Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR Soroti Celah Korupsi dalam Pelayanan Publik

DPR Soroti Celah Korupsi dalam Pelayanan Publik

  • account_circle MA
  • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah potensi korupsi dan gratifikasi. Menurutnya, persoalan dalam pelayanan publik tidak selalu harus berujung pada proses hukum, tetapi dapat dicegah sejak awal melalui pengawasan dan perbaikan tata kelola.

“Intinya, banyak kasus, termasuk di Jawa Tengah, sebenarnya tidak perlu harus masuk ke ranah pidana atau perdata. Cukup melalui pengawasan pelayanan publik yang dapat mendeteksi potensi gratifikasi dan korupsi,” ujar Aria, Rabu (30/9/2026).

Menurut Aria, Ombudsman tidak hanya berperan melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi kepada aparatur pemerintah daerah agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dinilai penting seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, sederhana, dan transparan.

“Saya melihat kerja Ombudsman sebenarnya lebih memberikan edukasi kepada jajaran aparat pemerintahan di daerah, khususnya terkait pelayanan publik,” katanya.

Aria juga mendorong agar setiap temuan maupun pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman segera dikoordinasikan dengan inspektorat, kepala daerah, serta perangkat daerah terkait. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan adanya tindakan perbaikan terhadap persoalan yang ditemukan.

“Hal itu untuk melakukan berbagai corrective action atas temuan atau masukan Ombudsman yang langsung didapat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,” jelasnya.

Ia menekankan, penguatan integritas aparatur harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas teknis. Karena itu, Aria berharap kerja sama antara Ombudsman dan pemerintah daerah tidak berhenti pada pengawasan, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan dan upaya pencegahan yang konkret.

“Kami berharap dengan kunjungan ini Ombudsman dapat semakin bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi sampai pada proses penyelesaian secara preventif, misalnya melalui pendampingan atau pemberdayaan ke seluruh daerah,” ujarnya.

Aria menilai pelayanan publik harus mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama melalui proses yang cepat, sederhana, dan bebas dari pungutan di luar ketentuan. Menurutnya, pelayanan yang lambat dan birokrasi yang berbelit dapat membuka celah terjadinya praktik korupsi maupun gratifikasi.

Ia juga menilai perubahan metode penilaian Ombudsman yang semakin memperhatikan pengalaman masyarakat menjadi penting dalam mengukur kualitas pelayanan secara nyata. Menurutnya, terpenuhinya aspek administratif belum tentu mencerminkan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Administrasi yang secara formal sudah sempurna belum tentu secara kualitatif hasilnya sama. Di tingkat implementasi masih bisa terdapat kekurangan yang dinilai masyarakat secara sederhana, seperti kecepatan pelayanan, mekanisme birokrasi yang tidak berbelit, dan tidak adanya under table atau uang amplop untuk mempercepat pelayanan,” paparnya.

Dorong Digitalisasi Pelayanan

Dalam evaluasi pelayanan publik di Jawa Tengah, Aria juga menyoroti pentingnya penguatan layanan berbasis digital. Menurutnya, digitalisasi harus benar-benar memangkas proses birokrasi, bukan justru membuat masyarakat harus menjalani prosedur yang sama secara daring dan luring.

“Yang namanya masyarakat belum terlalu confidence dengan online, masih butuh meyakinkan secara faktual. Kami berharap tradisi pelayanan online ini tidak harus dibarengi dengan offline, di mana yang bersangkutan datang untuk melakukan verifikasi faktual. Belum lagi ketika pengambilan dokumen,” ujarnya.

Ia menilai mekanisme pengambilan dokumen juga perlu diperbaiki untuk mempersempit celah praktik percaloan setelah dokumen selesai diproses. Karena itu, Aria mendorong agar sistem pelayanan semakin terintegrasi secara digital dan pengambilan dokumen dapat dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat.

“Ini yang menjadi perhatian kami. Tadi kami menanyakan langsung kepada masyarakat terkait kualitas pelayanan yang dirasakan. Ada seorang ibu yang membuat akta kelahiran anak, sudah mendaftar secara online, dan dokumennya jadi dalam tiga hari. Namun, dia masih harus datang untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung,” ungkapnya.

Menurut Aria, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk menyederhanakan proses pelayanan. Terlebih, dokumen administrasi kependudukan yang telah selesai diproses masih memerlukan mekanisme pengambilan yang dinilai berpotensi membuka ruang bagi praktik percaloan.

“Karena ini rentan calo-calo bermain setelah dokumen jadi,” katanya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu berharap ke depan pelayanan publik dapat dilakukan secara daring secara lebih menyeluruh. Jika pengambilan dokumen tetap diperlukan, ia mendorong agar masyarakat dapat mengambilnya di tingkat desa sehingga tidak perlu datang ke pusat pelayanan yang lebih jauh.

Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wahyudin Noor Aly, dan Ali Ahmad, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Sosial, Gus Ipul

    Kemensos Usulkan 40 Tokoh Calon Penerima Gelar Pahlawan Nasional

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan daftar 40 tokoh yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di kantor Kemenbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10). Yang menarik perhatian publik, dalam daftar itu tercantum nama Presiden kedua RI […]

  • Jokowi

    Jokowi Tanyakan Kembali Komitmen Prabowo untuk Percepat Pembangunan IKN

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Joko Widodo kembali menanyakan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan pengarahan kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024), Jokowi mengungkapkan bahwa Prabowo pernah berjanji untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut. “Saya meyakini Bapak Presiden terpilih (Prabowo) pernah sampaikan […]

  • Jakarta Jadi Bagian Forum U20, Pramono Bertolak ke New York

    Jakarta Jadi Bagian Forum U20, Pramono Bertolak ke New York

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 13
    • 0Komentar

    Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertolak ke New York, Amerika Serikat, untuk memenuhi undangan Wali Kota New York City Zohran Mamdani dalam Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026. Forum tersebut menjadi ajang bagi para pemimpin kota dunia untuk membahas berbagai tantangan dan solusi perkotaan. Pramono mengatakan keikutsertaan Jakarta dalam forum U20 menjadi kesempatan […]

  • Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi.

    Transmigrasi Kini Desentralistik, Wamen Viva Yoga: Tak Lagi Sentralistik dan Top-Down

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi tetap relevan dan diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya animo calon transmigran, meski kuota pemberangkatan masih terbatas. “Ada 7.000 kepala keluarga yang berminat menjadi transmigran, namun pada tahun 2024, kami baru bisa memberangkatkan 121 kepala keluarga,” ujar Viva Yoga dalam acara […]

  • Sylviana Murni (Ketiga dari Kanan) saat berpose bersama koleganya seusai pelantikan menjadi Rektor STIAMI Jakarta

    Dilantik Menjadi Rektor, Sylviana Murni Siap Perkuat Kualitas Akademik STIAMI

    • calendar_month Rabu, 30 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, SH, M.Si, tokoh perempuan berpengaruh di Jakarta, resmi dilantik sebagai Rektor Institut Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI). Upacara pelantikan berlangsung di Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024). Dalam pidatonya, Sylviana menyampaikan komitmennya untuk membawa STIAMI menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat […]

  • KADIN

    Kisruh Munaslub Kadin: Arsjad Klaim Aksi Penghalangan Kubu Kadin Ilegal

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, mengungkapkan adanya upaya penghalangan yang dianggapnya ilegal saat pihaknya hendak menggelar konferensi pers terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. “Sebelumnya, kami berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, sejumlah oknum menghalangi akses kami,” […]

expand_less