Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ahmad Irawan Dorong Revisi UU Pemilu 2025 dengan Metode Omnibus Law

Ahmad Irawan Dorong Revisi UU Pemilu 2025 dengan Metode Omnibus Law

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II dan Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu melalui pendekatan Omnibus Law. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik: Menakar Tantangan Partai Politik Non-Parlemen”, yang diadakan oleh DPP KNPI di Gedung Joeang 45, Cikini, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

Irawan menyatakan bahwa revisi UU Pemilu telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa metode Omnibus Law dipilih untuk mengatasi konflik norma, kebingungan interpretasi, dan redundansi dalam pengaturan pemilu.

“Dengan Omnibus Law, proses pembahasan undang-undang akan lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya,” jelasnya.

Menurut Irawan, pembahasan revisi UU Pemilu harus dipercepat agar tidak bias oleh kepentingan politik. Ia menyadari bahwa setiap undang-undang yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan paket politik, memiliki bobot politik yang tinggi.

“Kita berusaha meminimalisir dominasi kepentingan partai dengan mendorong proses ini lebih cepat,” katanya.

Ia juga menyoroti beberapa isu besar dalam revisi UU Pemilu, termasuk presidential threshold dan parliamentary threshold. Ahmad menilai bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait isu-isu ini menjadi salah satu tantangan besar yang perlu disikapi dalam revisi undang-undang.

“Keputusan MK bersifat final dan mengikat, tetapi harus ada konsistensi dalam putusannya,” ujarnya.

Irawan mengkritisi ketidakpastian yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan isu-isu terkait pemilu. Ia mencontohkan perubahan sikap MK terhadap presidential threshold, yang sebelumnya dianggap konstitusional tetapi belakangan diputuskan berbeda.

“Hal seperti ini harus diantisipasi dengan adanya pembatasan dalam ranah kebijakan pembentukan undang-undang,” tegasnya.

Selain itu, Irawan juga menyoroti isu terkait partai politik non-parlemen, termasuk wacana penggabungan partai kecil yang tidak lolos ambang batas parlemen.

“Daripada terus-menerus tidak lolos, lebih baik ada opsi untuk penggabungan. Ini salah satu solusi yang perlu kita kaji dalam revisi undang-undang,” ujarnya.

Irawan juga menyebutkan perlunya merevisi aturan pencalonan dalam pemilu, termasuk syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Ia menekankan bahwa revisi harus dilakukan jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, sesuai dengan arahan MK.

Dalam konteks internasional, Irawan membandingkan ambang batas pemilu di Indonesia dengan 40 negara lain yang menggunakan sistem proporsional.

“Angka electoral threshold di dunia sangat beragam, mulai dari 0,6% hingga 10%, seperti di Turki. Kita perlu mempertimbangkan angka yang ideal untuk Indonesia,” katanya.

Irawan juga menyoroti tantangan regenerasi calon legislatif, khususnya keterwakilan perempuan. Ia mengakui bahwa partai politik sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kuota caleg perempuan.

“Kita membutuhkan organisasi yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional untuk menjawab tantangan regenerasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Irawan mengajak publik untuk terlibat aktif dalam pembahasan revisi UU Pemilu. “Revisi ini bukan hanya untuk partai politik, tetapi untuk memperkuat demokrasi kita ke depan,” katanya.

Sebagai penutup, Irawan menegaskan bahwa revisi UU Pemilu harus mencerminkan kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.

“Kita harus memastikan bahwa perubahan ini benar-benar membawa manfaat bagi stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala PCO, Hasan Nasbi

    Prabowo Tahu Siapa LSM Pengadu Domba Bayaran Asing!

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto ternyata sudah mengantongi informasi soal keberadaan kelompok-kelompok yang diduga mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan bertujuan memecah belah bangsa. Hal itu diungkap oleh Kepala Kantor Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam pernyataan resminya pada Selasa (3/6/2025). Menurut Hasan, pernyataan Presiden soal LSM yang dibiayai asing bukan ditujukan untuk semua organisasi. […]

  • Mahfud MD Kritik Keras Kewajiban Sertifikasi Halal Semua Produk

    Mahfud MD Kritik Keras Kewajiban Sertifikasi Halal Semua Produk

    • calendar_month Minggu, 27 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi wacana kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia. Pernyataan ini muncul setelah Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menyatakan bahwa seluruh produk yang diperjual-belikan harus memiliki sertifikat halal. Mahfud MD mengkritik keras kebijakan tersebut, […]

  • Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah tokoh penting dunia, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Wakil PM Tiongkok Ding Xuexiang, Wakil Presiden Afrika Selatan Paul Mashatile, dan Pangeran Bahrain Nasser bin Hamad Al-Khalifa dalam forum Saint Petersburg Internasional Economic Forum (SPIEF) 2025. Sumber foto Instagram Presiden Republik Indonesia.

    Prabowo Paparkan Visi Ekonomi dan Demografi Indonesia Baru

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    ST. PETERSBURG, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam forum ekonomi internasional Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pandangan strategis mengenai arah pembangunan nasional Indonesia. Dalam pidatonya pada sesi panel bersama sejumlah pemimpin dunia, Prabowo menekankan pentingnya membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, seiring dengan realitas demografis Indonesia yang terus berkembang […]

  • Hasil Tangkapan Layar TV Parlemen saat politisi PKS, Sukamta, menyampaikan pandangan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

    Anggota DPR FPKS Soroti Gencatan Senjata Palestina-Israel dan Ancaman Judol

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025). Dalam pidatonya, ia menyoroti dua isu penting, yakni gencatan senjata antara Palestina dan Israel serta dampak negatif judi online dan pinjaman […]

  • Rapat Paripurna DPR

    Proses Pemakzulan Gibran Dibuka, Nasibnya Ditentukan Paripurna DPR!

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 34
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat di parlemen. Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, memastikan bahwa surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR. “Surat tersebut akan dibawa ke forum paripurna. Kalau rapat dihadiri dan disetujui […]

  • Mediasi Terakhir antara koresponden CNN Indonesia, Miftah Faridl dan CNN Indonesia kemarin di Surabaya, (13/11/2024).

    Konflik Pemotongan Upah Jurnalis CNN Masuki Babak Pengadilan

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Konflik ketenagakerjaan yang melibatkan koresponden CNN Indonesia, Miftah Faridl, dan perusahaan medianya kini memasuki tahap persidangan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Setelah tiga kali mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya tidak menghasilkan kesepakatan, Faridl menuntut keadilan atas pemotongan upah yang dinilainya dilakukan sepihak tanpa dasar yang jelas. Faridl […]

expand_less