Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPR Setujui Kementerian Haji, Ditjen PHU Terancam Hilang

DPR Setujui Kementerian Haji, Ditjen PHU Terancam Hilang

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
  • visibility 32
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Disahkannya Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola urusan haji di Indonesia. Dengan persetujuan DPR dan pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, struktur lama di Kementerian Agama (Kemenag) dipaksa menyesuaikan diri.

Pergeseran ini paling jelas menyasar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), unit eselon I yang selama ini menjadi tulang punggung operasional haji dan umrah. Anggota Panja RUU Haji dan Umrah Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menegaskan Ditjen PHU otomatis dihapus dari Kemenag.

“Otomatis harus dilepas dari Kemenag, sudah tidak ada lagi yang menyangkut dengan namanya Dirjen PHU,” ujarnya, Senin (25/8).

Jika selama ini Ditjen PHU merumuskan kebijakan teknis, mengawasi penyelenggara, hingga mengelola biaya operasional haji, maka semua kewenangan itu akan “pindah rumah” ke Kementerian Haji dan Umrah. Artinya, enam direktorat yang tercantum dalam PMA No. 25/2024, mulai dari Bina Haji hingga Pelayanan Haji Luar Negeri, berpotensi dialihkan beserta SDM, anggaran, dan perangkat daerahnya.

Dirjen PHU, Hilman Latief, mengakui pergeseran itu tidak terelakkan. “Seluruh urusan haji akan bergeser ke Kementerian Haji dan Umrah,” katanya. Namun, kepastian jadwal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dan penetapan struktur organisasi.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut Keppres pembentukan kementerian dan penetapan menteri ditargetkan terbit pekan ini. Ia menegaskan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sedang disiapkan pemerintah bersama KemenPAN-RB, dengan target rampung maksimal 30 hari.

Dengan tenggat tersebut, masa transisi akan berlangsung singkat. Pegawai Ditjen PHU harus segera dialihkan ke kementerian baru, bersama anggaran dan aset. Di satu sisi, target cepat menjanjikan efisiensi. Namun di sisi lain, kecepatan berisiko menimbulkan kebingungan birokrasi, terutama jika integrasi SDM tidak berjalan mulus.

Dana Haji Tetap Dipisahkan

Meski fungsi teknis bergeser, pengelolaan dana haji tetap aman di tangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan BPKH tidak dilebur agar tidak terjadi konsentrasi kuasa.

“Pengumpulan uang, kemudian pengelolaan uang dan penggunaan uang dalam satu atap itu bisa berbahaya. Untuk menghindari itu, kita pisahkan tentang uang,” tegasnya.

Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah dipandang sebagai upaya modernisasi tata kelola ibadah haji, mengingat skala jamaah Indonesia yang terbesar di dunia. Dengan kementerian khusus, fokus kebijakan bisa lebih tajam tanpa berbagi perhatian dengan isu lain di Kemenag.

Namun, ada tantangan besar: pemindahan kewenangan dari Ditjen PHU berpotensi menimbulkan kerumitan baru. Jika transisi tidak dirancang matang, ada risiko tumpang tindih birokrasi atau bahkan vakum layanan di masa peralihan.

Keberhasilan kementerian baru ini akan sangat ditentukan oleh kecepatan penyusunan SOTK, kejelasan aturan turunan, serta kemampuan menjaga layanan haji tetap lancar di tengah perubahan besar. Dalam hitungan pekan ke depan, publik menanti apakah reformasi ini benar-benar menyederhanakan tata kelola, atau justru menambah lapisan birokrasi baru (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana

    Apresiasi Diskon Tiket Nataru, Danang Gerindra : Dorong Ekonomi Nasional

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan diskon tiket transportasi menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan tersebut mencakup potongan harga tiket pesawat, kereta api, hingga kapal laut sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Menurut Danang, langkah ini merupakan wujud […]

  • Jokowi saat menerima kunjungan Abu Bakar Baasyir di kediamannya di Solo, Senin (29/09/2025)

    Abu Bakar Ba’asyir Temui Jokowi, Sampaikan Pesan Bela Islam

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    SOLO, CUPLIKAN.CO.ID – Pendiri Pondok Pesantren Al-Mu’min Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir, melakukan kunjungan mendadak ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (29/9). Ba’asyir yang mengenakan gamis dan kopiah rajut serba putih tiba sekitar pukul 12.35 WIB hanya didampingi seorang sopir. Kedatangannya disambut langsung Jokowi yang […]

  • Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto

    Insiden Pertalite di Jatim Jadi Alarm Tata Kelola Energi Nasional

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kasus motor brebet dan mogok massal usai pengisian Pertalite di sejumlah daerah Jawa Timur menjadi sorotan serius di parlemen. Peristiwa yang terjadi di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, hingga Sidoarjo itu disebut sebagai sinyal lemahnya sistem pengawasan mutu dan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menilai insiden tersebut […]

  • Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Aceh, Irmawan

    Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang,DPR Minta Pemulihan Dipercepat

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    ACEH, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Aceh resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari, terhitung mulai Jumat (12/12/2025) hingga Kamis (25/12/2025). Kebijakan ini mendapat respons positif dari Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Aceh, Irmawan, yang menilai kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan intensif. Menurut Irmawan, perpanjangan […]

  • Kepala Kantor Staf Presiden, M.Qodari

    Dilantik Prabowo, Qodari Dapat Pesan Khusus Soal KSP

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengaku mendapat pesan khusus dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/9/2025). Pesan itu menekankan pentingnya peran KSP dalam memperkuat komunikasi terkait program pemerintah kepada publik. “Kemarin ada pesan dari Jenderal (Letkol) Teddy untuk lebih KSP membantu […]

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Sumber foto : istimewa

    Bamsoet: Indonesia Harus Aktif Berkontribusi pada Perdamaian Global

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua MPR RI, menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus aktif berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Dalam kuliah daring yang disampaikannya di Universitas Pertahanan RI (Unhan), Bamsoet menyebutkan bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia memberi ruang bagi negara untuk mengambil peran penting dalam percaturan global. “Politik luar negeri kita […]

expand_less