Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Mufti Anam : Jangan Sampai Negara Jadi Makelar Tambang!

Mufti Anam : Jangan Sampai Negara Jadi Makelar Tambang!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan tegas datang dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, yang mengecam keras penerbitan izin tambang di kawasan konservasi Raja Ampat. Ia menyebut kasus tersebut sebagai bentuk nyata kelalaian negara yang nyaris menjual masa depan ekosistem Indonesia.

Pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat dukungan, namun Mufti menegaskan pencabutan izin bukanlah akhir dari persoalan, melainkan baru awal dari pengusutan lebih dalam terhadap sistem perizinan tambang yang diduga sudah “ugal-ugalan”.

“Jangan sampai negara jadi makelar tambang. Kita bicara soal kerusakan ekosistem kelas dunia, bukan soal untung rugi dagang!” kata politisi PDIP itu, kemarin, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, penambangan di pulau-pulau kecil yang masuk kawasan konservasi seperti Raja Ampat adalah pelanggaran serius terhadap UU Lingkungan Hidup dan UU Pengelolaan Pesisir. Bahkan ia menyebut bahwa beberapa wilayah tambang yang sudah diberi izin justru berdekatan langsung dengan ikon pariwisata seperti Pulau Piaynemo.

“Yang digali bukan cuma tambang, tapi juga harga diri bangsa. Pemerintah seharusnya jaga warisan, bukan jual surga!” seru legislator dari Dapil Jatim II itu.

Mufti juga mengkritik lambannya reaksi pemerintah terhadap kasus ini. Ia menyebut langkah tegas baru diambil setelah isu tersebut viral di media sosial dengan tagar #SaveRajaAmpat.

“Aturan soal larangan tambang di pulau kecil sudah jelas. Jadi ini bukan persoalan ketidaktahuan, tapi soal keberanian menegakkan hukum,” katanya.

Ia menuntut transparansi penuh dari Kementerian ESDM dan KLHK, termasuk data lengkap izin tambang di Raja Ampat beserta status hukumnya. Bagi Mufti, publik berhak tahu seberapa serius negara melindungi kawasan konservasi, atau justru membukanya atas nama investasi.

“Kalau negara ini masih waras, seharusnya suara rakyat dan alam lebih didengar daripada suara pemilik modal,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Deklarasi Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI)

    LPPI Dorong Pajak Karbon Transparan Demi Pembangunan Berkelanjutan Nasional

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Deklarasi Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI) pada Selasa (9/9/2025) tidak hanya menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia, tetapi juga mendesak pemerintah memperkuat instrumen perpajakan berbasis lingkungan, khususnya pajak karbon, sebagai bagian penting dari reformasi fiskal menuju pembangunan berkelanjutan. Ketua Umum LPPI, Harianto Minda, menyebut rasio pajak Indonesia masih stagnan di level 12% dari […]

  • Ketua MPR RI Periode 2019-2024, Bambang Soesatyo, saat memimpin Rapat Paripurna Terakhir. Sumber foto : Setjen DPR/MPR

    Ketua MPR Bahas Kedudukan Hukum TAP MPR dan Rekonsiliasi Nasional

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September 2024 mengenai kedudukan hukum pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR yang berlangsung pada 23 September 2024, disepakati bahwa pasal tersebut masih berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003. […]

  • Foto bersama peserta, narasumber dan undangan dalam seminar bertema "Meningkatkan Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Literasi di Lingkungan Keluarga dan Komunitas" yang digelar di Jakarta pada Senin (25/11/2024)

    Perempuan Berperan Membangun Budaya Literasi di Keluarga

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peran perempuan dalam membangun budaya literasi menjadi sorotan dalam seminar bertema Meningkatkan Peran Perempuan dalam Membangun Budaya Literasi di Lingkungan Keluarga dan Komunitas yang digelar di Jakarta pada Senin (25/11/2024). Acara ini menampilkan pembicara utama Hetifah Sjaifudian (Ketua Komisi X DPR RI), Marlinda Irwanti Poernomo (Ketua Kowani 2019-2024), Valina Singka Subekti (Guru […]

  • Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan

    Isu Ijazah Jokowi-Gibran Menguat, Pengamat Soroti Sikap KPU

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai tidak ada urgensi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merahasiakan 16 dokumen syarat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, dokumen seperti KTP, ijazah, hingga daftar riwayat hidup merupakan informasi yang memang berhak diketahui publik. Yusak menegaskan, keputusan KPU sempat menimbulkan spekulasi […]

  • Pengurus YLBHI saat menyampaikan laporan tahunan di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa (8/1/2019). (Sumber Foto: VOA)

    YLBHI Desak Kapolri Pecat Kapolrestabes Semarang

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Kapolri untuk segera memecat Kapolrestabes Semarang terkait dugaan upaya menutupi kasus pembunuhan Gamma, pelajar SMK yang diduga menjadi korban penembakan oleh polisi. YLBHI menilai tindakan ini merupakan modus kepolisian yang kerap berulang dalam berbagai kasus serupa, seperti kasus Sambo, Afif Maulana, dan Vina Cirebon. “Kami […]

  • Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto

    KPK: Endorsement Pejabat Artis Berisiko Jadi Konflik Kepentingan

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat publik dengan latar belakang artis untuk memahami aturan terkait gratifikasi, terutama dalam menerima endorsement. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa menerima endorsement tanpa pengawasan yang tepat dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, yang berisiko memicu konflik kepentingan. “Jika endorsement itu diterima tanpa pelaporan, ada potensi menjadi […]

expand_less