Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Profil OCCRP, Lembaga di Balik Nominasi Jokowi Terkorup

Profil OCCRP, Lembaga di Balik Nominasi Jokowi Terkorup

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 1 Jan 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam nominasi tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) untuk tahun 2024. Namun, hingga kini, OCCRP tidak merilis data spesifik yang mendukung penilaian tersebut, memicu kontroversi dan tanda tanya publik.

Dalam rilis resminya, OCCRP mengumumkan lima nama yang masuk daftar tokoh dengan dugaan kejahatan terorganisir dan korupsi terbesar. Selain Jokowi, nama lain yang disebutkan antara lain Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan konglomerat India Gautam Adani.

“Finalis 2024 untuk Tokoh dalam Kejahatan Terorganisir dan Korupsi Tahun Ini,” tulis OCCRP di situs resminya yang dirilis pada Selasa (31/12). Adapun tokoh yang didapuk sebagai “pemenang” adalah Bashar al-Assad, Presiden Suriah.

Mengenal OCCRP: Lembaga Nonprofit Investigasi Berbasis Global
OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi nonprofit yang berbasis di Amsterdam, Belanda, dengan jaringan yang mencakup enam benua. Berdiri sejak 2007, OCCRP didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Radu, dua jurnalis investigasi dengan rekam jejak panjang dalam mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi global.

Di bawah komando Sullivan, OCCRP telah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Pulitzer Prize pada 2017 melalui kolaborasi pada proyek Panama Papers. Paul Radu, yang menjabat sebagai kepala inovasi OCCRP, juga merupakan bagian dari tim Panama Papers yang berfokus pada investigasi global.

Fokus utama OCCRP adalah mengungkap kejahatan dan korupsi yang menjadi pemicu berbagai krisis global, seperti perang, perubahan iklim, dan ancaman terhadap demokrasi.

Publikasi OCCRP terkait nominasi ini menuai beragam tanggapan di Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan kredibilitas penilaian tersebut, mengingat tidak adanya data konkret yang disertakan dalam rilis mereka.

Meski OCCRP dikenal sebagai lembaga investigasi yang kredibel, sejumlah pihak menilai tudingan terhadap Jokowi berpotensi bias dan bermuatan politis. Di sisi lain, sebagian pengamat menganggap isu ini sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan transparansi dan integritas di tingkat kepemimpinan nasional.

Jokowi Bantah Tuduhan
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, menanggapi masuknya nama dirinya dalam nominasi, Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak disertai bukti.

“Korupsi apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12). Ia menambahkan bahwa framing negatif dan tuduhan tanpa bukti saat ini marak digunakan untuk menyerang figur publik, termasuk dirinya.

Presiden juga tidak menampik kemungkinan adanya muatan politis di balik penilaian OCCRP.

“Orang bisa pakai kendaraan apa pun, bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

Kasus ini menjadi ujian baru bagi Jokowi setelah selesai menjadi pemimpin negara. Di tengah serangan tuduhan tersebut, Jokowi tetap menyerukan pentingnya berbasis bukti dalam setiap klaim yang dilontarkan.

“Fitnah tanpa bukti hanya akan merusak demokrasi dan memperburuk polarisasi. Saya serahkan kepada masyarakat untuk menilai,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selly Andriani Gantina

    Anggaran Pendidikan Keagamaan Hanya Rp36 Triliun, DPR Soroti Ketimpangan

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriani Gantina, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan keagamaan di Indonesia. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Selly mengungkapkan bahwa dari total Rp86 triliun anggaran Kementerian Agama, hanya Rp36 triliun yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. “Jumlah itu harus […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI FPKS, Riyono

    Riyono PKS: Bentuk Kementerian Pangan untuk Fokus Pangan Nasional

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    SIDOARJO, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, mengungkapkan perlunya reformasi kelembagaan dalam tubuh Perum Bulog guna memastikan perannya lebih efektif sebagai stabilisator pangan nasional. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke Gudang Bulog di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (14/11). “Bulog harus diperkuat, tidak hanya sebagai penyangga pangan, tetapi juga memastikan stabilitas […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani.

    Kelangkaan LPG 3 Kg di Warung, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi Sebelum Ramadan

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kelangkaan gas LPG 3 Kg atau yang dikenal dengan sebutan gas melon kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyampaikan keprihatinannya atas kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh gas melon di warung-warung sejak kebijakan pelarangan penjualan di tingkat pengecer diberlakukan. Meskipun demikian, Meitri memahami alasan di balik kebijakan […]

  • Di Tengah Isu Pengunduran Diri, Gibran Datangi Gedung MPR

    Di Tengah Isu Pengunduran Diri, Gibran Datangi Gedung MPR

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
    • account_circle MA
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.15 WIB. Kehadirannya menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah isu pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden serta pembahasan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang berkaitan dengan polemik ijazahnya. Dalam kunjungan tersebut, Gibran tampil mengenakan jas berwarna […]

  • Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina

    DPR Dorong Transparansi dan Peran Saudi Tingkatkan Layanan Haji 2026

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya transparansi pengelolaan biaya haji dan peningkatan peran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin peningkatan kualitas layanan seiring dengan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun depan. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany […]

  • Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Presidential Inspection di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW-992) di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis, 2 Oktober 2025. Foto: BPMI Setpres/Rusman

    Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan TNI dan Saksikan Demo Laut

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara Presidential Inspection di KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (RJW-992) yang berlayar dari Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (2/10/2025). Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut dengan jajar kehormatan sebelum menaiki kapal. Dari atas KRI RJW-992, Kepala Negara menganugerahkan Tanda Kehormatan […]

expand_less