Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Proses Akademis Bahlil Lahadalia Sesuai Aturan dan Mekanisme Perguruan Tinggi

Proses Akademis Bahlil Lahadalia Sesuai Aturan dan Mekanisme Perguruan Tinggi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 22 Okt 2024
  • visibility 32
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta— Prof. Dr. Iswandi Syahputra, Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Yogyakarta, menanggapi isu seputar gelar Doktor yang diperoleh Bahlil Lahadalia dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI).

Menurut Prof. Iswandi, gelar tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menekankan prinsip pendidikan seumur hidup serta nondiskriminatif.

“Perguruan Tinggi tidak bisa menolak warga negara yang ingin menempuh pendidikan lanjutan. Setiap warga negara memiliki hak untuk melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi,” ujar Prof. Iswandi.

Ia menjelaskan bahwa otonomi kampus PTNBH (Perguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum) memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan program studi, termasuk program lintas disiplin di jenjang pascasarjana.

Lebih lanjut, Prof. Iswandi menjelaskan bahwa program-program lintas disiplin, seperti yang diikuti Bahlil, bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah kebangsaan.

“Ini sangat bagus karena mendekatkan perguruan tinggi dengan para pengambil kebijakan, seperti Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM,” tambahnya.

Menanggapi kritik yang menyebut gelar Doktor Bahlil sekadar formalitas, Prof. Iswandi melihat niat tulus Bahlil untuk benar-benar belajar.

“Jika dia hanya mengejar gengsi, dia bisa mendapatkan gelar Honoris Causa tanpa harus mengikuti kuliah. Namun, Bahlil memilih jalur reguler dan serius mengikuti pendidikan hingga ujian terbuka,” tegasnya.

Prof. Iswandi juga membantah tuduhan plagiarisme dalam disertasi Bahlil. Iswandi menyebut setiap disertasi pasti melewati pemeriksaan similarity dengan standar yang ketat.

“Jika ada yang meragukan, mereka mungkin tidak paham prosedur akademik,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kritik yang tidak berdasarkan fakta justru lebih bersifat personal.

Prof. Iswandi juga mempertanyakan mengapa gelar Bahlil dipermasalahkan, padahal semua prosedur telah dilalui sesuai aturan. “Jika Bahlil diinvestigasi, apa yang sebenarnya ingin diinvestigasi?” tutupnya.

*Kembali ke Mekanisme Internal UI*

Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, DR. Sofyan Syaf. Menurutnya, setiap perguruan tinggi memiliki metode dan mekanisme yang berbeda dalam program pascasarjana, terutama terkait jalur riset dan kuliah.

“Di program pascasarjana, ada banyak metode. Jalur kuliah dan riset di tiap perguruan tinggi berbeda. Ada yang satu atau dua semester, paling cepat tiga tahun, dan lama studi bergantung pada kemampuan mahasiswa,” jelas DR. Sofyan Ketika dihubungi Minggu (20/10).

Ia menambahkan bahwa jalur riset di program pascasarjana sering kali melibatkan jurnal riset yang diakui secara internasional dan memiliki mekanisme khusus.

Mengenai gelar Doktor yang diperoleh Bahlil Lahadalia dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI, DR. Sofyan menegaskan bahwa UI memiliki mekanisme tersendiri dalam mengelola program tersebut.

“Pak Bahlil itu mengikuti mekanisme di UI. Kita serahkan kepada UI untuk merespons. Memang ada kampus lain yang mempertanyakan, tapi kita harus arif dan bijaksana karena UI memiliki mekanismenya sendiri,” ujarnya.

DR. Sofyan juga menekankan pentingnya untuk tidak membandingkan proses pendidikan antarperguruan tinggi. “Menurut saya, jangan dibandingkan. Normal atau tidaknya, UI yang menentukan karena setiap perguruan tinggi punya mekanismenya masing-masing,” tegasnya.

Kedua pernyataan ini cukup penting di tengah perdebatan mengenai gelar akademik yang diperoleh tokoh publik dan perolehan gelarnya sering kali dipertanyakan oleh pihak luar kampus.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Rusia Vladimir Putin memberi isyarat di atas panggung dalam sebuah acara bersama Presiden Vietnam To Lam, yang dihadiri oleh Asosiasi Persahabatan Vietnam dan generasi alumni Vietnam yang belajar di Rusia di Hanoi Opera House di Hanoi pada 20 Juni 2024. MANAN VATSYAYANA/Pool via REUTERS/TEMPO

    Putin Peringatkan Barat Terkait Penggunaan Rudal Jarak Jauh di Ukraina

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Vladimir Putin kembali menarik perhatian dunia dengan peringatannya kepada Barat mengenai penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina. Saat berbicara di St. Petersburg, Presiden Rusia tersebut secara tegas memperingatkan negara-negara Barat untuk tidak mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh buatan mereka untuk menyerang wilayah Rusia. Putin menyatakan bahwa Moskow akan menganggap hal tersebut […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI F-PKB, Rina Sa'adah

    Beras Ilegal Ancam Harga Pasar, Rina Sa’adah Protes

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Temuan 250 ton beras ilegal asal Thailand di Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan nasional dan merugikan petani lokal. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menegaskan bahwa skala penyelundupan tersebut dapat mengguncang pasar beras dalam negeri jika tidak segera ditindak. Rina menilai masuknya beras ilegal […]

  • Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Tom, Hasto dan Rekonsiliasi.

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Oleh : Fahri Hamzah* Keputusan presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan pada saat bersamaan memberikan abolisi kepada Tom Lembong mantan co- pilot tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar adalah pilihan yang tepat sekali. Reaksi cepat pimpinan DPR RI yang disampaikan oleh profesor Sufmi Dasco Ahmad juga adalah tindakan yang mampu […]

  • Rifqinizami Pilkada3

    Rifqinizami: Jangan Ada Kekosongan Hukum Pemilu Daerah

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029 menuai respons serius dari DPR RI. Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menegaskan bahwa ke depan diperlukan rumusan transisi hukum yang solid agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan legislasi, terutama menyangkut masa jabatan kepala daerah dan anggota […]

  • Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha

    Alih Fungsi Sawah 554 Ribu Hektar, DPR Waspada

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, menyoroti serius maraknya alih fungsi lahan sawah produktif di Indonesia. Ia menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang mengungkapkan bahwa sepanjang 2019 hingga 2025 telah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 hektar menjadi kawasan permukiman dan industri. Menurut […]

  • Pansus DPR Pastikan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Terus Dipercepat

    Pansus DPR Pastikan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Terus Dipercepat

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dirampungkan pada 2026. Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Hendry mengungkapkan, kunjungan kerja Pansus ke Provinsi Kepulauan […]

expand_less