Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kuasa Hukum Minta Publik Tak Menghakimi Ahmad Dedi dalam Kasus Bea Cukai

Kuasa Hukum Minta Publik Tak Menghakimi Ahmad Dedi dalam Kasus Bea Cukai

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
  • visibility 78
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Kuasa hukum Pemeriksa Fungsional Ahli Madya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ahmad Dedi, membantah anggapan kliennya menghindari media karena diduga terlibat dalam kasus suap importasi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa hukum Ahmad Dedi, T.S. Hamonangan Daulay, mengatakan narasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah pemberitaan telah membentuk framing negatif terhadap kliennya.

“Perlu diluruskan bahwa telah terjadi framing negatif yang pada akhirnya merugikan klien kami, seolah-olah takut karena terlibat dalam kasus tersebut,” kata Hamonangan dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Menurut dia, keputusan Ahmad Dedi untuk tidak memberikan wawancara kepada media merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Ia menegaskan, setiap orang memiliki hak untuk menentukan apakah bersedia atau tidak diwawancarai media, tergantung pada pertimbangan masing-masing.

“Bagi Ahmad Dedi, memberikan komentar saat itu justru berpotensi kontraproduktif terhadap proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Karena itu, lebih baik menghormati proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Hamonangan juga menegaskan status Ahmad Dedi dalam perkara tersebut masih sebagai saksi, bukan tersangka. Dia menyebut kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan sesuai pengetahuan yang dimiliki sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Klien kami hadir sebagai warga negara yang taat hukum dan memberikan kesaksian berdasarkan apa yang diketahuinya. Sekali lagi, statusnya adalah saksi, bukan tersangka,” katanya.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum meminta media massa tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dalam memberitakan perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Dia berharap pemberitaan tidak terpengaruh oleh opini atau framing dari pihak-pihak tertentu yang dinilai dapat mengganggu proses pengusutan kasus.

“Kami berharap teman-teman media tetap mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah dan tidak mudah termakan framing tertentu. Kasus ini perlu dikawal bersama agar pengusutannya berjalan lancar dan tuntas,” tutup Hamonangan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisioner KPI DKI Jakarta, Rizky Wahyuni

    PHK Massal Hantam Media! KPI DKI Peringatkan Demokrasi Bisa Ambruk

    • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengguncang industri media tak bisa lagi dianggap biasa. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Khusus Jakarta menyebut krisis ini sebagai tanda bahaya bagi ekosistem informasi dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Wakil Ketua KPI DKI, Rizky Wahyuni, menyatakan bahwa ini bukan sekadar krisis ekonomi media, tapi ancaman terhadap […]

  • DPR Dorong Inovasi Pendanaan untuk Perkuat Konservasi Global

    DPR Dorong Inovasi Pendanaan untuk Perkuat Konservasi Global

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mendorong pengembangan skema pendanaan inovatif untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan konservasi sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Dorongan tersebut disampaikan Ravindra dalam forum Standing Committee on Sustainable Development pada Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, […]

  • Kepala Kantor Staf Presiden, M.Qodari

    Dilantik Prabowo, Qodari Dapat Pesan Khusus Soal KSP

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengaku mendapat pesan khusus dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/9/2025). Pesan itu menekankan pentingnya peran KSP dalam memperkuat komunikasi terkait program pemerintah kepada publik. “Kemarin ada pesan dari Jenderal (Letkol) Teddy untuk lebih KSP membantu […]

  • Tampak dalam foto Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian (Kiri), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Putri Komarudin (tengah) Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro (Kanan) saat acara Peringatan Milad ke-45 Pengajian Al-Hidayah di Hotel Milenium Jakarta pada Sabtu (05/10/2024)

    Putri Komarudin Apresiasi Kiprah Perempuan di Pengajian Al-Hidayah

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Putri Komarudin, mengapresiasi kontribusi Pengajian Al-Hidayah dalam membangun kepemimpinan perempuan yang berbasis akhlak mulia. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Milad Pengajian Al-Hidayah ke-45 yang digelar di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, Sabtu (05/10/2024). Putri menyoroti pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, terutama di era […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI FPKB, Ratna Juwita Sari

    Ratna Juwita Desak Audit Lingkungan Transparan untuk RDF Rorotan

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan audit lingkungan menyeluruh terhadap fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, menyusul protes warga dan laporan gangguan kesehatan yang muncul selama masa uji coba. Ratna menegaskan bahwa setiap fasilitas pengolahan sampah skala besar […]

  • Nurhadi Nasdem

    Nurhadi Soroti Keterbatasan Dapur SPPG Penopang Program MBG

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    TULUNGAGUNG, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti masih minimnya kesiapan infrastruktur pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung. Ia menilai pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dipercepat agar program nasional tersebut bisa berjalan maksimal di seluruh wilayah. Dalam Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan MBG yang berlangsung Sabtu (1/11/2025), Nurhadi mengungkapkan […]

expand_less