Pemadaman Berulang di Kendari, Kerugian Warga Ditaksir Miliaran: PLN Didesak Bertanggung Jawab
- account_circle IP
- calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
- visibility 27
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Muhammad Rizky, Direktur Kajian dan Advokasi DPP Pemuda NusantaraKENDARI — Pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Kota Kendari sejak awal September 2026 menuai kecaman. Gangguan tersebut dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku usaha serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
Direktur Kajian dan Advokasi DPP Pemuda Nusantara, Muhammad Rizky, menyebut kerugian masyarakat secara akumulatif ditaksir telah mencapai miliaran rupiah.
“Ini bukan sekadar persoalan lampu mati. Ada UMKM yang kehilangan omzet, barang dagangan yang rusak, aktivitas produksi terhenti dan transaksi masyarakat terganggu. Secara akumulatif, kerugiannya bisa mencapai miliaran rupiah,” ujar Rizky melalui Rilis medianya, Rabu,09/9/2026
Rizky juga menyoroti ketidaktransparanan PLN dalam menjelaskan penyebab pemadaman.
“Kalau persoalannya kekurangan daya, berapa defisitnya? Kalau ada pembangkit bermasalah, pembangkit mana? Berapa pelanggan terdampak dan kapan normal? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjamin hak konsumen mendapatkan pelayanan yang baik serta tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Konsumen juga memiliki hak atas pelayanan perbaikan dan ganti rugi sesuai ketentuan apabila pemadaman disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
DPP Pemuda Nusantara menyampaikan lima tuntutan kepada PLN: menghentikan pemadaman berulang, membuka data dan penyebab gangguan, memastikan hak kompensasi konsumen, menyediakan mekanisme pengaduan kerugian, serta menyiapkan solusi permanen untuk memperkuat sistem kelistrikan Kendari.
PLN diberikan waktu 3×24 jam untuk memberikan penjelasan dan langkah konkret.
“Kami memberikan waktu 3×24 jam. Kami tidak membutuhkan sekadar permintaan maaf, tetapi solusi dan kepastian. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan mengonsolidasikan data masyarakat dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tersedia,” kata Rizky.
Masyarakat juga diminta mencatat setiap pemadaman, durasi gangguan, nomor laporan PLN, serta kerugian yang dialami sebagai bahan dokumentasi.
DPP Pemuda Nusantara menyatakan siap membuka Posko Pengaduan Masyarakat untuk menghimpun laporan dan bukti kerugian warga terdampak sebagai bagian dari upaya advokasi dan persiapan menempuh langkah hukum terhadap PLN, apabila ditemukan dasar hukum dan kerugian yang dapat dibuktikan.
“Kami akan membuka Posko Pengaduan. Masyarakat yang mengalami kerugian dapat menyampaikan laporan dan bukti. Semua akan kami dokumentasikan dan kaji secara hukum. Jika memenuhi unsur dan memiliki dasar yang kuat, kami siap membawa persoalan ini ke jalur hukum,” pungkas Muhammad Rizky.
- Penulis: IP


Saat ini belum ada komentar