Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kabar Daerah » Bamsoet Dorong Amandemen Ke-5 UUD 1945 untuk Selamatkan Demokrasi Pancasila

Bamsoet Dorong Amandemen Ke-5 UUD 1945 untuk Selamatkan Demokrasi Pancasila

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar bersama Yayasan Jimly School of Law, mengusulkan perubahan kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Menurut Bamsoet, amandemen ini diperlukan untuk mengatasi inkonsistensi dan kontradiksi antar pasal yang telah terjadi akibat empat amandemen sebelumnya.

Bamsoet mengungkapkan bahwa sejak amandemen terakhir, terjadi pergeseran dari sistem keterwakilan ke sistem keterpilihan yang menurutnya menjebak Indonesia dalam kekuasaan oligarki.

“Meskipun kita sudah lebih demokratis, pembangunan kesejahteraan rakyat masih sering terabaikan,” ujar Bamsoet dalam acara yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/9/24).

Rekomendasi MPR periode 2019-2024 kepada MPR periode 2024-2029, lanjut Bamsoet, memuat pentingnya kajian mendalam dan menyeluruh terhadap UUD 1945. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana memastikan agar konstitusi dapat lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi landasan utama setiap perubahan.

Hadir dalam acara tersebut antara lain pakar hukum tata negara Jimly Ashiddiqie, Ketua Yayasan Jimly School of Law Muzayyin Machbub, dan pakar hukum Refly Harun. Diskusi ini juga mengangkat isu demokrasi yang saat ini terjebak dalam demokrasi angka-angka, yang menurut Bamsoet, menjurus pada komersialisasi dan kapitalisasi demokrasi.

Salah satu isu krusial yang dibahas dalam amandemen adalah soal efektivitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Bamsoet mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan dengan semangat demokrasi Pancasila atau justru harus dikaji kembali agar menghindari praktik korupsi dan politik biaya tinggi.

Ia juga menyebutkan kemungkinan kembali ke mekanisme lama, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD, serta penggunaan sistem pemilu legislatif tertutup, atau mengkombinasikannya dengan sistem terbuka tertutup.

“Ini semua perlu dipertimbangkan agar demokrasi kita tidak dikendalikan oleh kekuatan modal dan kepentingan segelintir oligarki, dan tidak terjebak ke dalam demokrasi angka-angka.” tambah Bamsoet.

Bamsoet menyatakan bahwa amandemen konstitusi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan tantangan global.

“Seperti di Amerika Serikat dan India, perubahan konstitusi merupakan hal yang biasa dan sudah dilakukan berkali-kali untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini,” katanya.

Menurut Bamsoet, perubahan konstitusi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sistem demokrasi Indonesia tetap sehat dan berfungsi sesuai dengan cita-cita Pancasila, bukan demokrasi yang hanya melayani kepentingan oligarki (RED)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nasky P Tandjung

    Kapendam I/BB Diapresiasi Usai Respons Cepat Lindungi Usaha Warga Langkat

    • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    LANGKAT, CUPLIKAN.CO.ID – Aktivis pemuda nasional, Nasky P Tandjung, mengapresiasi langkah cepat dan responsif yang dilakukan Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan (Kapendam I/BB), Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap, dalam menindaklanjuti laporan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terkait dugaan intimidasi terhadap pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen TNI dalam melindungi rakyat, terutama […]

  • Kepala PCO, Hasan Nasbi

    Prabowo Tahu Siapa LSM Pengadu Domba Bayaran Asing!

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah mengantongi informasi soal keberadaan kelompok-kelompok yang diduga mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan bertujuan memecah belah bangsa. Hal itu diungkap oleh Kepala Kantor Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam pernyataan resminya pada Selasa (3/6/2025). Menurut Hasan, pernyataan Presiden soal LSM yang dibiayai asing bukan ditujukan untuk semua organisasi. […]

  • Bro Ron (Tengah)

    Kaesang Ditantang Balik: Bro Ron Maju Lewat Jalur Rakyat

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Ronald Aristone Sinaga, atau yang dikenal sebagai Bro Ron, kini resmi masuk gelanggang Pemilihan Raya (Pemira) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bakal calon ketua umum. Namun pencalonannya bukan sekadar formalitas internal partai. Bro Ron datang dengan modal sosial dari bawah dan pesan simbolik: politik PSI tak boleh terjebak kultus personalitas. Pendaftaran Bro […]

  • Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Memimpin Pelepasan Bantuan Logistik DPR RI Untuk Korban Banjir.

    Solidaritas Nasional Mengalir, DPR Koordinasikan Bantuan Darurat Sumatera

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Aksi kemanusiaan kembali dipertegas di tingkat nasional saat DPR RI mengoordinasikan pengiriman bantuan logistik bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Bantuan diberangkatkan menggunakan pesawat kargo melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Minggu (30/11/2025), dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Tidak hanya menjadi seremoni serah terima […]

  • Ketua MPR RI Periode 2019-2024, Bambang Soesatyo, saat memimpin Rapat Paripurna Terakhir. Sumber foto : Setjen DPR/MPR

    Ketua MPR Bahas Kedudukan Hukum TAP MPR dan Rekonsiliasi Nasional

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September 2024 mengenai kedudukan hukum pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR yang berlangsung pada 23 September 2024, disepakati bahwa pasal tersebut masih berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003. […]

  • DPR Minta Pelaku Karhutla Ditindak, Jangan Hanya Salahkan El Niño

    DPR Minta Pelaku Karhutla Ditindak, Jangan Hanya Salahkan El Niño

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak bisa semata-mata dianggap sebagai bencana alam akibat kemarau panjang dan fenomena El Niño. Menurutnya, ancaman karhutla telah diperingatkan sejak awal tahun, tetapi belum diikuti langkah pencegahan yang disiplin, terukur, dan mengikat hingga ke pemerintah […]

expand_less