Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Santri Digital Center: Hentikan Penghakiman terhadap Dasco, Publik Harus Berpegang pada Fakta dan Bukti

Santri Digital Center: Hentikan Penghakiman terhadap Dasco, Publik Harus Berpegang pada Fakta dan Bukti

  • account_circle MA
  • calendar_month 10 jam yang lalu
  • visibility 4
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Koordinator Nasional Santri Digital Center, Prayoga, mengingatkan agar berbagai narasi negatif yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disikapi secara objektif dan tidak berkembang menjadi penghakiman opini di ruang publik.

Menurut Prayoga, setiap persoalan yang berkaitan dengan pejabat publik harus dilihat berdasarkan fakta, bukti, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengulangan tuduhan tanpa pembuktian tidak boleh dijadikan dasar untuk membangun persepsi negatif terhadap seseorang.

“Yang perlu dilihat adalah fakta dan bukti, bukan sekadar narasi yang terus diulang. Kalau ada kritik, silakan disampaikan. Kalau ada tuduhan, harus dibuktikan. Jangan sampai opini yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi penghakiman dan pembunuhan karakter,” tegas Prayoga, Jumat (20/11/2026).

Ia mengajak masyarakat melihat Dasco secara lebih utuh, termasuk peran dan kontribusinya dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Salah satu yang patut dicermati adalah keterlibatan Dasco dalam mengawal pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara terbuka menyebut Dasco sebagai figur yang menginisiasi percepatan pembahasan sejak Agustus 2025 dan mengawal prosesnya hingga pengesahan pada 19 November 2026.

Proses pembahasan tersebut juga melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi. Dasco turut memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama bersama pemerintah pada 18 November 2026.

“Fakta-fakta seperti ini juga harus menjadi bagian dari penilaian publik. Kita tidak boleh hanya sibuk membicarakan isu negatif, tetapi mengabaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang sedang dijalankan. Penilaian terhadap seorang pejabat harus dilakukan secara menyeluruh dan adil,” kata Prayoga.

Ia menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kritik dan pengawasan, tetapi keduanya harus dibangun di atas kejujuran informasi dan penghormatan terhadap fakta.

“Santri Digital Center mengajak masyarakat untuk mengedepankan tabayun. Jangan mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari hentikan penghakiman berbasis opini dan kembalikan diskusi publik pada fakta, bukti, serta argumentasi yang sehat,” tutupnya.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 66b200f91ed98

    Gus Ipul Dilantik Jadi Mensos, Pengamat : Ini Pukulan Politik Bagi PKB

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Joko Widodo bakal melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena mengikuti Pilkada 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut pelantikan Gus Ipul akan dilakukan di Istana Negara Jakarta pukul 09.00 WIB pagi ini. Menanggapi hal itu, […]

  • Pelantikan Pengurus Pusat KPPG Periode 2024-2029 yang dinahkodai Hetifah Sjaifudian.

    Ketua Umum KPPG : RUU PPRT Jadi Jalan Negara Hadir Lindungi Pekerja Perempuan

    • calendar_month Jumat, 2 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Dr. Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar pekerja perempuan, terutama di sektor domestik yang selama ini luput dari perhatian hukum. Hetifah menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen […]

  • Hasil Tangkapan Layar dari Laman OCCRP yang menyebutkan Presiden Jokowi sebagai Finalis Nominasi Tokoh Terkorup Tahun 2024 yang dirilis OCCRP.

    Profil OCCRP, Lembaga di Balik Nominasi Jokowi Terkorup

    • calendar_month Rabu, 1 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam nominasi tokoh terkorup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) untuk tahun 2024. Namun, hingga kini, OCCRP tidak merilis data spesifik yang mendukung penilaian tersebut, memicu kontroversi dan tanda tanya publik. Dalam rilis resminya, OCCRP mengumumkan lima nama yang masuk daftar […]

  • Logo PPI Jepang

    PPI Jepang Soroti Ancaman terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    OKAYAMA, CUPLIKAN.CO.ID  – Kebebasan berekspresi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Seorang mahasiswa S2, Yogi Firmansyah, dilaporkan mengalami dugaan intimidasi dan kekerasan fisik tak lama setelah artikelnya yang berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” tayang di detik.com pada Kamis, 22 Mei 2025. Artikel opini tersebut sempat terbit, namun akhirnya ditarik atas permintaan penulis […]

  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji (tengah),

    Sarmuji Minta Aturan Jelas Soal Sebaran Kader Perempuan di AKD

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, meminta adanya aturan teknis yang lebih rinci terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kewajiban keterwakilan perempuan di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD). Menurutnya, tanpa kejelasan mekanisme, implementasi kuota perempuan berisiko timpang dan tidak merata. “Kami siap menindaklanjuti. Hanya saja mesti pelajari detail amar putusannya seperti apa? […]

  • Saif Ali yang berperan sebagai Sartaj Singh dalam salah satu adegan di Film Sacred Games.

    Review Film Sacred Games: Perjalanan Gelap Dunia Kejahatan dan Politik India

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sacred Games adalah sebuah serial televisi India yang sukses menarik perhatian penonton internasional. Berdasarkan novel dengan judul yang sama karya Vikram Chandra, serial ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan di tengah kota Mumbai yang gelap dan penuh kekerasan. Diperankan oleh aktor-aktor ternama seperti Saif Ali Khan, Nawazuddin Siddiqui, dan Radhika Apte, […]

expand_less