bawah adalah bentuk keberpihakan negara terhadap rakyat, terutama di tengah beban ekonomi yang kian menekan,” katanya.

Selain isu pajak, PB HMI MPO juga mendorong agenda strategis lain seperti perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu vonis, serta pembenahan internal institusi kepolisian yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Handy menambahkan, keberanian mahasiswa menyuarakan gagasan ini merupakan kelanjutan dari semangat reformasi yang harus terus dijaga. “HMI tidak hanya hadir sebagai saksi sejarah reformasi, tetapi juga pelopor lahirnya ide-ide segar untuk mewujudkan keadilan sosial,” tegasnya.

PB HMI MPO juga mendesak Presiden RI untuk segera membentuk tim investigasi independen terkait dugaan makar dalam kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu. Menurut mereka, kejelasan kasus tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang melemahkan kepercayaan publik.

Dengan agenda reformasi yang diperluas ini, PB HMI MPO berharap pemerintah mampu mendengar dan menjadikan aspirasi mahasiswa sebagai pijakan dalam memperbaiki arah kebijakan nasional (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jatim VII, Riyono, saat menyampaikan pandangannya dalam

    Riyono Minta DPR Bentuk Pansus untuk Tangani Kasus Pemagaran Laut di Tangerang

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jatim VII, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas kasus pemagaran laut sepanjang sekitar 30 kilometer di wilayah Tangerang, Banten. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Riyono menilai kasus pemagaran laut […]

  • Puan Maharani

    Puan Kaget Dengar Mahasiswa UII Diintimidasi, Siapa Pelakunya?

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku baru mengetahui adanya dugaan intimidasi terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi kabar tersebut, Puan menyatakan akan menelusuri informasi lebih lanjut dan mempertanyakannya langsung kepada aparat penegak hukum. “Ini saya juga baru mengetahuinya dari media. Namun, jika memang […]

  • Voicer M. Shoim Haris (Wakil Sekjend DPP Partai Golkar)

    Urgensi Koalisi Permanen

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Oleh : M Shoim Haris* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Telah menjadi adagium dalam governance studies bahwa sebuah pemerintahan membutuhkan dukungan politik yang kuat—baik dari masyarakat maupun dari partai-partai politik pendukungnya. Dukungan ini merupakan political energy yang menggerakkan mesin pemerintahan, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Di Indonesia, dimana political configuration bersifat sangat beragam, kebutuhan […]

  • Ketua LMKN Hak Terkait, Marcell Kirana H. Siahaan,

    Digitalisasi Royalti Musik LMKN Bisa Dongkrak Ekonomi Kreatif Nasional

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peluncuran sistem digital INSPIRATION oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menandai babak baru bagi industri musik Indonesia. Sistem ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan juga motor penggerak ekonomi kreatif melalui tata kelola royalti yang transparan, efisien, dan terukur. INSPIRATION, yang resmi diperkenalkan Senin (6/10/2025) di Jakarta, menjadi platform pembayaran royalti digital terintegrasi […]

  • Gambar adalah ilustrasi

    Neo Sumitronomics

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Oleh : Ahmadie Thaha* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto sudah memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Istana untuk membahas stimulus ekonomi. Jelas ini terkait gebrakannya sebelumnya yaitu keputusan menggelontorkan dana Rp 200 triliun ke perbankan umum. Bersama itu, dengan gaya koboi, ia tampil di sejumlah forum offline dan online untuk menjelaskan platform kebijakan […]

  • BRAINS Demokrat

    Pemisahan Pemilu 2029, BRAINS Demokrat: Perlu Desain Transisi Demi Koordinasi Pusat-Daerah

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029 menuai tanggapan kritis dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, yang menilai bahwa kebijakan ini bisa memperpanjang siklus ketegangan politik nasional. Putusan MK tersebut […]

expand_less