Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Polemik Doktor Bahlil: Yudisium Ditunda, Gelar Tetap Sah

Polemik Doktor Bahlil: Yudisium Ditunda, Gelar Tetap Sah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 15 Nov 2024
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) akhirnya menjelaskan isu terkait gelar doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ketua MWA UI, Yahya Staquf, menegaskan bahwa gelar tersebut tidak dibatalkan, melainkan penundaan yudisium dilakukan karena aturan akademik.

“Yang ditangguhkan adalah yudisium, bukan gelar doktornya. Promosi sudah selesai, tetapi yudisium harus mengikuti peraturan yang berlaku,” kata Yahya Staquf saat memberikan klarifikasi di Halim Perdanakusuma, Jum’at (15/11/2024).

Penundaan ini, menurut Yahya, dilakukan agar masa studi Menteri Bahlil sesuai dengan ketentuan Universitas Indonesia. Berdasarkan Peraturan Rektor No. 26 Tahun 2022, mahasiswa program doktor baru dapat mengikuti yudisium setelah menyelesaikan empat semester penuh.

“Untuk kasus Pak Bahlil, masa studi empat semester penuh baru terpenuhi pada November 2024. Jadi, yudisium harus menunggu hingga saat itu,” jelas Yahya.

Klarifikasi ini sekaligus membantah rumor yang menyebut gelar akademik Bahlil Lahadalia telah dibatalkan oleh Universitas Indonesia. Yahya menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. “Tidak ada pembatalan, yang ada hanya penyesuaian jadwal yudisium sesuai aturan,” tambahnya.

Sebelumnya, kabar pembatalan gelar doktor Menteri Bahlil sempat mencuat dan menimbulkan perdebatan publik. Namun, dengan pernyataan resmi ini, MWA UI berharap masyarakat memahami bahwa proses akademik memiliki mekanisme yang harus diikuti.

Yahya juga menekankan pentingnya integritas akademik yang dijaga oleh Universitas Indonesia. “Aturan ini diterapkan kepada semua mahasiswa tanpa kecuali. Jadi, tidak ada perlakuan khusus atau pengecualian dalam kasus ini,” ujarnya.

Isu ini menjadi sorotan karena gelar akademik pejabat publik sering menjadi perhatian masyarakat. Penundaan yudisium dianggap wajar dalam konteks pemenuhan aturan masa studi, terutama pada jenjang pendidikan doktoral.

Pihak Universitas Indonesia sendiri memastikan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan regulasi. “UI berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kredibilitas akademik melalui penerapan aturan yang konsisten,” tutup Yahya.

Hingga saat ini, Menteri Bahlil belum memberikan pernyataan langsung. Namun, klarifikasi dari MWA UI diharapkan dapat meredakan kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dengan penjelasan ini, publik diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Proses akademik yang melibatkan yudisium membutuhkan waktu, dan hal ini bukanlah bentuk pelanggaran atau pembatalan gelar (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ICMI Perkuat Basis Organisasi hingga Kecamatan, Dorong Kontribusi Nyata bagi Umat

    ICMI Perkuat Basis Organisasi hingga Kecamatan, Dorong Kontribusi Nyata bagi Umat

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 40
    • 0Komentar

    JAKARTA, RELEVAN.CO.ID — Penguatan organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) terus dilakukan hingga tingkat kecamatan. Kehadiran Organisasi Satuan (Orsat) di berbagai wilayah Jakarta diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga memperluas kontribusi ICMI di tengah masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus Orsat ICMI yang berlangsung di Gedung Pertemuan Kementerian Desa dan […]

  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kiri). Sumber foto : instagram @sufmi_dasco

    Tunjangan Perumahan DPR Rp50 Juta Picu Polemik Transparansi

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mencoba meluruskan kabar yang belakangan memicu perdebatan: anggota DPR tidak akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan setelah Oktober 2025. Menurutnya, uang itu hanya dibayarkan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 sebagai cicilan untuk biaya kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan (2024–2029). Penjelasan […]

  • Ilustrasi Bendera NU dan PKB

    Jatah Kue Kekuasaan NU vs PKB

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Oleh. Fathorrahman Fadli* Sampai hari kiamat, rasanya NU akan terus menjadi komoditas politik bagi para pencari kekuasaan di negeri ini. Tidak saja dari kalangan internal NU sendiri, namun juga oleh kalangan eksternal NU yakni partai-partai politik. Hal ini terjadi karena beberapa hal berikut yang akan saya uraikan satu persatu. Pertama, soal jumlah massa NU yang […]

  • Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur

    Geger Penulis Opini Diserang! YLBHI : Ini Serangan Terhadap Kebebasan Pers dan Berpikir

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penyerangan terhadap Yogi Firmansyah, penulis opini di Detiknews.com, menuai kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam rilis resminya, YLBHI menyebut insiden ini sebagai bentuk nyata serangan terhadap kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat. Yogi Firmansyah, seorang aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan mahasiswa Magister Ilmu Administrasi […]

  • Drama Korea The Devil Judge

    The Devil Judge: Ketika Keadilan Berubah Jadi Pertunjukan

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Drama Korea The Devil Judge hadir sebagai sajian penuh intensitas yang menggabungkan dunia hukum, politik, dan realitas sosial ke dalam satu narasi yang menggugah. Berlatarkan Korea Selatan versi distopia, drama ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyodorkan pertanyaan tajam tentang moralitas dan keadilan. Dibintangi oleh Ji Sung sebagai Kang Yo-han, seorang hakim […]

  • Menteri Desa Yandri Susanto

    Pemerintah Perkuat Pengawasan Dana Desa untuk Cegah Penyalahgunaan

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang mencapai Rp16 triliun benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan […]

expand_less