Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » YLKI Desak Transparansi Formula Baru Kuota Haji 2026

YLKI Desak Transparansi Formula Baru Kuota Haji 2026

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait kebijakan redistribusi kuota haji tahun 2026. Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (13/11/2025), YLKI menilai perubahan kuota antarwilayah yang terjadi tahun depan harus dijelaskan secara terang benderang kepada publik karena berdampak langsung pada hak keberangkatan jamaah.

YLKI menyoroti penurunan drastis kuota haji di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi yang kuotanya turun dari 1.535 orang pada 2025 menjadi hanya 124 orang pada 2026. Kondisi ini dinilai menyebabkan ribuan calon jamaah—yang sebagian telah menunggu lebih dari sepuluh tahun—terancam kembali tertunda berangkat ke Tanah Suci.

Menurut Ketua YLKI, Niti Emiliana, kebijakan terkait kuota haji merupakan layanan publik keagamaan yang wajib mengedepankan asas transparansi dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

YLKI meminta pemerintah mengumumkan secara terbuka formula pembagian kuota antarprovinsi dan kabupaten/kota. Publik disebut berhak mengetahui parameter yang digunakan, mulai dari jumlah penduduk muslim, panjang masa tunggu, hingga prioritas kebijakan lainnya.

“Konsumen berhak atas informasi yang jelas dan akurat, terutama untuk kebijakan yang menentukan nasib keberangkatan haji,” ujar Niti.

YLKI juga meminta Kementerian Haji dan Umroh turut menjelaskan regulasi terbaru yang diduga mempengaruhi distribusi kuota haji nasional. Ketidakjelasan tersebut dinilai dapat mengikis kepercayaan publik.

Belajar dari Persoalan Umroh dan Haji Furoda

YLKI mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi masalah besar yang pernah terjadi pada penyelenggaraan umroh dalam satu dekade terakhir. Kasus travel bermasalah menyebabkan ratusan ribu calon jamaah gagal berangkat, menimbulkan kerugian finansial dan psikologis bagi konsumen. Kasus kegagalan keberangkatan haji furoda pada 2025 juga dinilai masih membekas di masyarakat.

Sebagai langkah mitigasi, YLKI mendesak pemerintah membuka forum dialog dengan calon jamaah yang berpotensi terdampak kebijakan kuota 2026. Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan mekanisme pengaduan khusus dan skema kompensasi yang adil bagi jamaah yang dirugikan.

YLKI juga merekomendasikan pembentukan Divisi Perlindungan Konsumen di Kementerian Haji dan Umroh serta penyediaan hotline pengaduan untuk memastikan respons cepat terhadap keluhan dan pengawasan ketat terhadap pelaku travel.

“Semua langkah ini penting agar penyelenggaraan haji berjalan lebih akuntabel dan tidak kembali menimbulkan luka bagi konsumen,” tutup Niti Emiliana (RED).

Tags
  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Raja-Raja Bali saat Mendukung Pembangunan Bandara Utara Singaraja

    Raja-Raja Bali Dukung Bandara Utara dibangun di Laut

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    GIANYAR, CUPLIKAN.CO.ID– Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara mendapat dukungan penuh dari para raja di Pulau Dewata. Mereka mendukung konsep reklamasi laut di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, demi melindungi kelestarian situs budaya dan peradaban kuno di daratan. Raja Puri Agung Klungkung sekaligus Ketua Paguyuban Raja-Raja se-Bali, Ida Dalem Semara Putra, menekankan pentingnya menjaga kesakralan Pura Penegil […]

  • Djarot Syaiful Hidayat dalam Momen upacara DPP PDI Perjuangan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Minggu (1/6/2025). Sumber foto : Instagram @genbanteng

    Polemik Penghapusan Istilah Orde Lama, Djarot : Serahkan ke Ahli Sejarah

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, angkat suara terkait rencana pemerintah menghapus istilah ‘Orde Lama’ dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digarap Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, persoalan tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli sejarah untuk menjaga objektivitas dan akurasi sejarah bangsa. “Kalau orde lama, orde baru kita serahkan ke ahli […]

  • Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah bersama DKM Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar menggelar kegiatan sosial bertajuk "Berbagi Kebahagiaan Bersama Ibu Sri Suparni Bahlil" yang digelar di Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta pada Sabtu (15/3/2025)

    DPP Pengajian Al-Hidayah Berbagi Kebahagiaan di Ramadan, Santuni Yatim dan Dhuafa

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah bersama DKM Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar menggelar kegiatan sosial bertajuk “Berbagi Kebahagiaan Bersama Ibu Sri Suparni Bahlil” di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta pada Sabtu (15/3/2025) kemarin. Acara ini menjadi momentum berbagi kepada anak yatim, dhuafa, serta masyarakat yang membutuhkan, […]

  • Musda Golkar Lumajang

    Suigsan Terpilih Kembali Pimpin Golkar Lumajang

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    LUMAJANG, CUPLIKAN.CO.ID – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Lumajang menetapkan Suigsan kembali memimpin DPD Partai Golkar periode 2025–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam forum yang berlangsung di Aula DPD Golkar Lumajang, Minggu (21/9/2025). Suigsan yang juga anggota DPRD Lumajang tiga periode itu sebelumnya memimpin Golkar Lumajang masa bakti 2020–2025. Dalam sambutannya, ia mengakui […]

  • Prof.Siti Zuhro

    Guru Besar Insan Cita Serukan Supremasi Hukum dan Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Forum Guru Besar Insan Cita yang beranggotakan para akademisi alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak pemerintah segera menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi, memperluas lapangan kerja, serta memastikan demokrasi berjalan sesuai konstitusi. Pernyataan sikap tersebut dibacakan pada Minggu (31/8/2025) di Jakarta, di tengah gelombang aksi […]

  • Presiden Prabowo Subianto

    Membela Rakyat tak Pernah Salah

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Oleh : Fathorrahman Fadli* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam etika kepemimpinan klasik, tindakan yang berpihak kepada mereka yang paling rentan selalu berada di sisi moral yang benar. Ia menghindarkan pemimpin dari kesewenang-wenangan dan menjaga integritas dirinya di mata publik. Negara, jelas bukan panggung untuk ambisi pribadi. Dalam kajian “modern state”, tindakan membela rakyat itu dapat memastikan […]

expand_less