Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » 51 Kepala Desa Terpilih di Banjarnegara Akan Dilantik Januari 2025

51 Kepala Desa Terpilih di Banjarnegara Akan Dilantik Januari 2025

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024, kepastian hukum terkait pelantikan 51 kepala desa terpilih di Kabupaten Banjarnegara akhirnya terjawab. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), keputusan diambil untuk melantik para kepala desa tersebut pada Januari 2025.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara, M. Asrofi, S.Sos., M.Si., Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi 1, Kabag Hukum Kabupaten Banjarnegara, dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades). Kepala desa terpilih juga hadir didampingi tim penasihat hukum yang terdiri dari David Khan, Sugeng Riyadi, serta Andre Darmawan, bersama seluruh timnya.

Keputusan ini memberikan angin segar bagi masyarakat Banjarnegara dan kepala desa terpilih yang telah lama menanti pelantikan. Menurut David Khan, salah satu penasihat hukum 51 kepala desa terpilih, pelantikan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan desa dan memberikan kepastian hukum.

“Dengan pelantikan ini, hak para kepala desa yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati Banjarnegara tertanggal 1 April 2024 kini diakui sepenuhnya. Keputusan ini juga menjadi solusi setelah proses hukum yang panjang,” jelas David Khan lewat pernyataannya yang diterima Radiant Voice pada Selasa (21/1/2025).

Dengan adanya keputusan ini, seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat kembali fokus pada upaya pembangunan di tingkat desa, di bawah kepemimpinan kepala desa terpilih yang segera dilantik. Pelantikan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sebagaimana dikabarkan di laman Mahkamah Konstitusi, MK telah memutuskan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU 3/2024). Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno pada Jumat (3/1/2025).

Melalui Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai bahwa aturan itu “tidak berlaku bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan UU 6/2014”.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa secara langsung sudah menjadi tradisi hukum yang diterapkan sejak UU Nomor 5 Tahun 1979 hingga UU Nomor 6 Tahun 2014. Mekanisme ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata dari demokrasi di tingkat desa serta otonomi desa.

“Pemilihan kepala desa secara langsung memungkinkan warga desa yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak politik mereka, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih,” ujar Enny.

Ia menambahkan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 96 desa Kabupaten Konawe Selatan pada 24 September 2023 telah memenuhi ketentuan UU 6/2014. Pemilihan tersebut juga diselenggarakan berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran tertanggal 14 Januari 2023.

Pelantikan Kades Terpilih Dijamin UU

Dalam pertimbangan hukumnya, Enny merujuk Pasal 38 ayat (1) UU 6/2014 yang mengatur pelantikan kepala desa terpilih oleh bupati atau wali kota paling lambat 30 hari setelah keputusan penetapan hasil pemilihan. Oleh sebab itu, ia menegaskan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak dapat digunakan untuk membatalkan pelantikan kepala desa yang telah terpilih melalui pemilihan sah berdasarkan UU 6/2014.

MK menegaskan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum bagi calon kepala desa terpilih. Norma transisi yang diatur dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dianggap tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau membatalkan pelantikan calon kepala desa yang telah mengikuti mekanisme sesuai aturan.

Dalam putusannya, MK menilai norma tersebut melanggar prinsip keadilan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah memutuskan bahwa norma itu inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sesuai dengan ketentuan putusan.

Dengan demikian, MK memastikan calon kepala desa terpilih tetap memiliki perlindungan hukum atas hak-haknya sesuai aturan yang berlaku saat pemilihan dilaksanakan. Meski amar putusan tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon, dalil mereka dinyatakan beralasan untuk sebagian (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Titiek Puspa

    Ahmad Dhani Soroti Royalti Lagu Titiek Puspa

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kepergian musisi legendaris Titiek Puspa meninggalkan jejak mendalam, tak hanya melalui karya-karya besarnya, tetapi juga ketulusan dan sikapnya yang tak banyak ditunjukkan oleh para seniman lain. Semasa hidupnya, Titiek Puspa dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mempermasalahkan soal royalti lagu, bahkan dengan ringan hati ia mengaku tidak peduli jika haknya diambil oleh […]

  • DR. Dhifla Wiyani

    Apresiasi KUHAP Baru, DR. Dhifla : Perkuat Hak Masyarakat”

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 40
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Praktisi hukum DR. Dhifla Wiyani, SH., MH. menyampaikan apresiasinya terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI pada 18 November lalu. Menurutnya, aturan baru tersebut merupakan capaian besar yang menghadirkan berbagai terobosan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. “Saya salut kepada Ketua Komisi III dan seluruh anggota […]

  • Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi

    Kreativitas dan Inovasi Jadi Kunci, Kementrans Jalankan Program di Tengah Efisiensi Anggaran

    • calendar_month Senin, 17 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Trans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pelaksanaan program Kementerian Transmigrasi (Kementrans). Menurutnya, kementerian tetap akan menjalankan program-programnya dengan pendekatan kreatif dan inovatif. Hal itu disampaikan Viva Yoga saat ditemui wartawan usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V […]

  • Sekjen Partai Golkar, M.Sarmuji, saat memberikan testimoni pada peringatan malam ke-7 meninggalnya politisi Partai Golkar yang juga mantan Ketua Umum PB HMI 2002-2004, Kholis Malik di Jakarta pada Minggu (24/11/2024).

    M.Sarmuji: Kholis Malik Tidak Pernah Cemburu pada Junior

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam peringatan tujuh hari wafatnya Kholis Malik di Jakarta pada Minggu (24/11/2024), Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, memberikan testimoni yang menggambarkan sosok almarhum sebagai pemimpin yang rendah hati dan inspiratif, terutama dalam hubungannya dengan para juniornya. Sebagai salah satu junior Kholis Malik di PB HMI, Sarmuji memuji sikap almarhum yang selalu […]

  • whatsapp image 2024 09 10 at 16.36.21

    Peringati Ultah ke-62, Ketua MPR RI Bamsoet Luncurkan Lima Buku Baru

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID– Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo meluncurkan lima buku sekaligus dalam perayaan hari ulang tahunnya yang ke-62. Terdiri dari satu buku “Biografi Politik Bambang Soesatyo. Pemimpin Adaptif di Era Disrupsi” yang ditulis oleh para rekan jurnalis. Serta empat buku yang ditulis sendiri oleh Bamsoet. Keempat buku karya Bamsoet yang diluncurkan terdiri dari buku […]

  • Program HI Mengajar Pelindo Daya Sejahtera

    Pelindo dan Disnakertrans Jatim Luncurkan Program Edukasi HI Mengajar

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam upaya mempersiapkan lulusan SMK yang siap bersaing di dunia kerja, Pelindo Daya Sejahtera (PDS) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program “HI Mengajar”. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan industrial kepada para tenaga pendidik SMK, sehingga mereka dapat membekali siswa dengan pengetahuan […]

expand_less