Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hentikan Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Hentikan Pelibatan TNI dalam Proyek Rempang Eco City

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam proyek Rempang Eco City yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang TNI. Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (15/01/2024), koalisi tersebut mengecam keterlibatan TNI dalam proyek ini, yang dinilai mengabaikan prinsip profesionalisme tentara.

Koalisi mengungkapkan, keterlibatan TNI dalam proyek ini dimulai dari rapat koordinasi antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama, yang digelar pada Senin (13/01/2025). Rapat tersebut membahas sinergi untuk mempercepat pelaksanaan proyek Rempang Eco City, yang turut melibatkan pihak Kodam 1 Bukit Barisan, Kodim 0316 Batam, serta perwakilan PT Makmur Elok Graha (PT MEG).

Menurut koalisi, pelibatan TNI dalam proyek investasi semacam ini bertentangan dengan Pasal 2 huruf d UU TNI, yang mengatur bahwa tentara tidak boleh berbisnis dan harus menjunjung tinggi HAM.

“TNI tidak dibentuk untuk terlibat dalam proyek bisnis. Mereka dirancang untuk menghadapi ancaman militer dan melindungi kedaulatan bangsa, bukan menghadapi rakyatnya sendiri,” tegas koalisi.

Koalisi juga menyoroti potensi pelanggaran HAM yang dapat timbul akibat keterlibatan TNI dalam proyek-proyek seperti Rempang Eco City. Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa intervensi TNI dalam proyek serupa seringkali berujung pada konflik dan kekerasan terhadap masyarakat lokal.

Keterlibatan TNI di proyek ini juga dinilai melanggar Pasal 7 UU TNI yang mengatur tentang tugas pokok militer. Koalisi menegaskan, proyek Rempang Eco City tidak dapat dikategorikan sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang membutuhkan persetujuan politik dari pemerintah dan DPR.

“Dalih tugas perbantuan yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) UU TNI juga tidak relevan, karena situasi yang terjadi di Rempang tidak menunjukkan kondisi yang melampaui kapasitas otoritas sipil,” lanjut koalisi.

Koalisi menduga keterlibatan TNI dalam proyek ini didorong oleh motif ekonomi dan politik dari segelintir pihak tertentu.

“Adanya keterlibatan perwira intervensionis yang mencoba menarik TNI ke dalam ranah proyek bisnis harus diselidiki lebih lanjut,” ujar M. Isnur, Ketua YLBHI.

Menurut koalisi, proyek ini tidak hanya berdampak pada profesionalisme TNI, tetapi juga memperbesar risiko konflik antara tentara dengan masyarakat adat yang selama ini mendiami wilayah Rempang.

Dalam sepuluh tahun terakhir, TNI disebutkan telah beberapa kali terlibat dalam proyek-proyek pemerintah seperti Lumbung Pangan (Food Estate), pengamanan PT Freeport Indonesia, dan proyek strategis nasional lainnya. Keterlibatan ini seringkali diwarnai dengan kekerasan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat.

“Kasus seperti di Wadas, Papua, hingga Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan TNI dalam proyek bisnis dan investasi selalu berakhir dengan konflik yang merugikan rakyat,” kata koalisi.

Tuntutan Koalisi

Berdasarkan temuan ini, koalisi mendesak:

  1. Presiden RI memerintahkan Panglima TNI untuk memastikan tidak ada keterlibatan TNI dalam proyek Rempang Eco City.
  2. Komisi I DPR RI mengevaluasi tindakan TNI yang melampaui peran, tugas, dan fungsinya.
  3. Panglima TNI memerintahkan audit internal terhadap keterlibatan satuan militer dalam proyek ini.
  4. Pemerintah dan DPR memastikan semua kementerian dan lembaga negara tidak membuka ruang bagi TNI untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah.

Koalisi mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme TNI agar tetap fokus pada fungsi pertahanan negara. “Intervensi TNI di bidang sipil hanya akan merusak citra institusi dan menimbulkan konflik baru,” pungkas koalisi.

Koalisi ini terdiri dari berbagai organisasi, termasuk Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, WALHI, dan AJI Jakarta. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal reformasi sektor keamanan demi menjaga hak-hak rakyat (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III Dorong Polri Terus Berbenah di Usia Ke-80

    Komisi III Dorong Polri Terus Berbenah di Usia Ke-80

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Menurut Habiburokhman, perjalanan Polri selama delapan dekade menjadi bagian […]

  • Sekolah Rakyat Jadi Inspirasi Lomba Fotografi Nasional, Pendaftaran Hanya Sampai 17 Juli 2026..!!

    Sekolah Rakyat Jadi Inspirasi Lomba Fotografi Nasional, Pendaftaran Hanya Sampai 17 Juli 2026..!!

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle YRI
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Jakarta – Kesempatan emas bagi para fotografer Indonesia kembali hadir. Majalah fotografi MATA, PT Basik, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia resmi membuka Lomba dan Pameran Fotografi Nasional “Sekolah Rakyat”, sebuah ajang yang mengajak masyarakat mengabadikan semangat pendidikan inklusif melalui karya fotografi. Mengusung tema “Sekolah Rakyat: Menangkap Asa, Mengabadikan Perubahan”, kompetisi ini terbuka bagi fotografer profesional, […]

  • Diskusi HMI Komisariat Ushuluddin menyambut Sumpah Pemuda

    Program Makanan Bergizi Gratis Dinilai Belum Sentuh Esensi SDM

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih perlu evaluasi dalam implementasinya. Meski dinilai memiliki niat baik, kebijakan tersebut disebut belum sepenuhnya menyentuh aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Pandangan itu disampaikan oleh Dzulkarnain Jamil, M.Sos., dalam diskusi publik bertajuk “Harmoni Silaturahmi dalam Bingkai […]

  • Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi.

    Viva Yoga: Kawasan Transmigrasi Bisa Dukung Swasembada Daging

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pengembangan peternakan sapi untuk mendukung swasembada daging dan susu. Hal ini diungkapkan Viva Yoga dalam tanggapannya terhadap dorongan Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA) pada Senin (21/1/2025) di Jakarta. Menurut Viva Yoga, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar dengan […]

  • Forum Pemuda Pemudi Pondok Randu Gelar Semarak HUT Jakarta ke-499 dan HUT RI ke-81 Melalui Beragam Lomba Religi

    Forum Pemuda Pemudi Pondok Randu Gelar Semarak HUT Jakarta ke-499 dan HUT RI ke-81 Melalui Beragam Lomba Religi

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle ARD
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Jakarta, relevan.co.id – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Pemuda Pemudi Pondok Randu berkolaborasi dengan Karang Taruna RW 02 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Semarak HUT Jakarta ke-499 dan HUT RI ke-81. Kegiatan yang berlangsung […]

  • Hak Masyarakat Adat Jadi Perhatian dalam Reforma Agraria

    Hak Masyarakat Adat Jadi Perhatian dalam Reforma Agraria

    • calendar_month Minggu, 13 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria. Menurutnya, partisipasi masyarakat adat penting karena sejumlah ketentuan dalam reforma agraria berkaitan langsung dengan hak serta kepentingan mereka. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai, pelibatan masyarakat adat juga diperlukan untuk memastikan substansi RUU […]

expand_less