Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Pemadaman Berulang di Kendari, Kerugian Warga Ditaksir Miliaran: PLN Didesak Bertanggung Jawab

Pemadaman Berulang di Kendari, Kerugian Warga Ditaksir Miliaran: PLN Didesak Bertanggung Jawab

  • account_circle IP
  • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Muhammad Rizky, Direktur Kajian dan Advokasi DPP Pemuda NusantaraKENDARI — Pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Kota Kendari sejak awal September 2026 menuai kecaman. Gangguan tersebut dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku usaha serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

Direktur Kajian dan Advokasi DPP Pemuda Nusantara, Muhammad Rizky, menyebut kerugian masyarakat secara akumulatif ditaksir telah mencapai miliaran rupiah.

“Ini bukan sekadar persoalan lampu mati. Ada UMKM yang kehilangan omzet, barang dagangan yang rusak, aktivitas produksi terhenti dan transaksi masyarakat terganggu. Secara akumulatif, kerugiannya bisa mencapai miliaran rupiah,” ujar Rizky melalui Rilis medianya, Rabu,09/9/2026

Rizky juga menyoroti ketidaktransparanan PLN dalam menjelaskan penyebab pemadaman.

“Kalau persoalannya kekurangan daya, berapa defisitnya? Kalau ada pembangkit bermasalah, pembangkit mana? Berapa pelanggan terdampak dan kapan normal? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Ia mengingatkan, Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjamin hak konsumen mendapatkan pelayanan yang baik serta tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Konsumen juga memiliki hak atas pelayanan perbaikan dan ganti rugi sesuai ketentuan apabila pemadaman disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

DPP Pemuda Nusantara menyampaikan lima tuntutan kepada PLN: menghentikan pemadaman berulang, membuka data dan penyebab gangguan, memastikan hak kompensasi konsumen, menyediakan mekanisme pengaduan kerugian, serta menyiapkan solusi permanen untuk memperkuat sistem kelistrikan Kendari.

PLN diberikan waktu 3×24 jam untuk memberikan penjelasan dan langkah konkret.

“Kami memberikan waktu 3×24 jam. Kami tidak membutuhkan sekadar permintaan maaf, tetapi solusi dan kepastian. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan mengonsolidasikan data masyarakat dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme hukum yang tersedia,” kata Rizky.

Masyarakat juga diminta mencatat setiap pemadaman, durasi gangguan, nomor laporan PLN, serta kerugian yang dialami sebagai bahan dokumentasi.

DPP Pemuda Nusantara menyatakan siap membuka Posko Pengaduan Masyarakat untuk menghimpun laporan dan bukti kerugian warga terdampak sebagai bagian dari upaya advokasi dan persiapan menempuh langkah hukum terhadap PLN, apabila ditemukan dasar hukum dan kerugian yang dapat dibuktikan.

“Kami akan membuka Posko Pengaduan. Masyarakat yang mengalami kerugian dapat menyampaikan laporan dan bukti. Semua akan kami dokumentasikan dan kaji secara hukum. Jika memenuhi unsur dan memiliki dasar yang kuat, kami siap membawa persoalan ini ke jalur hukum,” pungkas Muhammad Rizky.

  • Penulis: IP

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda

    DPR Soroti KPU Rahasiakan Dokumen Capres, Transparansi Pemilu Dipertanyakan

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sempat menetapkan 16 dokumen pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi tertutup menuai sorotan tajam dari DPR. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mempertanyakan dasar hukum hingga waktu pengambilan keputusan KPU yang dianggap janggal. Menurut Rifqi, dalih KPU yang merujuk pada […]

  • Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam sidang kasus Harun Masiku yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Chat “Iseng” Jadi Bukti Kunci, Eks Komisioner KPU Terpojok di Sidang Kasus PAW Harun Masiku

    • calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sidang kasus dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan nama Harun Masiku kembali memanas. Kali ini, mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjadi sorotan setelah isi percakapannya dengan eks Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina diungkap di persidangan. Jaksa penuntut umum KPK membacakan bukti percakapan yang menunjukkan Tio menawarkan […]

  • Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin

    Puspoll Indonesia: Lemahnya Ikatan Rakyat dan Partai Jadi Akar Masalah Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 8 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 dinilai bukan hanya perubahan teknis, tetapi dapat menjadi pintu masuk menuju demokrasi yang lebih substansial. Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyebut bahwa keputusan ini membuka ruang refleksi menyeluruh atas praktik politik elektoral yang selama ini terlalu transaksional […]

  • Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo

    Siapa Lolos Jadi Pahlawan Nasional? Ini Kata Kemensos!

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah menampung semua usulan gelar pahlawan dari berbagai daerah. Proses ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan pengkajian secara menyeluruh oleh Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat. “Usulan dari masyarakat harus melalui kepala daerah, kemudian ditandatangani oleh gubernur, lalu […]

  • Presiden Prabowo Subianto (kiri)

    Prabowo Kagumi PKS Usulkan Tekonokrat ITB Masuk Kabinet

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Kekaguman itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Prabowo bercerita, setelah PKS resmi bergabung dalam Koalisi Merah Putih, ia meminta partai tersebut mengajukan […]

  • Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia

    Manuver Politik Bahlil, Rayu Emil dan Eri Masuk Golkar

    • calendar_month Minggu, 11 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan sinyal politik menarik dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Jawa Timur, Sabtu (10/5/2025). Dalam pidatonya, Bahlil merayu dua tokoh muda dari partai lain, yakni Emil Elestianto Dardak dari Partai Demokrat dan Eri Cahyadi dari PDI Perjuangan, dengan menawarkan alternatif “rumah politik” di bawah pohon […]

expand_less