Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketua Umum KPPG : RUU PPRT Jadi Jalan Negara Hadir Lindungi Pekerja Perempuan

Ketua Umum KPPG : RUU PPRT Jadi Jalan Negara Hadir Lindungi Pekerja Perempuan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Dr. Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja perempuan, terutama di sektor domestik yang selama ini luput dari perhatian hukum.

Hetifah menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen mendorong pembahasan RUU PPRT usai peringatan Hari Buruh Internasional. Ia menyebut ini sebagai momentum penting setelah dua dekade perjuangan panjang sejak RUU tersebut pertama kali diajukan pada 2004.

“Ini bukan hanya soal hukum ketenagakerjaan, tetapi menyangkut martabat kemanusiaan. Kita sedang bicara soal jutaan perempuan yang bekerja tanpa perlindungan formal,” ujar Hetifah di Jakarta, Kamis (1/5).

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan dan JALA PRT, jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia—yang 80 persennya adalah perempuan—bekerja dalam kondisi rentan, tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan sosial, dan rentan terhadap kekerasan maupun eksploitasi.

Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah menilai negara tak boleh abai terhadap kelompok yang selama ini tidak terlihat oleh sistem hukum dan perlindungan tenaga kerja. RUU PPRT, katanya, adalah bentuk koreksi atas ketimpangan yang terjadi dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

KPPG menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja rumah tangga sejalan dengan misi partai untuk memperjuangkan keadilan sosial dan pemberdayaan perempuan. Mereka mendesak agar pembahasan RUU ini mengedepankan hak pekerja atas kontrak kerja, upah layak, akses jaminan sosial, serta perlindungan hukum dari kekerasan berbasis gender.

“Perempuan yang bekerja di sektor domestik bukanlah warga kelas dua. Mereka berhak atas perlakuan adil dan negara wajib hadir di sana,” tegas Hetifah.

Ia juga mendorong pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi PRT, sebagai wujud komitmen terhadap standar perlindungan pekerja secara internasional.

KPPG berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan hingga pengesahan RUU PPRT, serta membangun kolaborasi dengan organisasi perempuan, LSM, dan institusi negara agar substansi undang-undang ini berpihak pada kelompok paling rentan.

“Jika kita ingin Indonesia maju dan adil, kita harus mulai dari melindungi mereka yang paling tidak terlihat. Karena keadilan sosial bukan hanya slogan, tapi harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto

    Inovasi Tembakau Sampang Hemat Biaya, Bantu Produktivitas Petani

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    SAMPANG, CUPLIKAN.CO.ID – Pj Bupati Sampang, Rudi Arifiyanto, memperkenalkan inovasi dalam metode penanaman tembakau yang mampu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hasil panen. Dalam wawancara dengan Radiant Voice, ia menjelaskan bahwa tembakau Sampang telah menjadi komoditas unggulan berkat pendekatan semi-organik dan sistem irigasi tetes yang diterapkan petani. “Metode irigasi tetes yang kami gunakan sangat efisien, […]

  • SOKSI Akan Gelar Rapimnas di Bandung, Bahas Program Kerja dan Rekomendasi Kebijakan

    SOKSI Akan Gelar Rapimnas di Bandung, Bahas Program Kerja dan Rekomendasi Kebijakan

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) menggelar Rapat Pleno III di Grha DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (5/5/2026), guna mematangkan persiapan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dijadwalkan berlangsung pada 15–17 Mei 2026 di Bandung, Jawa Barat. Rapat pleno dipimpin langsung Ketua Umum […]

  • Mahkamah Konstitusi

    Eks Caleg DPR PPP Ajukan Judicial Review UU MD3, Kritisi Dominasi “Wajah Lama” di Parlemen

    • calendar_month Senin, 28 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Zainul Arifin, mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini berfokus pada pembatasan masa jabatan anggota legislatif, di mana Zainul mengusulkan pembatasan dua periode, […]

  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji (tengah),

    Fraksi Partai Golkar Ajak Masyarakat Bersatu Perangi Judol

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi ancaman judi online yang kian meluas. Dalam diskusi bertajuk Dampak Judi Online dan Usaha Pemberantasannya, yang diadakan pada 12 November 2024 di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Senayan, Jakarta, Sarmuji menekankan urgensi kolaborasi nasional dalam menangani permasalahan ini. “Saat […]

  • Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji, dalam acara soft launching Media Centre di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025). Sumber foto : Dwiki Setyawan.

    Golkar Tanggapi Putusan MK : “Pendidikan Swasta Bisa Terancam”

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah menggratiskan pendidikan SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta. Menurutnya, putusan tersebut terkesan ideal tapi minim pertimbangan realistis hingga dapat membuat pendidikan swasta bisa terancam. “Keputusan MK itu final dan mengikat, tapi kami harap sebelum membuat keputusan […]

  • Nasky P Tandjung

    Kapendam I/BB Diapresiasi Usai Respons Cepat Lindungi Usaha Warga Langkat

    • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    LANGKAT, CUPLIKAN.CO.ID – Aktivis pemuda nasional, Nasky P Tandjung, mengapresiasi langkah cepat dan responsif yang dilakukan Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan (Kapendam I/BB), Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap, dalam menindaklanjuti laporan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terkait dugaan intimidasi terhadap pelaku usaha. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata dari komitmen TNI dalam melindungi rakyat, terutama […]

expand_less