Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Eddy Soeparno: Pemilu Terpisah Butuh Desain Tata Kelola Baru

Eddy Soeparno: Pemilu Terpisah Butuh Desain Tata Kelola Baru

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak sistem pemilu nasional dan daerah yang dipisahkan, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Menurut Eddy, keputusan pemisahan waktu pelaksanaan pemilu—dengan jeda minimal dua tahun—tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mengubah secara mendasar dinamika politik elektoral dan strategi pemenangan di lapangan.

“Putusan ini bukan hanya soal waktu, tetapi menyangkut desain ulang tata kelola pemilu secara keseluruhan. Harus dipikirkan ulang bagaimana strategi partai, pola kampanye, logistik pemilu, dan tentu saja konsekuensi biaya politik yang meningkat,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

Ia menilai, selama ini caleg DPR RI, DPRD provinsi, hingga kabupaten/kota saling menopang dan bekerja secara sinergis dalam pemilu serentak. Namun dengan skema pemilu terpisah, kerja kolektif itu tak lagi bisa dilakukan.

“Dengan sistem yang lama, ada efisiensi. Tapi dengan pemilu lokal dipisah, masing-masing caleg harus menanggung beban sendiri. Ini akan menaikkan biaya politik secara signifikan,” katanya.

Eddy juga menyoroti dampak lanjutan dari keputusan MK terhadap masa jabatan pejabat publik di daerah. Ia menyebut, PAN masih mengkaji skema perpanjangan jabatan kepala daerah dan DPRD yang otomatis menjadi dua tahun hingga 2031 sebagai transisi menuju pemilu lokal berikutnya.

“Ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga efektivitas. Apakah kepala daerah dan anggota DPRD yang diperpanjang akan tetap optimal dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya? Ini harus jadi perhatian bersama,” ujar Eddy.

Lebih jauh, ia meminta DPR dan pemerintah tidak terburu-buru dalam menyusun revisi Undang-Undang Pemilu, dan harus melibatkan partai politik serta masyarakat sipil dalam dialog terbuka dan inklusif.

“Putusan MK ini monumental. Maka proses penyusunan UU Pemilu yang baru harus betul-betul cermat, komprehensif, dan partisipatif. Jangan sampai justru menambah kebingungan dalam pelaksanaan pemilu di masa mendatang,” tegasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pemilu nasional—yang meliputi pemilihan presiden, DPR, dan DPD—harus dipisahkan dari Pemilu daerah, yang terdiri dari DPRD dan kepala daerah. Jeda minimal dua tahun ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah kelelahan pemilih maupun penyelenggara.

Namun bagi partai politik, tantangan baru juga muncul—dari soal kesiapan logistik, pembiayaan, hingga pembentukan mesin politik yang terpisah. Eddy berharap momentum ini bisa menjadi titik awal reformasi sistem pemilu Indonesia secara lebih mendalam.

“Pemisahan ini jangan hanya dianggap soal teknis, tapi sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki arsitektur demokrasi kita agar lebih kuat, transparan, dan efisien,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Reza Pahlavi

    Pahlavi: Sekarang Saatnya Pergantian Rezim di Iran untuk Menyelesaikan Semua Masalah

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Saat Israel mempertimbangkan kemungkinan serangan balasan terhadap Iran, Reza Pahlavi, putra mahkota Iran yang diasingkan, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News bahwa negara Iran saat ini adalah hambatan utama bagi perdamaian di kawasan. “Berakhirnya rezim ini akan berarti berakhirnya semua masalah ini,” kata Pahlavi kepada Maria Bartiromo dalam wawancara 7 menit […]

  • Mendikdasmen Ungkap Komitmen Jadikan Kantor Kementerian Rumah Pendidikan

    Mendikdasmen Ungkap Komitmen Jadikan Kantor Kementerian Rumah Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Jakarta— Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar giat bertajuk “Silaturahmi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Media” pada Rabu (23/10) di Jakarta. Acara ini menjadi ruang diskusi penting antara pemerintah dan media terkait strategi peningkatan mutu pendidikan dan berbagai isu yang dihadapi di lapangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan pentingnya […]

  • Pemilih saat gunakan hak pilihnya untuk berfoto ria. Sumber foto : Dwiki Setiyawan

    Berfoto Ria pada Pilkada 2024

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Oleh: Dwiki Setiyawan*) Pada perhelatan Pileg & Pilpres 14 Februari 2024 silam, sebagai Ketua KPPS, saya memberi kesempatan pemilih yang gunakan hak pilihnya untuk berfoto ria. Baik dengan cara selfie maupun dipotretkan. Tujuannya, agar mereka, terutama generasi milineal, bisa unggah dan mejeng di media sosial 🤓 Ini selfie saat mereka akan memasukkan surat suara yang […]

  • Senam Lansia DPP Pengajian Al Hidayah

    Pengajian Al-Hidayah Perkuat Program Kesehatan Lansia Lewat Senam

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – DPP Pengajian Al-Hidayah menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat lansia melalui kegiatan Senam Sehat Bersama Lansia yang digelar di halaman kantor pusat organisasi tersebut, Minggu (16/11/2025). Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai wilayah DKI Jakarta. Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.A., menyampaikan bahwa […]

  • Silfester Matutina dan Jokowi. Sumber foto : TEMPO

    De Jure Kritik Kejagung Belum Eksekusi Terpidana Silfester Matutina

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga Democratic Judicial Reform (De Jure) menyoroti lambannya langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengeksekusi Silfester Matutina, terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza, menilai Kejagung tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. “Kejaksaan tidak benar-benar serius melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kasus […]

  • Sekjen PPP, Arwani Thomafi, saat foto bersama dalam acara silaturahmi bersama pengurus DPW dan DPC se-Riau di Pekanbaru, Jumat (25/4/2025).

    PPP Tegaskan Stabilitas Jelang Muktamar: Tak Ada Muswil dan Muscab Luar Biasa

    • calendar_month Jumat, 25 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    PEKANBARU, CUPLIKAN.CO.ID – Menjelang muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan digelar pada Agustus atau September 2025, Sekretaris Jenderal DPP PPP M Arwani Thomafi menegaskan tidak akan ada pergantian kepengurusan di tingkat wilayah (DPW) maupun cabang (DPC). Hal ini disampaikannya dalam agenda silaturahmi bersama pengurus DPW dan DPC se-Riau di Pekanbaru, Jumat (25/4). Arwani menekankan […]

expand_less