Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hentikan Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hentikan Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proyek Rempang Eco City yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang TNI. Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (15/01/2024), koalisi tersebut mengecam keterlibatan TNI dalam proyek ini, yang dinilai mengabaikan prinsip profesionalisme tentara.

Koalisi mengungkapkan, keterlibatan TNI dalam proyek ini dimulai dari rapat koordinasi antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama, yang digelar pada Senin (13/01/2025). Rapat tersebut membahas sinergi untuk mempercepat pelaksanaan proyek Rempang Eco City, yang turut melibatkan pihak Kodam 1 Bukit Barisan, Kodim 0316 Batam, serta perwakilan PT Makmur Elok Graha (PT MEG).

Menurut koalisi, pelibatan TNI dalam proyek investasi semacam ini bertentangan dengan Pasal 2 huruf d UU TNI, yang mengatur bahwa tentara tidak boleh berbisnis dan harus menjunjung tinggi HAM.

“TNI tidak dibentuk untuk terlibat dalam proyek bisnis. Mereka dirancang untuk menghadapi ancaman militer dan melindungi kedaulatan bangsa, bukan menghadapi rakyatnya sendiri,” tegas koalisi.

Koalisi juga menyoroti potensi pelanggaran HAM yang dapat timbul akibat keterlibatan TNI dalam proyek-proyek seperti Rempang Eco City. Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa intervensi TNI dalam proyek serupa seringkali berujung pada konflik dan kekerasan terhadap masyarakat lokal.

Keterlibatan TNI di proyek ini juga dinilai melanggar Pasal 7 UU TNI yang mengatur tentang tugas pokok militer. Koalisi menegaskan, proyek Rempang Eco City tidak dapat dikategorikan sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang membutuhkan persetujuan politik dari pemerintah dan DPR.

“Dalih tugas perbantuan yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) UU TNI juga tidak relevan, karena situasi yang terjadi di Rempang tidak menunjukkan kondisi yang melampaui kapasitas otoritas sipil,” lanjut koalisi.

Koalisi menduga keterlibatan TNI dalam proyek ini didorong oleh motif ekonomi dan politik dari segelintir pihak tertentu.

“Adanya keterlibatan perwira intervensionis yang mencoba menarik TNI ke dalam ranah proyek bisnis harus diselidiki lebih lanjut,” ujar M. Isnur, Ketua YLBHI.

Menurut koalisi, proyek ini tidak hanya berdampak pada profesionalisme TNI, tetapi juga memperbesar risiko konflik antara tentara dengan masyarakat adat yang selama ini mendiami wilayah Rempang.

Dalam sepuluh tahun terakhir, TNI disebutkan telah beberapa kali terlibat dalam proyek-proyek pemerintah seperti Lumbung Pangan (Food Estate), pengamanan PT Freeport Indonesia, dan proyek strategis nasional lainnya. Keterlibatan ini seringkali diwarnai dengan kekerasan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat.

“Kasus seperti di Wadas, Papua, hingga Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan TNI dalam proyek bisnis dan investasi selalu berakhir dengan konflik yang merugikan rakyat,” kata koalisi.

Tuntutan Koalisi

Berdasarkan temuan ini, koalisi mendesak:

  1. Presiden RI memerintahkan Panglima TNI untuk memastikan tidak ada keterlibatan TNI dalam proyek Rempang Eco City.
  2. Komisi I DPR RI mengevaluasi tindakan TNI yang melampaui peran, tugas, dan fungsinya.
  3. Panglima TNI memerintahkan audit internal terhadap keterlibatan satuan militer dalam proyek ini.
  4. Pemerintah dan DPR memastikan semua kementerian dan lembaga negara tidak membuka ruang bagi TNI untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah.

Koalisi mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme TNI agar tetap fokus pada fungsi pertahanan negara. “Intervensi TNI di bidang sipil hanya akan merusak citra institusi dan menimbulkan konflik baru,” pungkas koalisi.

Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi, termasuk Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, WALHI, dan AJI Jakarta. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal reformasi sektor keamanan demi menjaga hak-hak rakyat (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih

    Abdul Fikri Faqih Soroti Minimnya Dukungan Inovasi Sampah

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    TEGAL, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti rendahnya dukungan pemerintah terhadap inovasi pengelolaan sampah yang digagas komunitas masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan setelah berdialog dengan pengelola Bank Sampah Sampurna Berkah di Kecamatan Dukuhnturi, Tegal, dalam masa reses Oktober 2025. Fikri mengungkapkan, komunitas pengelola sampah telah menunjukkan kreativitas tinggi, namun belum […]

  • Kunjungan Vice President Director PT Mitsubishi Corporation Trading Indonesia, Shujiro Nishida, beserta tim, ke Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Selasa (3/12/2024)

    Mitsubishi dan Kementrans Bersinergi Kembangkan Transmigrasi Jadi Lumbung Pangan

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – PT Mitsubishi Indonesia dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menjalin kemitraan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun kedaulatan pangan di kawasan transmigrasi. Kemitraan ini menggunakan pendekatan Creating Shared Value (CSV), yang berbeda dari model tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kerjasama ini diawali dengan kunjungan Vice President Director PT Mitsubishi Corporation Trading Indonesia, Shujiro […]

  • Gambar satelit menunjukkan fasilitas nuklir Fordow. Sumber: Maxar Technologies/Reuters

    Terungkap! Fordow, Bunker Nuklir Misterius Iran yang Bikin Israel Resah

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Terletak jauh di dalam perut gunung di Iran, fasilitas pengayaan uranium Fordow menjadi salah satu pusat perhatian dalam konflik memanas antara Israel dan Republik Islam Iran. Disebut-sebut sebagai “gunung nuklir”, Fordow menyimpan ratusan sentrifugal pengayaan uranium, dan menjadi simbol ambisi nuklir Iran yang dikhawatirkan Israel bakal mengarah ke senjata pemusnah massal. Fasilitas […]

  • Wakil Ketua Komisi X, My Esti Wijayanti

    Komisi X: Sekolah Rakyat Harus Jadi Inovasi, Bukan Pelarian Pendidikan

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menekankan bahwa program Sekolah Rakyat tak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, program ini harus menjadi ruang inovasi pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, bukan sekadar pelengkap atau “pelarian” dari sistem pendidikan formal. Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar pengelolaan Sekolah Rakyat dialihkan […]

  • GP Ansor Jatim Beri Dukungan dan Peringatan untuk BPJPH

    GP Ansor Jatim Beri Dukungan dan Peringatan untuk BPJPH

    • calendar_month Minggu, 27 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Timur menyampaikan dukungan sekaligus peringatan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, agar menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. GP Ansor menekankan pentingnya ketepatan dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi halal, mengingat BPJPH kini memegang tanggung jawab besar dalam hal ini. “Kami percaya kepada ulil amri […]

  • Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul

    Prabowo Dukung Marsinah Jadi Pahlawan, Ini Kata Mensos!

    • calendar_month Kamis, 29 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa usulan menjadikan aktivis buruh Marsinah sebagai pahlawan nasional disambut baik oleh masyarakat. Dukungan publik ini dinilai sebagai langkah positif dalam menghormati perjuangan kaum buruh Indonesia. “Jadi sambutannya cukup baik di masyarakat. Ya lumayan, artinya ada sambutanlah,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, […]

expand_less