Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pansus DPR Pastikan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Terus Dipercepat

Pansus DPR Pastikan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Terus Dipercepat

  • account_circle MA
  • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dirampungkan pada 2026. Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Hendry mengungkapkan, kunjungan kerja Pansus ke Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan berbagai masukan penting yang akan memperkaya substansi RUU. Ia mengapresiasi pandangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kalangan akademisi, terutama terkait penguatan kewenangan daerah serta pengelolaan potensi wilayah kepulauan.

“Kami memperoleh banyak masukan yang komprehensif. Pandangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun para akademisi menjadi referensi penting bagi Pansus dalam menyempurnakan substansi RUU Daerah Kepulauan. Seluruh masukan tersebut akan kami akomodasi agar regulasi ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah kepulauan,” ujar Hendry sebagaimana dilansir dari dpr.go.id, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah perlunya pembagian kewenangan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan kawasan kepulauan. Karena itu, RUU Daerah Kepulauan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi maritim sekaligus memperoleh dukungan pendanaan yang memadai.

“Karakteristik daerah kepulauan berbeda dengan wilayah daratan sehingga membutuhkan dukungan fiskal yang lebih besar. Melalui regulasi ini, kami ingin pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam mengelola potensi daerah, terutama sektor ekonomi biru. Dengan begitu, kekayaan sumber daya kelautan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain memperkuat aspek kewenangan, Hendry mengatakan Pansus juga mendorong penerapan skema affirmative spending sebagai bentuk keberpihakan fiskal kepada daerah kepulauan. Menurutnya, konsep tersebut menjadi alternatif yang lebih adaptif setelah usulan mandatory spending menghadapi berbagai dinamika dalam pembahasan.

“Pembahasan RUU Daerah Kepulauan telah berlangsung cukup lama. Karena itu, kami berupaya menemukan formulasi yang lebih fleksibel melalui konsep affirmative spending. Esensinya adalah memastikan negara memberikan dukungan yang lebih besar kepada daerah kepulauan agar pembangunan semakin merata, kewenangan daerah semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, terus meningkat,” katanya.

Hendry berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang telah bergulir selama lebih dari dua dekade dapat segera dituntaskan pada 2026. Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi daerah dalam mengelola potensi maritimnya.

“Kami berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan tahun ini. Dengan adanya payung hukum yang kuat, daerah kepulauan akan memiliki kepastian dalam mengelola potensi wilayah, memperkuat ekonomi maritim, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal,” pungkasnya.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi

    Jokowi Gelar Sidang Kabinet Terakhir, Ucapkan Terima Kasih dan Pamit kepada Para Menteri

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet terakhir Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jumat, 13 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para menteri yang telah bekerja keras selama lima tahun terakhir. Sidang ini menjadi momen penting menjelang akhir masa jabatannya sebagai […]

  • Presiden AS, Donald Trump. Sumber foto : Sky News.

    Retorika Trump Soal Iran Dikritik Keras Kremlin

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    MOSKWA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Rusia memberikan respons keras terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat mengisyaratkan kemungkinan pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di tengah memanasnya konflik antara Israel dan Iran. Dalam wawancara eksklusif dengan Sky News yang dirilis Jumat (21/6), Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut gagasan pembunuhan terhadap Khamenei sebagai […]

  • Ali Khamenei, Donald Trump, dan Benjamin Netanyahu

    Trump Beri Waktu Dua Pekan untuk Tentukan Sikap Perang Iran-Israel

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tenggat waktu dua pekan untuk memutuskan apakah Washington akan bergabung dalam perang Israel melawan Iran. Gedung Putih menyebut keputusan ini memberi ruang bagi upaya negosiasi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Langkah ini diumumkan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka menyatakan tujuan […]

  • Jembatan Muna-Buton

    Visioner Indonesia : Jembatan Muna-Buton itu Simbol Koreksi Ketimpangan Wilayah Kepulauan

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Debat publik terkait prioritas pembangunan Jembatan Muna-Buton di Sulawesi Tenggara memasuki babak baru. Kritik Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Dr. Muh. Endang SA, terhadap proyek tersebut dipandang Visioner Indonesia sebagai bentuk pengaburan substansi pembangunan, dan tidak sensitif terhadap sejarah ketimpangan yang selama ini dialami masyarakat kepulauan. Menurut Akril Abdillah, Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, […]

  • Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Tom, Hasto dan Rekonsiliasi.

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Oleh : Fahri Hamzah* Keputusan presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan pada saat bersamaan memberikan abolisi kepada Tom Lembong mantan co- pilot tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar adalah pilihan yang tepat sekali. Reaksi cepat pimpinan DPR RI yang disampaikan oleh profesor Sufmi Dasco Ahmad juga adalah tindakan yang mampu […]

  • Kongres Advokat Indonesia

    Ketua MPR Bamsoet: Advokat Harus Jadi Solusi, Bukan Pemicu Masalah Hukum

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) masa bakti 2024-2029. Dalam sambutannya, Bamsoet menekankan pentingnya peran advokat dalam penegakan hukum dan keadilan. Ia menegaskan bahwa profesi advokat merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan menjamin setiap orang diperlakukan dengan adil di […]

expand_less