Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Puan Usul Tambah Dana Parpol Demi Kurangi Korupsi!

Puan Usul Tambah Dana Parpol Demi Kurangi Korupsi!

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
  • visibility 34
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana penambahan anggaran untuk partai politik (parpol) dari APBN dengan harapan dapat menekan potensi praktik korupsi di tubuh partai. Meski demikian, ia menegaskan bahwa usulan ini masih perlu dikaji secara mendalam.

“Itu kan baru usulan, jadi perlu dikaji kembali. Yang pertama, semangatnya itu kan supaya mengurangi korupsi yang mungkin, jangan sampai terjadi di partai politik,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

Menurut Puan, pembiayaan partai politik yang memadai dari negara dapat menjadi salah satu solusi untuk menurunkan tingkat korupsi. Namun, ketersediaan anggaran negara juga menjadi hal yang harus diperhatikan.

“Jadi biaya yang besar di partai politik bisa tercukupi. Namun, itu perlu dikaji kembali dan apakah kemudian anggaran yang ada di APBN memang bisa cukup untuk membiayai hal tersebut,” ujarnya.

Wacana peningkatan dana untuk parpol sebelumnya juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto. Dalam sebuah webinar yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI pada Kamis (15/5), Fitroh menyatakan bahwa pembiayaan parpol yang mencukupi bisa menjadi langkah strategis untuk menekan tindak pidana korupsi.

“Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barangkali bisa mengurangi (tindak pidana korupsi, red.),” ungkap Fitroh.

Untuk diketahui, saat ini bantuan keuangan kepada partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009. Dana bantuan berasal dari APBN maupun APBD.

Besaran bantuannya ditentukan berdasarkan perolehan suara sah, yaitu Rp1.000 per suara untuk parpol di tingkat pusat, Rp1.200 per suara untuk tingkat provinsi, dan Rp1.500 per suara di tingkat kabupaten/kota.

Meski menuai pro dan kontra, wacana ini membuka ruang perdebatan soal transparansi, efektivitas, serta kesiapan keuangan negara untuk mendukung demokrasi yang lebih bersih melalui pembiayaan politik yang sehat (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Petugas Jasa Bersih Rumah saat membersihkan kloset duduk salah satu pelanggan.

    5 Langkah Membersihkan Rumah Sesuai Urutan agar Lebih Efisien

    • calendar_month Selasa, 22 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Memiliki rumah bersih dan tertata adalah impian banyak orang, tapi seringkali proses membersihkannya terasa melelahkan dan tidak efisien. Tanpa strategi yang tepat, Anda mungkin menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membersihkan area yang sama berulang kali. Artikel ini akan membahas 5 langkah membersihkan rumah sesuai urutan agar lebih efisien, dilengkapi contoh praktis, data […]

  • Muhidin Mohamad Said Tengah (tengah) di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat Sabtu (18/10/2025).

    Golkar Nilai Program Prabowo Sukses Ciptakan Lapangan Kerja

    • calendar_month Sabtu, 18 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai Golkar menilai berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama hampir satu tahun terakhir telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi rakyat. Politisi senior Partai Golkar, Muhidin Mohamad Said, mengatakan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bermanfaat dari sisi kesehatan dan […]

  • Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, pertemuan dengan Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi

    Transmigrasi Bangun Desa, Bupati Tanjab Timur Minta Dukungan

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    TANJAB TIMUR, CUPLIKAN.CO.ID – Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, memanfaatkan kunjungan kerja Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi untuk menyampaikan berbagai kebutuhan strategis daerahnya, termasuk penguatan kawasan transmigrasi yang selama ini telah berkontribusi besar bagi pembangunan lokal. Berbicara di hadapan Wamen Viva, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Bupati Muslimin Tanja, dan jajaran […]

  • DPP Pengajian Al-Hidayah

    Peringati Milad ke-45, Ketum Al-Hidayah Dorong Kepemimpinan Berbasis Akhlak

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam kegiatan Peringatan Milad ke-45 yang digelar di Hotel Millenium Tanah Abang, Jakarta, Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Hatifah Sjaifudian, menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam kepemimpinan berbasis akhlak mulia. Acara milad Pengajian Al-Hidayah ini sendiri mengusung tema Peran Perempuan dalam Membangun Kepemimpinan Berbasis Akhlak Mulia. Dalam sambutannya, Hetifah mengapresiasi […]

  • Silaturahmi DPP Partai Golkar ke Sri Sultan Hamengkubowono X menjelang pelaksanaan Musda Golkar DIY pada Minggu (18/5/2025) kemarin.

    Golkar Soroti Dampak Sosial Pilkada, Bahlil: Demokrasi Bikin Rakyat Saling Ribut

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti dampak sosial dari pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia, terutama dalam konteks Pilkada dan Pileg. Menurutnya, sistem demokrasi saat ini bukan hanya menyedot anggaran besar, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat hingga ke tingkat akar rumput. “Setiap Pilkada selesai, urusannya panjang. Antar tetangga bisa saling ribut […]

  • Komisi III DPR RI dalam agenda pemilihan pimpinan KPK Periode 2024-2029 kemarin, Kamis (21/11/2024)

    Proses Pemilihan Pimpinan Baru KPK Tuai Kritik Tajam

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Proses seleksi pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029 yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI menuai kritik dari berbagai pihak. Koalisi Masyarakat Sipil menilai seleksi ini cacat sejak awal, terutama dalam menjaga integritas dan independensi lembaga antikorupsi tersebut. “Pemilihan ini seharusnya menghasilkan pimpinan dengan rekam jejak nyaris sempurna. […]

expand_less