Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sarmuji Kritik Arah Sistem Ketatanegaraan Usai Putusan MK

Sarmuji Kritik Arah Sistem Ketatanegaraan Usai Putusan MK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menyampaikan keprihatinannya terhadap arah sistem ketatanegaraan Indonesia yang dinilai semakin tidak konsisten pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Dalam diskusi bertema “Quo Vadis Pemilu Indonesia?” yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (24/7), Sarmuji menegaskan bahwa pendulum kekuasaan yang dulu pernah didominasi oleh eksekutif dan legislatif kini tampak berpindah ke ranah yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi.

“Kalau dulu GBHN disusun oleh eksekutif, lalu ada fase legislatif-heavy, sekarang justru seperti masuk ke ranah judikatif-heavy. MK tampaknya mulai menentukan arah ketatanegaraan, bahkan kadang menafsirkan aturan yang sebenarnya tidak perlu ditafsirkan,” ujar Sarmuji.

Ia menyoroti inkonsistensi putusan MK yang justru melemahkan upaya memperkuat sistem presidensial, antara lain dengan menghapus presidential threshold dan cenderung menurunkan parliamentary threshold.

“Itu artinya insentif bagi lahirnya partai baru makin terbuka, padahal sistem multipartai ekstrem justru bertentangan dengan cita-cita presidensialisme yang efektif,” tegasnya.

Sarmuji juga menyampaikan bahwa ada dilema besar dalam kewenangan MK: di satu sisi, putusannya bersifat final dan mengikat; namun di sisi lain, banyak ahli menilai beberapa putusan MK justru bertentangan dengan semangat konstitusi itu sendiri.

“Kalau semua lembaga tinggi negara berjalan dengan visinya masing-masing, tanpa fondasi ketatanegaraan yang disepakati bersama, maka sistem ini akan terus centang-perenang,” ujarnya.

Sebagai solusi, Sarmuji mendorong agar lembaga-lembaga tinggi negara — termasuk MK, Presiden, dan DPR — duduk bersama untuk merumuskan peta dasar sistem ketatanegaraan Indonesia yang bersifat kolektif dan jangka panjang.

Diskusi ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Prof. Mahfud MD, Arteria Dahlan, dan Valina Singka Subekti, serta ratusan peserta daring dan luring dari berbagai unsur masyarakat, akademisi, dan Pengurus dan kader Partai Golkar dari berbagai tingkatan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

    Prabowo: Pilih Ridwan Kamil-Suswono Demi Jakarta Maju

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyerukan masyarakat Jakarta untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dukungan itu disampaikan melalui surat resmi yang mencerminkan komitmen Gerindra dalam memenangkan pasangan tersebut. “Bantulah negaramu, bantulah bangsamu, gunakan hak pilihmu untuk memenangkan pasangan […]

  • Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Eva Kusuma Sundari.

    Eva Sundari: Non-Aktif Jadi Transisi Menuju Pemberhentian DPR

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPP Partai Nasdem, Eva Kusuma Sundari, menegaskan bahwa status non-aktif bagi anggota DPR merupakan mekanisme transisi sebelum adanya keputusan pemberhentian tetap. Menurutnya, istilah ini lahir karena proses pemberhentian permanen membutuhkan waktu panjang melalui jalur yuridis dan mekanistik di DPR. Eva menjelaskan, Pasal 122 ayat 3 UU MD3 memang tidak menyebut […]

  • Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy.

    Gus Rivqy Desak Pemerintah Berantas Mafia Tanah Pascabencana

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy, mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mencegah praktik penyerobotan tanah warga yang terdampak banjir bandang di Sumatera. Ia menilai peringatan terkait potensi mafia tanah tidak boleh berhenti pada sekadar pernyataan tanpa tindakan nyata. “Kalau memang ada potensi itu, saya minta pemerintah […]

  • Menteri Sekretaris Negara, Parasetyo Hadi (dua dari kiri) bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) dan Sufmi Dasco Ahmad (kanan) saat mendampingi Presiden Prabowo yang sedang menandatangani beberapa surat keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara kedepan. Sumber foto : instagram @sufmi_dasco

    Tanpa Dubes Sejak 2023, Siapa yang Siap ke AS?

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sudah hampir setahun kursi Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dibiarkan kosong sejak ditinggalkan Rosan Roeslani pada Juli 2023. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah dinamika politik global dan hubungan dagang yang menegang dengan AS. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memiliki empat hingga lima […]

  • Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman dan Wamentrans Viva Yoga Mauladi

    Maluku Utara Catat Kasus Terbanyak Tumpang Tindih Lahan Transmigrasi

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Persoalan klasik tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan kembali mencuat. Data Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mencatat ada 17.655 bidang tanah transmigrasi di 85 lokasi seluruh Indonesia yang statusnya masih berada di kawasan hutan atau bahkan taman nasional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga transmigran hingga desa yang terlanjur tumbuh di lokasi […]

  • Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menghadiri acara buka puasa bersama di Pendopo Kabupaten Bondowoso pada Rabu (12/3/2025) sore.

    Shinta Nuriyah: Puasa Bukan Sekadar Menahan Lapar, Tapi Memperbaiki Akhlak

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menghadiri acara buka puasa bersama di Pendopo Kabupaten Bondowoso pada Rabu (12/3/2025) sore. Dalam acara ini, ia menekankan bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momentum untuk memperbaiki akhlak dan mempererat kebersamaan. Dengan mengusung tema “Pangkat dan Jabatan Belum Tentu […]

expand_less