Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Kontroversi Pernyataan Habiburokhman Picu Kekhawatiran Melemahnya MK

Kontroversi Pernyataan Habiburokhman Picu Kekhawatiran Melemahnya MK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (17/6), memicu kritik tajam dan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil. Kritik tersebut bukan hanya soal substansi pernyataannya yang dianggap melecehkan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi juga soal indikasi melemahnya komitmen legislatif terhadap sistem demokrasi dan supremasi konstitusi.

Dalam RDPU dengan LPSK dan Peradi, Habiburokhman mengungkapkan kelelahan DPR dalam membuat undang-undang yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut bahwa putusan MK hanya ditentukan oleh sembilan hakim tanpa melibatkan partisipasi publik, sebuah pandangan yang dinilai menyederhanakan proses hukum dan melemahkan kepercayaan pada lembaga yudikatif.

Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menanggapi keras pernyataan tersebut. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman yang keliru mengenai prinsip check and balances dalam demokrasi modern. “Pernyataan itu tidak hanya berbahaya secara konstitusional, tetapi juga menunjukkan sikap otoritarian yang menolak kontrol kekuasaan,” kata Fadhil, Kamis (19/6).

LBH Jakarta mengingatkan bahwa dalam sistem negara hukum, kekuasaan yudikatif yang independen adalah benteng terakhir warga negara dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif maupun legislatif.

Lebih jauh, Fadhil menyoroti gejala yang menurutnya bukan insiden tunggal. Sebelumnya, DPR sempat mencopot hakim MK Aswanto lantaran tidak sejalan dengan kepentingan DPR. Langkah ini, menurut LBH Jakarta, menjadi sinyal kuat bahwa lembaga legislatif tengah mengikis independensi MK secara sistematis.

“Ini bukan sekadar soal satu komentar politisi. Ini soal bagaimana kekuasaan berusaha menyingkirkan hambatan-hambatan hukum demi memuluskan agenda politiknya,” kata Fadhil.

Selain itu, LBH Jakarta juga mencurigai bahwa komentar Habiburokhman terkait erat dengan pembahasan sejumlah RUU kontroversial yang dinilai minim partisipasi publik, seperti RUU KUHAP. Pernyataan tersebut dikhawatirkan membuka jalan bagi disahkannya produk hukum yang tidak demokratis dan tidak akuntabel.

Fadhil menambahkan, sebagai pejabat negara yang berbicara dalam forum resmi DPR, Habiburokhman memiliki tanggung jawab hukum dan etik untuk menyampaikan pendapat secara objektif dan berlandaskan pada asas-asas pemerintahan yang baik. Pernyataan yang meremehkan peran MK dan publik, menurutnya, justru mengarah pada praktik autocratic legalism, sebagaimana dikritisi oleh pakar hukum tata negara Kim Scheppele.

LBH Jakarta mendesak Ketua Komisi III DPR tersebut untuk mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada publik. Mereka juga menyerukan kepada seluruh anggota legislatif agar memperkuat kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dan supremasi hukum.

“Ini saatnya bagi DPR RI untuk membuktikan bahwa mereka berpihak pada konstitusi dan rakyat, bukan pada ego kekuasaan,” pungkas Fadhil (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kuasa Hukum Minta Publik Tak Menghakimi Ahmad Dedi dalam Kasus Bea Cukai

    Kuasa Hukum Minta Publik Tak Menghakimi Ahmad Dedi dalam Kasus Bea Cukai

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Kuasa hukum Pemeriksa Fungsional Ahli Madya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ahmad Dedi, membantah anggapan kliennya menghindari media karena diduga terlibat dalam kasus suap importasi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kuasa hukum Ahmad Dedi, T.S. Hamonangan Daulay, mengatakan narasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah pemberitaan telah membentuk framing […]

  • Founder Indonesia Mampu, Endah Cahya Immawati

    Founder Indonesia Mampu Dorong Percepatan Pembahasan RUU PPRT

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Founder Indonesia Mampu, Endah Cahya Immawati, mengungkapkan perlunya percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang hingga kini belum disetujui DPR RI. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (14/11/2024), Endah menyoroti pentingnya regulasi ini sebagai langkah perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang masih rentan menghadapi ketidakpastian hukum di Indonesia. Endah menjelaskan […]

  • Pulau Serangan Bali

    Pulau Serangan, Permata yang Hilang di Jantung Bali

    • calendar_month Rabu, 29 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Oleh : Wayan Suyadnya* Di antara gemerlapnya pusat pariwisata Bali—Nusa Dua, Sanur, Kuta, dan hingar-bingar Bandara Ngurah Rai—terdapat sebuah pulau kecil yang begitu indah, Pulau Serangan. Sebuah dunia yang damai, sakral, dan penuh sejarah, kini berada dalam pusaran paradoks modernitas. Pantai pulau Serangan hilang digantikan dengan nama pantai Kura-kura Bali. Akankah ini juga menghilangkan ‘peta’ […]

  • Menteri Desa Yandri Susanto dalam sebuah acara.

    Yandri Susanto Ingatkan Risiko Hukum Pembentukan Koperasi Asal-asalan

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MANADO, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pembentukan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Menurut Yandri, proses pendirian koperasi harus melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan khusus yang terdokumentasi dengan berita acara resmi. Ia memperingatkan bahwa koperasi […]

  • Jokowi saat menerima kunjungan Abu Bakar Baasyir di kediamannya di Solo, Senin (29/09/2025)

    Abu Bakar Ba’asyir Temui Jokowi, Sampaikan Pesan Bela Islam

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    SOLO, CUPLIKAN.CO.ID – Pendiri Pondok Pesantren Al-Mu’min Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir, melakukan kunjungan mendadak ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (29/9). Ba’asyir yang mengenakan gamis dan kopiah rajut serba putih tiba sekitar pukul 12.35 WIB hanya didampingi seorang sopir. Kedatangannya disambut langsung Jokowi yang […]

  • Amran Sulaiman dan Cover Majalah TEmpo yang digugat

    Ketika Amran Mencari Kebenaran Disebut Pembreidelan

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Oleh: Septriadi Santoso* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam ketegangan panjang antara pemerintah dan media, jarang sekali publik melihat dengan jernih apa yang sebenarnya terjadi. Terutama ketika suara yang paling keras justru berasal dari mereka yang paling mahir membentuk opini. Perseteruan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Tempo adalah bukti telanjang betapa kuatnya permainan narasi dapat […]

expand_less