Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » YLBHI Desak Kapolri Pecat Kapolrestabes Semarang

YLBHI Desak Kapolri Pecat Kapolrestabes Semarang

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Kapolri untuk segera memecat Kapolrestabes Semarang terkait dugaan upaya menutupi kasus pembunuhan Gamma, pelajar SMK yang diduga menjadi korban penembakan oleh polisi. YLBHI menilai tindakan ini merupakan modus kepolisian yang kerap berulang dalam berbagai kasus serupa, seperti kasus Sambo, Afif Maulana, dan Vina Cirebon.

“Kami melihat pola menutup-nutupi kasus menjadi strategi untuk menghapus jejak kejahatan di tubuh kepolisian. Ini adalah bentuk korupsi terhadap keadilan yang tidak boleh dibiarkan,” tegas YLBHI dalam siaran persnya, Selasa (3/12/2024) kemarin.

YLBHI menegaskan, proses hukum tidak boleh berhenti pada penahanan pelaku penembakan, Aipda Robig Zaenudin. “Polisi harus memecat pelaku dan segera memproses hukum pidana serta etik untuk mencegah praktik impunitas yang merusak kepercayaan publik,” ujar perwakilan YLBHI.

Dalam kasus Gamma, pelaku berdalih menembak untuk membubarkan tawuran. Namun, YLBHI menilai dalih tersebut tidak dapat membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana.

“Polisi seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bukan bertindak main hakim sendiri,” imbuhnya.

Menurut YLBHI, minimnya pengawasan internal dan lambannya reformasi di tubuh Polri menjadi akar masalah pelanggaran-pelanggaran serupa.

“Tindakan obstruction of justice yang dilakukan penegak hukum adalah pelanggaran HAM serius dan merusak sendi-sendi negara hukum,” lanjut YLBHI.

Untuk mencegah kejadian serupa, YLBHI mengajukan lima poin rekomendasi:

  1. Kapolri segera memecat Kapolrestabes Semarang dan Aipda Robig Zaenudin.
  2. Presiden dan DPR mengevaluasi kewenangan penggunaan senjata serta sistem pengawasan kepolisian.
  3. Presiden dan DPR membuka agenda reformasi kepolisian dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
  4. Kapolri mengaudit kepemilikan senjata di Polri dan memperketat pengawasannya.
  5. Kompolnas dan Komnas HAM segera mendorong reformasi kepolisian dan mengevaluasi sistem pengawasan yang ada.

“Tindakan main hakim sendiri dan manipulasi perkara ini berbahaya bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia. Jangan ada toleransi terhadap pelanggaran ini,” ujar perwakilan YLBHI.

YLBHI juga meminta DPR untuk mengevaluasi menyeluruh sistem kepolisian, khususnya terkait kewenangan penggunaan senjata dan pengawasan internal. “Jika reformasi kepolisian mandek, pelanggaran akan terus berulang dan kepercayaan publik terhadap aparat hukum akan semakin runtuh,” tegasnya.

Lebih lanjut, YLBHI mendesak Presiden untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. “Presiden harus memastikan reformasi kepolisian berjalan sesuai dengan semangat reformasi yang melibatkan pengawasan intensif dan partisipasi publik,” katanya.

Kasus Gamma menjadi sorotan karena mengungkap lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan di kepolisian. “Ini adalah ujian bagi Polri untuk membuktikan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan,” ujar YLBHI.

YLBHI juga meminta Kompolnas dan Komnas HAM menjalankan fungsinya secara maksimal. “Institusi ini harus memastikan reformasi kepolisian berjalan efektif dan sistem pengawasan diperbaiki,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, YLBHI berharap kasus serupa tidak lagi terulang, dan keadilan bagi korban seperti Gamma dapat ditegakkan sepenuhnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Panglima Kodam I Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan saat memberi hormat ke jenazah Raden Barus (61) di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu (10/11/2024). Sumber foto : Kompas.com

    Pangdam Minta Maaf, DPR Desak Pengusutan Transparan Kasus Penyerangan TNI ke Warga

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan, Letnan Jenderal TNI Mochammad Hasan, menyampaikan permintaan maaf atas insiden penyerangan oleh 33 anggota TNI dari Batalyon Armed 2/Kilap Sumagan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyerangan ini mengakibatkan seorang warga bernama Raden Barus (60) meninggal dunia dan melukai belasan orang lainnya. “Saya Letnan Jenderal […]

  • Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (tengah)

    Bahlil Panggil Pertamina Bahas Ancaman Penutupan Selat Hormuz

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan memanggil manajemen PT Pertamina (Persero) guna membahas langkah antisipatif terhadap ancaman penutupan Selat Hormuz yang dapat mengganggu jalur distribusi impor minyak mentah Indonesia. Dalam pernyataannya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/6/2025), Bahlil menyebut rapat bersama Pertamina akan difokuskan pada taktik menghadapi […]

  • Kasus Pandji dan Ujian Awal KUHP KUHAP Baru: Menjaga Kritik, Menegakkan Keadilan

    Kasus Pandji dan Ujian Awal KUHP KUHAP Baru: Menjaga Kritik, Menegakkan Keadilan

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    BOGOR, BERITANEGERI.ID – Kegaduhan hukum yang melingkupi pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono atas materi stand‑up comedy berjudul Mens Rea bukan sekadar sensasi media. Insiden ini seolah menjadi fenomena luar biasa yang memantulkan tiga persoalan besar, pertama, kebebasan berekspresi di ruang digital, Kedua, peran hukum pidana baru, dan ketiga, kedewasaan negara hukum dalam merespons kritik. Bukan […]

  • Suasana Muktamar X PPP

    SK PPP Kubu Mardiono Disahkan, Potensi Perlawanan Kian Menguat

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai pengesahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI berpotensi menimbulkan perlawanan dari kubu Agus Suparmanto. Menurut Yusak, pengesahan itu dianggap mengabaikan sejumlah fakta dalam pelaksanaan Muktamar X PPP. “Pengesahan SK kubu Mardiono terlihat terburu-buru, […]

  • Diskusi bertema Relevansi Pemikiran Bung Karno Pada Era Artifisial Intelijen

    Generasi Z Didorong Jadikan AI Alat Perjuangan, Bukan Ketergantungan

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Taruna Merah Putih (TMP) menggugah semangat pemuda di era digital dengan menggelar diskusi bertema “Relevansi Pemikiran Bung Karno pada Era Artificial Intelligence” yang digelar di Sekretariat DPP TMP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/6/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Bulan Bung Karno yang rutin digelar sepanjang Juni. Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh muda […]

  • Rahayu Saraswati

    MKD Tegaskan Status Rahayu Saraswati Masih Anggota DPR

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 38
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo masih berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029, meskipun sebelumnya ia telah mengajukan permohonan pengunduran diri. Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut atas surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang memastikan status keanggotaan Rahayu masih sah. […]

expand_less