Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Mahkamah Agung Tolak Kasasi JPU, Fatia dan Haris Azhar Tetap Bebas

Mahkamah Agung Tolak Kasasi JPU, Fatia dan Haris Azhar Tetap Bebas

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Penolakan ini menguatkan putusan bebas bagi keduanya yang sebelumnya diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Informasi ini diperoleh dari situs resmi MA melalui kanal penelusuran perkara.

Dalam keterangan di situs tersebut, perkara Fatia Maulidiyanti teregister dengan nomor 5714 K/Pid.Sus/2024 dan Haris Azhar dengan nomor 5712 K/Pid.Sus/2024. Kedua putusan ini dijatuhkan pada 11 September 2024 oleh tiga majelis hakim, yakni Dwiarso Budi Santiarto sebagai ketua, Ainal Mardhiah, dan Sutarjo sebagai anggota majelis.

Kasus ini bermula dari laporan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ke Polda Metro Jaya. Luhut melaporkan Fatia dan Haris setelah mereka mengungkapkan penelitian mengenai dugaan bisnis militer di Blok Wabu, Papua, melalui podcast di kanal YouTube Haris Azhar. Penelitian tersebut dilakukan oleh sembilan lembaga, termasuk YLBHI, WALHI, dan KontraS.

Persidangan di PN Jakarta Timur berlangsung selama hampir sembilan bulan, sejak pembacaan dakwaan pertama pada April 2023 hingga putusan bebas pada Januari 2024. Majelis Hakim memutuskan bahwa Fatia dan Haris tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh JPU, yakni melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946.

Menanggapi putusan MA, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) yang menjadi kuasa hukum Fatia dan Haris menyambut baik keputusan tersebut.

“Ditolaknya kasasi ini merupakan kemenangan bagi kebebasan sipil dan perlindungan bagi para pejuang lingkungan yang kerap dikriminalisasi,” ujar TAUD melalui rilis yang diterima Radiant Voice pada Rabu, (25/9/24). TAUD juga menambahkan, “Putusan ini menunjukkan bahwa warga negara berhak menyampaikan kritik terhadap pejabat publik tanpa harus khawatir akan dipidana.”

TAUD juga menekankan bahwa putusan ini seharusnya menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait aktivitas tambang di Papua yang melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami mendesak agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan yang serius terkait dugaan conflict of interest dalam kasus ini,” kata TAUD.

Menurut TAUD, Luhut dan pihak-pihak terkait yang disebut dalam penelitian tersebut tidak lagi bisa melakukan pelaporan pidana terkait penghinaan. “Mereka tidak dapat lagi melaporkan siapa pun yang menyebut adanya konflik kepentingan,” tegas TAUD yang mengacu pada Pasal 314 KUHP yang menyatakan bahwa pejabat publik tidak dapat melaporkan orang yang mengkritik atau menyebut adanya konflik kepentingan.

TAUD juga berharap putusan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim di seluruh tingkat pengadilan dalam menghadapi kasus kriminalisasi terhadap aktivis HAM dan lingkungan hidup. Mereka menyebutkan beberapa kasus serupa, seperti Daniel Fritz Tangkilisan di Karimunjawa, Muhriyono di Pakel, dan Sorbatua Siallagan di Simalungun, yang masih berjuang melawan upaya kriminalisasi.

“Putusan ini semoga menjadi acuan bagi majelis hakim lain untuk berani memutus bebas dalam kasus-kasus serupa,” harap TAUD.

Dengan putusan ini, Fatia dan Haris diharapkan dapat terus memperjuangkan hak asasi manusia dan lingkungan tanpa ancaman kriminalisasi. TAUD mengajak masyarakat untuk mendukung upaya ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk serius menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan.

“Ini adalah kemenangan bagi para pejuang hak asasi manusia dan lingkungan hidup, khususnya di Papua. Kami akan terus mendampingi dan berjuang bersama mereka,” tutup TAUD.

Tim Advokasi Untuk Demokrasi sendiri terdiri dari Asfinawati, Nurkholis Hidayat, Muhammad Isnur, Arif Maulana, Andi Muhammad Rezaldy, M. Al-Ayubi Harahap (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koordinator MAKI, Boyamin Saiman

    KPK Diingatkan Waspadai Risiko Keamanan Data dari Narasumber Bermasalah

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengevaluasi secara menyeluruh kerja sama dengan narasumber yang memiliki rekam jejak meragukan, menyusul terungkapnya fakta bahwa salah satu narasumber KPK pernah menerima komisi dari proyek terkait situs judi online. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan lembaga antirasuah semestinya lebih cermat dalam memilih mitra […]

  • Presiden secara resmi membuka Indo Defence Expo and Forum 2025, di Jakarta, Rabu (11/06/2025). Sumber foto : instagram Presiden Republik Indonesia.

    Prabowo : Belanda Rampas Rp50000 Triliun Kekayaan Indonesia!

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkap data mencengangkan tentang sejarah penjajahan Belanda terhadap Indonesia. Dalam pidatonya saat membuka Indo Defence Expo and Forum 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6), Prabowo menyebut bahwa Belanda telah merampas kekayaan Indonesia senilai USD 31 triliun atau setara lebih dari Rp50000 triliun. “Ada riset baru yang menyebut […]

  • Komnas HAM

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan pernyataan mengejutkan: manajemen CNN Indonesia dinilai melakukan pelanggaran HAM terhadap para pekerjanya. Hal itu disampaikan dalam dokumen resmi yang dirilis pada 28 Mei 2025, sebagai hasil investigasi Komnas HAM atas laporan dugaan pelanggaran hak-hak buruh media yang diajukan oleh Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI). […]

  • Wakil Gubernur Bali, GIri Prasta

    Belum Terdaftar Resmi di Kesbangpol Bali, Wagub: GRIB Jaya Tidak Diperlukan di Bali

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya belum terdaftar secara resmi di Provinsi Bali. Hal ini ditegaskan oleh Gede Adhi Tiana Putra, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bali, pada Selasa (6/5) kemarin. “Saat ini belum terdaftar resmi,” ujarnya saat dikonfirmasi. Menurut […]

  • Presiden RI Prabowo Subianto

    Ini Pernyataan Lengkap Presiden Prabowo Subianto Terkait Situasi Terkini

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya Saudara-saudara sekalian, Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana terjadi demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana seorang petugas menabrak pengemudi ojek online yang mengakibatkan almarhum Affan […]

  • Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2024-2029 pada acara yang berlangsung hikmat dan sederhana di Resto Pangeran Mudo, Jakarta Pusat, Rabu (10/9)

    BSNPG Resmi Kukuhkan Pengurus Baru, Syahmud Beberkan Strategi Kemenangan

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2024–2029 dalam acara sederhana namun penuh makna di Resto Pangeran Mudo, Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Pengukuhan sekaligus pembekalan ini dipimpin langsung Kepala BSNPG, Syahmud Basri Ngabalin. Dalam sambutannya, Syahmud menegaskan BSNPG akan tampil dengan gaya berbeda, mengedepankan kesederhanaan tetapi tetap menjunjung kualitas. […]

expand_less