Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Pemuda Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemilu Nasional

Pemuda Dorong Evaluasi Menyeluruh Sistem Pemilu Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/Tahun 2025 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk mendorong evaluasi komprehensif terhadap sistem pemilu di Indonesia. Hal ini muncul dalam Dialog Pemuda bertajuk “Perspektif Pemuda Pasca Putusan 135 MK” yang digelar DPP KNPI di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Diskusi menghadirkan perspektif penyelenggara pemilu, politisi muda, dan aktivis kepemudaan terhadap reformasi besar yang akan mengubah struktur elektoral di Pemilu 2029.

Komisioner KPU DKI Jakarta, Fahmi Dzikrillah, menegaskan bahwa pemisahan pemilu adalah langkah penting untuk mencegah terulangnya beban kerja berat yang dialami pada Pemilu 2019. Ia menyebut pemilu serentak saat itu sebagai catatan kelam dalam sejarah demokrasi.

“Banyak petugas jatuh sakit bahkan meninggal karena kelelahan. Pemilu serentak menjadi tragedi demokrasi,” ujarnya.

Fahmi menjelaskan bahwa putusan MK akan membuat Pemilu 2029 hanya memuat tiga surat suara untuk tingkat nasional (Presiden, DPR, dan DPD) sementara pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota digelar terpisah. Menurutnya, perubahan ini merupakan bagian dari proses panjang pencarian sistem yang paling efektif bagi Indonesia.

Politisi muda Partai Golkar, Ubaidillah, mengingatkan bahwa persoalan terbesar bukan hanya teknis pemilu, melainkan tumpang tindih kewenangan yang dapat muncul akibat Putusan MK 135. Ia mempertanyakan apakah putusan tersebut sekadar menafsirkan pasal atau menciptakan norma baru.

“Kalau MK melahirkan norma baru, itu berarti fungsi legislatif terambil alih. Ini masalah konstitusional yang tidak bisa disepelekan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu ini akan memaksa revisi besar-besaran terhadap berbagai undang-undang, termasuk UU Pemilu, UU Pilkada, hingga aturan pemerintahan daerah. “Jika tidak dibahas matang, kita bisa memasuki kekacauan regulasi,” tambahnya.

KNPI: Pemisahan Pemilu Justru Dianggap Peluang Baru Generasi Muda

Sementara itu, Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan DPP KNPI, Aridho Pamungkas, mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan 70,3 persen anak muda mendukung pemisahan pemilu. Menurutnya, pemilu terpisah memberi ruang lebih besar bagi isu-isu lokal yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk politik nasional.

“Pemuda adalah 58 persen pemilih. Pemilu terpisah memperkuat peluang politik mereka, terutama di tingkat daerah,” katanya.

Namun ia menilai pemuda harus bersiap menghadapi sejumlah tantangan, termasuk potensi kejenuhan politik karena pemilu digelar dua kali, meningkatnya biaya kampanye, serta risiko konflik lokal yang lebih tinggi.

Aridho juga menyoroti pentingnya memastikan keterwakilan perempuan, menyusul keputusan MK terkait 30 persen kursi perempuan di AKD yang implementasinya masih jauh dari memadai. “

Ini pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda,” tegasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim.

    Skandal Chromebook Makin Panas! Lima Pejabat Era Nadiem Diseret Kejagung

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) era Menteri Nadiem Makarim mulai menyeret sejumlah nama. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memeriksa lima mantan pejabat kementerian terkait proyek ambisius digitalisasi pendidikan. Kelima orang tersebut diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 3 Juni 2025, dalam rangka pendalaman kasus pengadaan laptop […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono

    Riyono Tegaskan Komitmen Dampingi Petani Ponorogo Secara Berkelanjutan

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan berkelanjutan kepada para petani di Kabupaten Ponorogo. Hal ini disampaikannya saat menyalurkan benih padi varietas Inpari 32 yang dibagikan kepada kelompok tani di 15 kecamatan se-Ponorogo, Senin (3/11/2025). Riyono menekankan bahwa dukungan terhadap petani tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan fisik […]

  • Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi

    Purnamasidi Minta Pemerintah Prioritaskan Pemulihan Bencana Sumatra

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, menyoroti pentingnya pemulihan jangka panjang pascabencana besar yang melanda Pulau Sumatra. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendikti Saintek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Senin (8/12). Purnamasidi mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani fase darurat. […]

  • Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani

    Sekjen Gerindra Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembukaan Ekspor Pasir Laut

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Keputusan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah lebih dari 20 tahun menimbulkan kontroversi. Langkah ini diatur dalam Permendag 20/2024 dan Permendag 21/2024, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Namun, banyak pihak mendesak agar pemerintah menunda kebijakan […]

  • Voicers La Nyalla Mahmud Mattalitti

    Kejahatan Rekening Bansos Fiktif: Siapa yang Mampu Mengorganisasi?

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Belum lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta rekening dormant yang menerima bantuan sosial (bansos). Kemudian PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme. Ini tentu mengagetkan kita semua. Terutama terkait dengan penerima bansos fiktif. […]

  • Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy atau Rommy,

    Romahurmuziy Sebut Tasyakuran Agus Suparmanto Simbol Persatuan PPP

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID– Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menilai tasyakuran yang digelar Ketua Umum terpilih Agus Suparmanto menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan internal partai. Acara syukuran berlangsung di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9/2025), usai Muktamar X PPP menetapkan Agus sebagai ketua umum periode 2025–2030. “Rasa syukur kita atas […]

expand_less