Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sarmuji : Reshuffle itu Kewenangan Mutlak Absolut dari Presiden

Sarmuji : Reshuffle itu Kewenangan Mutlak Absolut dari Presiden

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meminta masyarakat tidak berspekulasi berlebihan soal isu perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, semua keputusan terkait reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden, dan publik perlu memberi ruang serta waktu bagi kepala negara untuk menilai secara menyeluruh kinerja para menterinya.

“Kalau mau melakukan itu kapan, siapa yang di-reshuffle, komposisinya seperti apa, apakah ada perombakan atau hanya sekedar replace dari satu kementerian ke kementerian lain, hanya Presiden yang tahu,” ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6).

Ia menyampaikan bahwa proses evaluasi terhadap kementerian tidak dapat disamakan dengan proses instan. Mengelola kebijakan publik, lanjut Sarmuji, memerlukan perspektif waktu yang panjang dan mendalam.

“Kalau programnya itu menanam buah, tentu tidak bisa buah itu dipetik dalam waktu dua sampai tiga bulan. Apalagi kalau buahnya durian,” ujarnya memberi ilustrasi.

Sarmuji juga membuka kemungkinan bahwa Presiden Prabowo menilai tidak ada urgensi untuk melakukan reshuffle saat ini karena menterinya masih menunjukkan kinerja yang layak dipertahankan.

Meski begitu, Golkar menghormati sepenuhnya jika Presiden nanti memutuskan untuk mengganti atau menggeser posisi menteri dalam Kabinet Merah Putih. “Prinsipnya reshuffle itu adalah kewenangan mutlak absolut dari Presiden,” tegasnya.

Dengan pernyataan ini, Golkar menegaskan sikapnya untuk tidak mendesak ataupun mengintervensi hak prerogatif Presiden, serta menyerukan agar publik menahan spekulasi dan bersabar menantikan keputusan resmi dari Istana (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Soeharto

    Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Saidiman: Masa Depan Indonesia Terancam!

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, melontarkan kritik keras terhadap wacana menjadikan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Rabu (21/05/2025), Saidiman menyebut Soeharto sebagai presiden paling brutal dan pemerintahan Orde Baru sebagai rezim paling serakah dalam sejarah Indonesia. “Mengapa saya menolak […]

  • Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto

    Jokowi Minta Transisi Pemerintahan ke Prabowo Berjalan Mulus

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID –  Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Polri untuk turut serta dalam menjaga kelancaran transisi pemerintahan menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Permintaan ini disampaikan Jokowi dalam pengarahan kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kamis (12/9/2024). Jokowi menegaskan bahwa stabilitas nasional harus tetap terjaga […]

  • Natalius Pigai

    Menteri HAM Desak Perubahan Anggaran untuk Optimalisasi Kinerja di Era Prabowo

    • calendar_month Selasa, 22 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keprihatinannya atas alokasi anggaran Kementerian HAM yang hanya sebesar Rp64 miliar. Dalam acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Pigai menekankan perlunya tim transisi melakukan perombakan anggaran agar visi misi Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai secara efektif. “Presiden mendirikan Kementerian HAM karena ada tujuan […]

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani

    Konflik Iran-Israel Memanas, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Ekonomi

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan mitigasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat konflik bersenjata antara Iran dan Israel, terutama bila Iran benar-benar menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi dunia. Puan menilai, situasi geopolitik yang terus memburuk di Timur Tengah memiliki potensi besar mengguncang […]

  • Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra

    Yusril Tegaskan Pemerintah Tunggu Kesepakatan Internal PPP Sebelum Sahkan Kepengurusan

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BELITUNG TIMUR, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan mengesahkan pengurus baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum ada kesepakatan internal yang sah. Pernyataan ini disampaikan Yusril menyusul dualisme kepemimpinan hasil Muktamar PPP di Ancol yang melahirkan dua ketua umum, Muhammad Mardiono dan […]

  • Founder Indonesia Mampu, Endah Cahya Immawati

    Founder Indonesia Mampu Dorong Percepatan Pembahasan RUU PPRT

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Founder Indonesia Mampu, Endah Cahya Immawati, mengungkapkan perlunya percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang hingga kini belum disetujui DPR RI. Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (14/11/2024), Endah menyoroti pentingnya regulasi ini sebagai langkah perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang masih rentan menghadapi ketidakpastian hukum di Indonesia. Endah menjelaskan […]

expand_less