Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Delapan Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Chromebook di Kemendikbud

Delapan Saksi Diperiksa Dugaan Korupsi Chromebook di Kemendikbud

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan rekayasa kebijakan dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selama periode 2019–2022. Penyelidikan tidak hanya menyasar proses lelang dan pengadaan, tetapi juga menelusuri indikasi bahwa proses kajian teknis diduga diarahkan untuk menyokong agenda tertentu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangannya pada Jumat (20/6), menyebut bahwa penyidik telah memeriksa delapan orang saksi untuk memperkuat pembuktian, termasuk beberapa pejabat strategis yang terlibat dalam pengambilan keputusan teknis dan penganggaran.

“Pemeriksaan dilakukan guna memperdalam proses pembuktian dan pelengkapan berkas perkara. Salah satu fokus penyidik adalah dugaan pengarahan teknis yang terorganisasi,” ujarnya.

Temuan awal penyidik menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan pengadaan laptop, terdapat indikasi adanya skenario yang disusun untuk menciptakan seolah-olah kebutuhan akan perangkat Chromebook mendesak dan mutlak. Padahal, uji coba 1.000 unit Chromebook yang dilakukan pada tahun 2019 telah menunjukkan hasil negatif—yakni perangkat tersebut tidak efektif sebagai sarana pembelajaran di sekolah.

Namun, kajian tersebut justru dijadikan dasar untuk menyusun arah kebijakan, sehingga proyek tetap dilanjutkan dengan nilai anggaran besar dan melibatkan sejumlah pihak swasta.

“Diduga ada pemufakatan jahat yang terstruktur, mulai dari penyusunan kajian, pengarahan spesifikasi, hingga mekanisme pelaksanaan proyek,” ungkap sumber internal Kejagung yang tak disebutkan namanya.

Dalam pemeriksaan pada Kamis (19/6) di Gedung Bundar, sejumlah saksi yang diperiksa meliputi pejabat internal Kemendikbud serta pihak dari swasta dan lembaga pengadaan negara. Di antaranya adalah:

  • INRK, Plt. Direktur SMP/KPA Tahun Anggaran 2022

  • AW, Plt. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus 2022

  • HS dan KR, pejabat pembuat komitmen di Direktorat SMP dan SD

  • ANT, Direktur Operasional PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk

  • RR dan ACW dari PT Surveyor Indonesia

  • ERO, ASN LKPP sekaligus Ketua Pokja Peralatan Elektronik Perkantoran tahun 2020

Kehadiran PT Surveyor Indonesia dan LKPP dalam daftar pemeriksaan juga menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan otoritas dalam proses validasi teknis dan spesifikasi barang.

Nadiem Makarim Siap Diperiksa, Publik Tuntut Transparansi

Mantan Mendikbud Nadiem Makarim, yang menjabat selama rentang waktu program tersebut berlangsung, menyatakan kesiapannya apabila dipanggil oleh penyidik Jampidsus.

“Saya siap jika diminta hadir,” ujar Nadiem singkat dalam pernyataan tertulis.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan penggunaan dana pendidikan yang semestinya diperuntukkan untuk pemerataan akses belajar. Alih-alih mendukung digitalisasi, proyek ini justru terindikasi menjadi ladang permainan anggaran melalui instrumen teknologi yang dipaksakan.

Sejumlah pengamat pendidikan dan kebijakan publik menilai bahwa proyek digitalisasi pendidikan di era pasca-pandemi perlu ditinjau ulang secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi sejauh mana proses pengambilan keputusan berbasis pada kebutuhan riil, bukan tekanan vendor atau motif politik.

“Jika memang terbukti ada rekayasa dalam kajian teknis dan pemaksaan penggunaan produk yang tidak efektif, maka ini bukan sekadar kasus korupsi, melainkan penyimpangan kebijakan yang sistemik,” kata Darmaningtyas, pemerhati pendidikan, dalam wawancara terpisah (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahfud MD Kritik Keras Kewajiban Sertifikasi Halal Semua Produk

    Mahfud MD Kritik Keras Kewajiban Sertifikasi Halal Semua Produk

    • calendar_month Minggu, 27 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi wacana kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. Pernyataan ini muncul setelah Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menyatakan bahwa seluruh produk yang diperjual-belikan harus memiliki sertifikat halal. Mahfud MD mengkritik keras kebijakan tersebut, […]

  • Para pengunjuk rasa Muslim melaksanakan salat di luar kampus utama Universitas Columbia saat demonstrasi untuk mengecam penangkapan imigrasi terhadap Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina yang turut memimpin aksi protes menentang Israel di universitas tersebut, di New York City, Amerika Serikat, 14 Maret 2025. REUTERS/David Dee Delgado.

    Kebebasan Bersuara Dipertaruhkan dalam Kasus Deportasi Khalil

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JENA, LOUISIANA, CUPLIKAN.CO.ID  – Sidang imigrasi terhadap Mahmoud Khalil, mahasiswa Universitas Columbia yang juga aktivis pro-Palestina, menuai sorotan luas setelah seorang hakim AS memutuskan bahwa ia dapat dideportasi, meskipun belum pernah didakwa melakukan kejahatan apapun. Putusan ini menandai babak baru dalam kebijakan imigrasi era Presiden Donald Trump yang dituding menggunakan hukum untuk membungkam suara-suara kritis […]

  • Menteri Komunikasi Digital, Meutya Viada Hafid

    Komitmen Tegas Menkomdigi Berantas Judol di Kementerian

    • calendar_month Sabtu, 2 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid buka suara mengenai penangkapan pegawai di kementeriannya yang diduga terlibat dalam aktivitas judol. Meutya menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian agar kasus ini ditangani dengan tegas. Menurut Meutya, Komdigi mendukung sepenuhnya arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, […]

  • Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono.

    Jokowi Ogah ke PPP, PSI Sambut Hangat, Golkar Legowo

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan santai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daripada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sontak memicu berbagai tanggapan dari kalangan politik. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menilai keputusan Jokowi sebagai hak pribadi yang sah menurut konstitusi. “Semua warga negara Indonesia bebas menentukan sikap politiknya, termasuk Pak […]

  • Pramono Soroti Temuan Senjata di Sekolah Swasta

    Pramono Soroti Temuan Senjata di Sekolah Swasta

    • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keterkejutannya atas temuan 995 pucuk senjata dan narkoba di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia menegaskan bahwa lingkungan pendidikan tidak seharusnya menjadi tempat penyimpanan senjata api. “Ini sangat tidak boleh terjadi. Di dunia pendidikan, hal seperti ini tidak boleh terjadi,” tegas Pramono, Jumat […]

  • Presiden Partai Buruh, Said Iqbal

    Said Iqbal: Kenaikan PPN 12% Ancam Stabilitas Ekonomi

    • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 sebagai kebijakan yang akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menurunkan daya beli, tetapi juga memperbesar kesenjangan sosial serta menjauhkan target […]

expand_less