Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » PPDB Resmi Diganti! Ini Aturan Baru SPMB 2025

PPDB Resmi Diganti! Ini Aturan Baru SPMB 2025

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti nama sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ajaran 2025. Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah, tetapi juga upaya meningkatkan kualitas seleksi penerimaan murid di seluruh jenjang pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa perubahan ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi semua.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik. Beberapa kelemahan dalam sistem PPDB sebelumnya perlu diperbaiki melalui SPMB,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Empat Jalur Seleksi SPMB 2025

SPMB 2025 akan tetap mempertahankan empat jalur seleksi penerimaan murid baru, yaitu:
✅ Jalur Domisili, berdasarkan lokasi tempat tinggal calon murid
✅ Jalur Afirmasi, bagi siswa dari keluarga kurang mampu
✅ Jalur Mutasi, untuk siswa yang berpindah domisili karena tugas orang tua
✅ Jalur Prestasi, bagi siswa dengan pencapaian akademik dan non-akademik unggul

Syarat Pendaftaran yang Lebih Diperketat

Kemendikdasmen juga menetapkan persyaratan lebih spesifik bagi calon murid di setiap jenjang pendidikan.

📌 SD: Usia minimal 6 tahun pada 1 Juli 2025, dengan pengecualian bagi anak berbakat istimewa yang sudah berusia 5 tahun 6 bulan berdasarkan rekomendasi psikolog profesional.

📌 SMP: Usia maksimal 15 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan SD atau sederajat.

📌 SMA/SMK: Usia maksimal 21 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat.

Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta kualitas pendidikan sejak proses penerimaan murid baru. Kemendikdasmen juga akan mengawasi penerapan sistem ini untuk menghindari kecurangan dan penyalahgunaan aturan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Di Polda Metro Jaya. Sumber foto ; DETIK

    Jokowi Ambil Ijazah, Tapi Tak Ditunjukkan ke Media

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil kembali ijazah SMA dan kuliahnya dari Bareskrim Polri, setelah sebelumnya diserahkan untuk keperluan uji Laboratorium Forensik. Momen itu terjadi usai Jokowi menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Selasa (20/5). “Hari ini saya mendapatkan undangan dari […]

  • Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty

    Evita Nursanty Dorong Penguatan Peran LPP di Bali

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendorong Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan LKBN Antara untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam menyebarkan informasi pembangunan, khususnya terkait transformasi layanan kesehatan dan pariwisata di Bali. Saat pertemuan dengan jajaran TVRI, RRI, dan Antara di Denpasar, Jumat (31/10/2025), Evita menegaskan […]

  • Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

    Hetifah Soroti Kesalahan Tata Ruang Penyebab Bencana Sumatera

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa bencana yang melanda Sumatera tidak bisa hanya dipandang sebagai fenomena alam semata. Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Mendiktisaintek dan BRIN, Senin (08/12), ia menyoroti kuatnya faktor kelalaian manusia dalam memperparah risiko banjir dan longsor. Hetifah, yang juga seorang planolog, menyebut bahwa […]

  • Ketua Umum PB HMI 2013-2015 Arief Rosyid Hasan

    Pernyataan Cak Imin Soal HMI Dinilai Menyesatkan dan Ahistoris

    • calendar_month Senin, 14 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan kontroversial Wakil Ketua Umum PKB yang juga Menko PMK, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam acara Pengukuhan PB IKA PMII mendapat tanggapan tegas dari mantan Ketua Umum PB HMI, Arief Rosyid Hasan. Dalam pidatonya, Cak Imin menyebut, “Kalau ada yang tak tumbuh dari bawah pasti bukan PMII, pasti itu HMI.” Ungkapan ini […]

  • Tentara Lebanon memblokir pintu masuk ke pinggiran selatan Beirut setelah ledakan.

    Ratusan Anggota Hezbollah Cedera Akibat Ledakan Pager

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ratusan anggota kelompok bersenjata Hezbollah dilaporkan terluka setelah pager yang mereka gunakan untuk berkomunikasi meledak secara tiba-tiba. Laporan ini datang dari berbagai wilayah, termasuk di pinggiran selatan Beirut dan beberapa area lainnya. Berdasarkan laporan dari kantor berita negara Lebanon, ledakan tersebut mengakibatkan kerusakan dan korban di beberapa lokasi. Sementara itu, stasiun televisi al-Manar […]

  • Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu

    PPP Maluku : PPP Warisan Umat, Tidak Boleh Dikendalikan dari Kamar Hotel!

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    AMBON, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku melontarkan kritik keras terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Muhammad Mardiono. Mereka menilai SK tersebut cacat hukum sekaligus mempermalukan demokrasi. Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu, menyebut langkah pemerintah itu hanya memperkuat manuver sepihak yang dilakukan […]

expand_less