Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Megawati Siap Evaluasi Internal PDIP Usai Pemilu 2024: “Yang Harusnya Jadi, Kok Enggak Jadi?”

Megawati Siap Evaluasi Internal PDIP Usai Pemilu 2024: “Yang Harusnya Jadi, Kok Enggak Jadi?”

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi secara serius hasil buruk yang dialami partainya dalam Pemilu Serentak 2024. Hal ini ia sampaikan dalam pidato penuh emosi di acara Trisakti Tourism Award 2025 yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (8/5) malam.

Megawati menyebut secara terbuka bahwa PDIP telah mengalami kondisi “babak belur” dalam pemilu, dan ia tak segan mengakui kenyataan tersebut di hadapan para kadernya.

“Saya enggak pernah ngomong. Tapi sekarang saya sentil lagi sedikit. Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Hah, kan enggak ngaku toh. Babak belur apa tidak?” ujarnya, yang dijawab kompak oleh para kader, “Babak belur.”

Menanggapi hasil tersebut, Megawati menyinggung kegagalan beberapa kader PDIP yang seharusnya bisa menang dalam kontestasi, namun justru tersingkir. Ia mengisyaratkan akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Saya panggil nanti orangnya. Kenapa, yang harusnya jadi enggak jadi. Dan saya bertanggung jawab,” tegasnya.

Megawati juga menyinggung rekam jejak politiknya yang panjang sejak era Orde Baru, termasuk keberhasilannya terpilih tiga kali berturut-turut sebagai anggota DPR. Ia membandingkan kondisi saat itu dengan situasi terkini yang menurutnya jauh berbeda dan penuh kekecewaan.

“Tiga kali berturut-turut saya jadinya. 15 tahun, kepotong wapres. Karena saya suka ke bawah, melihat langsung keadaannya. Ya kurang lebih kayak yang kemarin. Itu kan saya jadi terluka,” ungkap Mega.

Pernyataan Megawati ini mengindikasikan akan adanya langkah konsolidasi dan evaluasi menyeluruh di tubuh PDIP usai kekalahan di pemilu, termasuk kemungkinan pembenahan strategi menjelang Pilkada 2024 dan Pemilu 2029 (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi V DPR RI F-PKB, Syafiuddin.

    Legislator PKB Soroti Efisiensi Wacana KRL 24 Jam

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin, menyoroti aspek efisiensi dan keselamatan dalam wacana pengoperasian Kereta Rel Listrik (KRL) selama 24 jam yang sedang dikaji Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Ia menilai kebijakan tersebut tidak boleh hanya menjawab kebutuhan penumpang malam hari, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan operasional dan anggaran negara. Rencana KRL […]

  • Logo YLKI

    YLKI Desak Transparansi Formula Baru Kuota Haji 2026

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait kebijakan redistribusi kuota haji tahun 2026. Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (13/11/2025), YLKI menilai perubahan kuota antarwilayah yang terjadi tahun depan harus dijelaskan secara terang benderang kepada publik karena berdampak langsung pada hak keberangkatan jamaah. YLKI menyoroti penurunan drastis kuota haji […]

  • Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan

    Mahkamah PPP Nilai Kericuhan Muktamar Bagian Dinamika Demokrasi

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kericuhan yang terjadi saat Muktamar ke-X di Ancol, Sabtu (27/9/2025), bukanlah tanda perpecahan, melainkan bagian dari dinamika demokrasi. Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan mengatakan, perbedaan pendapat dalam forum politik adalah hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, dinamika tersebut justru bisa menjadi jalan bagi […]

  • Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni. Sumber foto : TEMPO.

    NasDem Rombak Anggota Komisi DPR, Sahroni Pindah ke Komisi I

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai NasDem resmi melakukan perombakan susunan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pergantian tersebut disampaikan melalui surat bernomor F. NasDem. 758/DPR-RI/VII/2025 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI. Dalam surat yang ditandatangani Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat dan Sekretaris Fraksi, perubahan anggota berlaku per 29 Agustus 2025. Nama […]

  • Rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran terlihat dari Tubas, di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel, 13 Juni 2025. Sumver foto : REUTERS

    Iran Hujani Israel dengan Rudal, Perang Nuklir Semakin Dekat!

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    TEL AVIV, CUPLIKAN.CO.ID — Iran meluncurkan gelombang rudal balistik ke Israel pada Sabtu dini hari sebagai respons atas serangan udara terbesar Israel terhadap wilayahnya, memicu ketegangan yang makin mendekati ambang perang besar-besaran. Sirene serangan udara menggema di seluruh penjuru Israel, termasuk Tel Aviv dan Yerusalem, membuat warga berhamburan masuk ke tempat perlindungan. Satu pria dan […]

  • Wakil Ketua Komosi II DPR RI, Zulfikar Arse

    Soal Putusan MK, Zulfikar Arse: Saatnya Redesain Sistem Politik Nasional Daerah

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurutnya, keputusan tersebut membuka ruang lebar untuk mendesain ulang sistem politik Indonesia agar selaras dengan struktur pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945. “Putusan MK ini […]

expand_less