Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
  • visibility 85
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi menghapus fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai pengganti, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan setiap bulan. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024.

“Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA),” demikian tertulis dalam surat yang dirilis dan dikutip Kamis (3/10).

Pemberian tunjangan ini berlaku segera setelah para anggota DPR baru dilantik. Sementara itu, anggota DPR periode sebelumnya yang masih tinggal di rumah jabatan diminta untuk segera menyerahkan rumah tersebut kepada pihak pengelola.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengonfirmasi kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa keputusan diambil untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Namun, besaran tunjangan perumahan masih dalam tahap pembahasan.

“Besarannya masih dikonsultasikan, mengingat sewa rumah di sekitar Senayan sangat bervariasi,” ungkap Indra pada Kamis (3/10) lalu.

Menurut Indra, penghapusan fasilitas rumah jabatan ini juga didasarkan pada kondisi fisik bangunan yang sudah tua dan memerlukan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Langkah ini dinilai lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan pemeliharaan rumah jabatan.

“Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaannya sudah tidak seimbang. Dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel,” ujar Indra.

Sebanyak 570 unit rumah jabatan anggota DPR saat ini tersebar di dua lokasi, yaitu di Kalibata dan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Seluruh rumah ini berada di bawah pengelolaan Kesekjenan DPR dan tercatat sebagai aset negara.

Indra menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara mengenai status rumah jabatan yang akan ditinggalkan. Rumah-rumah tersebut perlu diatur penggunaannya agar tetap memberikan manfaat.

“Aset tersebut memang tercatat di Kemkeu dan Setneg, jadi kami akan segera berkonsultasi terkait penggunaannya ke depan,” kata Indra.

Indra juga menambahkan, alasan lainnya di balik kebijakan ini adalah proyeksi perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemberian tunjangan perumahan dianggap lebih sesuai dengan rencana perpindahan tersebut.

“Saya kira salah satu pertimbangan memang karena kita punya proyeksi terkait IKN, dan pemberian tunjangan lebih fleksibel dalam menyikapi hal ini,” jelas Indra dalam jumpa pers di Senayan, Jumat (4/10) kemarin.

Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa kondisi rumah jabatan DPR yang ada saat ini sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Sebagian besar rumah mengalami kerusakan dan biaya pemeliharaan terus membengkak.

“Rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai hunian. Sebagian besar kondisinya cukup parah,” ujarnya.

Meski tunjangan perumahan telah diputuskan, Indra menegaskan bahwa besaran tunjangan masih dalam tahap survei. Saat ini, pihaknya tengah melakukan survei harga sewa rumah di kawasan Senayan dan sekitarnya untuk mendapatkan gambaran yang ideal.

“Kami sedang bekerja dengan apraisal untuk menentukan besaran yang realistis. Kami ingin memastikan tunjangan ini cukup untuk rumah hunian yang layak dengan tiga kamar,” kata Indra.

Setelah survei selesai, besaran tunjangan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Rapat bersama DPR akan digelar untuk menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan anggota DPR.

Namun, terkait masa depan rumah jabatan yang ada saat ini, Indra belum bisa memberikan kepastian. Pembahasan mengenai alih fungsi aset ini akan dilakukan setelah alat kelengkapan dewan terbentuk dan ada keputusan dari pihak pemerintah.

“Tentu nanti Menteri Keuangan yang baru akan berkonsultasi dengan komisi terkait, dan kita tunggu pembahasan lebih lanjut setelah ada rapat,” tutupnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan tunjangan perumahan dapat menjadi solusi yang lebih efisien bagi para anggota DPR, sekaligus mendukung pengelolaan aset negara yang lebih optimal di masa mendatang (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mantan Anggota DPR RI FPDIP Arteria Dahlan.

    Arteria Dahlan Kritik Tajam Putusan MK Nomor 135, Minta Tobat Politik

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, melontarkan kritik keras terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dinilainya menyimpang secara yuridis, sosiologis, dan historis. Dalam keterangannya kepada awak media seusai diskusi publik bertajuk “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Serentak 2024” di kantor DPP Partai […]

  • Ilustrasi bantuan dana parpol

    Kemendagri Salurkan Dana Parpol: Siapa Dapat Paling Besar?

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya angkat bicara soal sorotan publik terkait bantuan keuangan negara untuk partai politik. Dalam pernyataan resmi, Kemendagri menegaskan bahwa pemberian bantuan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan hanya diberikan kepada partai yang memperoleh kursi di DPR RI maupun DPRD provinsi/kabupaten/kota. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Aang Witarsa […]

  • Presiden Jokowi

    Jokowi Sambut Positif Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin mendekati kenyataan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respon positif terkait pertemuan dua tokoh penting tersebut. Presiden Jokowi menyatakan bahwa komunikasi antara Prabowo dan Megawati sangat penting bagi kemajuan negara. Ia menekankan perlunya hubungan yang baik di antara para […]

  • Seorang pelayat bereaksi saat pemakaman tentara Israel Kapten Eitan Itzhak Oster, yang tewas dalam pertempuran di Lebanon, di tengah permusuhan antara Hezbollah dan Israel, di pemakaman militer Gunung Herzl di Yerusalem, 2 Oktober 2024. Sumber foto : REUTERS

    Delapan Tentara Israel Tewas dalam Pertempuran di Lebanon Selatan

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JERUSALEM, CUPLIKAN.CO.ID – Israel pada hari Rabu melaporkan bahwa delapan tentaranya tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan saat pasukan Israel memasuki wilayah utara tetangganya dalam kampanye melawan kelompok bersenjata Hezbollah. Kehilangan tersebut menjadi yang paling mematikan bagi militer Israel di front Lebanon dalam setahun terakhir setelah serangkaian bentrokan di daerah perbatasan antara Israel dan Hezbollah yang […]

  • Ketua Komite Tetap Kompartemen Hubungan Kadin dengan DPR RI, Achmad Baidowi.

    Komut PT ASDP Achmad Baidowi Resmi Jabat Ketua Komite Kadin-DPR

    • calendar_month Minggu, 1 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2024-2029 dalam sebuah acara yang digelar pada Minggu (1/12/2024). Salah satu tokoh yang dikukuhkan adalah Achmad Baidowi sebagai Ketua Komite Tetap Kompartemen Hubungan Kadin dengan DPR RI. Pengukuhan ini sekaligus menandai sahnya kepengurusan Kadin […]

  • Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi

    Adde Rosi : Lindungi Alam Demi Pendidikan Berkualitas di Papua

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi, menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah tegas dan konstitusional Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, pencabutan ini bukan sekadar reformasi tata kelola pertambangan, melainkan juga wujud kehadiran […]

expand_less