Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Alih Fungsi Sawah 554 Ribu Hektar, DPR Waspada

Alih Fungsi Sawah 554 Ribu Hektar, DPR Waspada

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha, menyoroti serius maraknya alih fungsi lahan sawah produktif di Indonesia. Ia menanggapi pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang mengungkapkan bahwa sepanjang 2019 hingga 2025 telah terjadi alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 hektar menjadi kawasan permukiman dan industri.

Menurut Toha, angka tersebut merupakan sinyal bahaya bagi ketahanan pangan nasional sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup. Ia menilai, jika tidak segera dikendalikan, alih fungsi lahan sawah dapat membawa Indonesia pada ancaman krisis pangan di masa depan.

“Saya minta BPN di seluruh daerah melakukan pengawasan ketat. Jika ada pengembang atau perusahaan yang mengurus surat alih fungsi lahan sawah, harus langsung ditolak. Tidak ada alasan kompromi,” tegas Toha, Jumat (12/12/2025).

Selain peran Badan Pertanahan Nasional, Toha juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah daerah. Ia mendesak para kepala daerah agar konsisten menjalankan aturan sesuai amanat undang-undang dan tidak terpengaruh kepentingan pengembang maupun industri.

“Kepala daerah jangan main mata dengan pengusaha. Lahan sawah tidak boleh dijadikan komoditas untuk kepentingan jangka pendek. Jika ada perusahaan yang nekat melakukan alih fungsi lahan sawah, laporkan ke polisi. Harus ada efek jera,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah V tersebut.

Lebih lanjut, Toha menegaskan bahwa sawah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari strategi nasional untuk menjaga masa depan bangsa. Ia mengingatkan, meningkatnya alih fungsi lahan akan berdampak langsung pada ketersediaan pangan dan stabilitas sosial.

“Kita tidak boleh membiarkan lahan pangan strategis hilang begitu saja. Pemerintah harus berdiri di depan untuk melindunginya,” katanya.

Toha berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga lahan pertanian, termasuk melalui konsistensi tata ruang serta penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan alih fungsi lahan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf

    Ghalibaf Ancam Israel: “Neraka Akan Kami Timpakan Padamu!”

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengeluarkan peringatan keras kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Dalam pidatonya di sidang terbuka parlemen pada Senin, Ghalibaf menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Iran akan membuat musuh “biadab” itu lumpuh dan menderita, karena Israel tidak memegang komitmen terhadap batas-batas moral apa pun. “Dalam beberapa […]

  • Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu

    Terbongkar! Pakistan Jadi Target Israel Setelah Iran

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    ISLAMABAD, CUPLIKAN.CO.ID – Ketegangan geopolitik Timur Tengah memasuki babak baru setelah munculnya kembali video wawancara lama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Pakistan sebagai target strategis kedua setelah Iran dalam upaya mencegah negara-negara Islam memiliki senjata nuklir. Pernyataan Netanyahu dalam video itu kembali ramai di media sosial pasca-serangan udara Israel ke Teheran, Jumat (13/6), […]

  • Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti

    Keluarga dan Sekolah Diminta Bersinergi Cegah Judi Online Anak

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ancaman judi online (judol) di kalangan pelajar kini menjadi perhatian serius. Fenomena ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga gejala melemahnya karakter dan kontrol sosial terhadap anak-anak di era digital. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dari pengaruh digital berisiko tidak bisa dibebankan […]

  • Training of Trainer (ToT) Fasilitator dan Bimtek Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

    KPU Lamongan Perkuat Kesiapan Pilkada Lewat Training of Trainer

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    LAMONGAN, CUPLIKAN.CO.ID – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tinggal 22 hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan mengadakan Training of Trainer (ToT) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Fasilitator, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Acara ini berlangsung di Lamongan Sport Center, Selasa (5/11), dengan tujuan memperkuat […]

  • Bintang Puspayoga

    Bintang Puspayoga Ajak KPPI Perkuat Sinergi Politik Perempuan

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan dan Anak, Bintang Puspayoga, mendorong penguatan sinergi lintas organisasi untuk memperbesar peran perempuan dalam politik nasional. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Kantor DPP PDI Perjuangan, Rabu (30/10). Dalam pertemuan tersebut, Bintang menegaskan bahwa perjuangan meningkatkan keterwakilan perempuan tidak dapat […]

  • Iyeth Bustami Desak Solusi Antrean Solar Subsidi bagi Nelayan

    Iyeth Bustami Desak Solusi Antrean Solar Subsidi bagi Nelayan

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, mendesak pemerintah dan badan usaha penyalur BBM mencari solusi konkret untuk mengatasi panjangnya antrean solar bersubsidi yang menyulitkan nelayan di wilayah pesisir. Ia menegaskan, akses terhadap bahan bakar harus lebih mudah, terutama bagi nelayan di pulau-pulau kecil yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan solar. Persoalan […]

expand_less