Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Gubernur Aceh Tegaskan Status Empat Pulau Kini Telah Jelas

Gubernur Aceh Tegaskan Status Empat Pulau Kini Telah Jelas

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan polemik status empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah berakhir setelah Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh.

“Ini sudah clear, tidak ada masalah lagi berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh,” ujar Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Keempat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas solusi yang diambil secara musyawarah dan berbasis data pemerintah.

“Terima kasih Presiden yang kita sayangi, Bapak Prabowo, dan Mendagri Tito serta semua pihak yang terlibat. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi, aman dan damai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mualem menegaskan bahwa hal terpenting adalah keempat pulau tersebut tetap berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yang penting pulau tersebut di dalam kategori NKRI. Mudah-mudahan ke depan aman damai antara Aceh dan Sumut,” kata Mualem.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Presiden Prabowo diambil berdasarkan laporan dari Kemendagri serta dokumen pendukung lainnya.

Polemik ini bermula dari Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan itu mendapat penolakan dari berbagai pihak di Aceh, mulai dari pemerintah provinsi, DPR Aceh, hingga masyarakat sipil.

Kini, dengan penegasan langsung dari Presiden dan dukungan lintas institusi, pemerintah berharap keputusan ini menjadi jalan keluar yang adil dan menyeluruh (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah, Jum'at (1/11/2024). Sumber foto : TRIBUN

    Aguan : PIK Untuk Semua. Bangun Masjid juga.

    • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan, menegaskan bahwa kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bukanlah hunian eksklusif. Hal ini disampaikan saat ia berbincang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengenai berbagai rencana pengembangan kawasan tersebut. “PIK ini kita rancang buat semua, tidak eksklusif. Kita bisa […]

  • Prof.Dr.Iswandi Syahputra

    Prof. Iswandi Syahputra: Proses Doktoral Bahlil di UI Sah

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Prof. Dr. Iswandi Syahputra, seorang Doktor Universitas Gadjah Mada (UGM), memberikan pandangan terkait polemik durasi studi doktoral yang ditempuh Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia (UI). Menurutnya, proses akademik yang dijalani Bahlil telah sesuai dengan aturan yang berlaku di UI, termasuk mengenai jumlah SKS yang diambil selama masa studinya. Iswandi menjelaskan bahwa berdasarkan […]

  • Paus Fransiskus

    Siapa Pengganti Paus Francis?

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Oleh : Hamid Basyaib PAUS FRANCIS seakan mengamalkan saran Nabi Muhammad ketika ia bertemu Wakil Presiden Amerika J.D Vance di Vatikan. Jika kau sampai saat terakhir masih sempat berbuat baik, kata Nabi di Madinah abad ke-7, maka berbuat baiklah, bahkan kalaupun sekadar dengan menanam sebiji sawi. Dan yang dilakukan Paus Francis jauh daripada sekadar menanam […]

  • Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jatim VII, Riyono, saat menyampaikan pandangannya dalam

    Audit Tata Ruang Laut Didesak dalam Kasus Pagar Laut Tangerang-Bekasi

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi IV DPR RI mendesak dilakukannya Audit Tata Ruang Laut secara independen dalam kasus pembangunan ilegal pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menegaskan bahwa audit ini penting untuk mengukur dampak kerugian secara menyeluruh, baik secara material maupun immaterial. Dalam Rapat Kerja Komisi […]

  • Anggota Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko

    Singgih Januratmoko Usul Hapus Inpassing Guru Madrasah

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, mengusulkan agar pemerintah menghapus program inpassing bagi guru madrasah dan menggantinya dengan mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berbasis sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Menurut Singgih, sistem inpassing yang berjalan saat ini justru menambah kerumitan administratif dan memperlambat proses […]

  • Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024

    MPR Periode 2019-2024 Beri Rekomendasi Pokok Haluan Negara untuk 2024-2029

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menjelang berakhirnya masa jabatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2019-2024 mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis untuk periode MPR berikutnya. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2019-2024. Salah satu rekomendasi utama adalah menyelesaikan pembahasan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) paling lambat Agustus 2025. […]

expand_less