Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Haeny Relawati Minta Pemerintah Waspadai Risiko Transisi Haji 2026

Haeny Relawati Minta Pemerintah Waspadai Risiko Transisi Haji 2026

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan fase transisi tata kelola ibadah haji 2026 yang kini berpindah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (KHU). Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Haeny Relawati Rini Widyastuti, menilai proses peralihan ini menyimpan potensi risiko serius jika tidak diantisipasi sejak awal.

Haeny menegaskan bahwa transisi kelembagaan dan operasional haji bukan sekadar pergantian nomenklatur, melainkan perubahan sistemik yang menyentuh seluruh aspek layanan jamaah — mulai dari SDM, logistik, hingga alih aset.

“Perubahan tata kelola ini ibarat membangun rumah baru dengan pondasi lama. Harus hati-hati, karena kalau terburu-buru bisa berdampak langsung pada jamaah,” ujar Haeny di Jakarta, Kamis (23/10).

Politisi Golkar dari Dapil Jawa Timur IX itu menguraikan tiga sektor rawan yang wajib menjadi fokus KHU: persiapan teknis, kelembagaan dan SDM, serta logistik dan aset haji.

Menurutnya, waktu yang tersisa hanya enam bulan sebelum pelaksanaan haji 2026 menjadikan KHU harus bekerja ekstra cepat. Ia menilai, potensi keterlambatan tender, akomodasi, maupun pengaturan transportasi dapat memengaruhi kualitas layanan bagi ratusan ribu calon jamaah haji.

Selain itu, pembangunan birokrasi baru di KHU dinilai membutuhkan waktu dan strategi khusus. Haeny mengingatkan pentingnya transfer pengalaman dari Kemenag agar KHU tidak kehilangan jejak pengetahuan institusional.

“Kemenag punya pengalaman panjang dalam urusan haji. Tanpa alih pengetahuan yang terstruktur, KHU bisa kehilangan arah di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti proses pengalihan aset haji yang melibatkan asrama, embarkasi, rumah sakit haji, hingga fasilitas penunjang lainnya di berbagai daerah. Menurutnya, tahap inventarisasi dan serah terima harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari konflik administrasi antar lembaga.

Haeny mengingatkan, berdasarkan data tahun 2025, kuota jamaah haji Indonesia mencapai 221.000 orang dan dana kelolaan BPKH sebesar Rp171,64 triliun. Dengan angka sebesar itu, kesalahan kecil dalam manajemen bisa berdampak luas terhadap pelayanan jamaah.

Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan pembentukan Satgas Transisi Haji 2026 yang beranggotakan gabungan pegawai Kemenag dan KHU untuk menjamin kelancaran operasional.

“Satgas ini bisa menjadi jembatan agar pelaksanaan haji tidak terganggu meski sistemnya sedang berubah,” tambahnya.

Haeny menekankan, DPR RI akan terus mengawal proses transisi tata kelola haji agar seluruh kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan jamaah.

“Kami di Komisi VIII akan terus mengawasi. Jangan sampai perubahan besar ini justru membebani jamaah, padahal tujuannya adalah memperbaiki kualitas layanan,” pungkasnya.

Dengan pengawasan ketat DPR dan koordinasi lintas kementerian, diharapkan penyelenggaraan Haji 2026 dapat menjadi momentum pembenahan menyeluruh, bukan sumber masalah baru (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. Sumber foto : istimewa

    Bamsoet: Indonesia Harus Aktif Berkontribusi pada Perdamaian Global

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua MPR RI, menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus aktif berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Dalam kuliah daring yang disampaikannya di Universitas Pertahanan RI (Unhan), Bamsoet menyebutkan bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia memberi ruang bagi negara untuk mengambil peran penting dalam percaturan global. “Politik luar negeri kita […]

  • Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud (HRD)

    Aceh Terisolasi Parah, HRD Minta Rute Laut Dibuka

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud (HRD), menegaskan bahwa Aceh kini menghadapi situasi krisis akibat banjir dan longsor yang memutus akses utama antarwilayah. Ia menilai Pemerintah Aceh perlu segera mengubah strategi penanganan dengan memanfaatkan jalur laut sebagai backbone mobilitas warga dan logistik. HRD menyoroti kondisi sejumlah daerah yang terisolasi […]

  • Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

    Maduro Serukan Dukungan Global bagi Iran dan Perdamaian

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    CARACAS, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Venezuela Nicolás Maduro menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendukung Iran dalam perjuangannya yang sah demi perdamaian. Ia mengimbau negara-negara besar seperti Tiongkok, Rusia, Turki, anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), serta negara-negara Islam dan Global Selatan untuk segera bertindak. Dalam pernyataannya yang dikutip media Al Mayadeen, Maduro menegaskan bahwa tindakan agresif […]

  • Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

    Izin Tambang Raja Ampat Bisa Diselidiki, Ini Syaratnya!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian memanas. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan membuka peluang penyelidikan atas penerbitan izin tambang yang beroperasi di kawasan konservasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menanggapi ramainya pemberitaan dan desakan publik terkait aktivitas lima perusahaan tambang yang […]

  • Dalam ratas yang diselenggarakan di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 23 Juni 2025, pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Sumber foto : Sekretariat Kabinet.

    Presiden Prabowo Percepat Sekolah Garuda Untuk Cetak Generasi Emas Indonesia

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas khusus di Hambalang, Jawa Barat, Senin (23/6/2025) untuk membahas percepatan pembangunan Sekolah Garuda, sebuah proyek pendidikan strategis yang digadang-gadang akan mencetak generasi unggul Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan […]

  • Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto.

    Gun Gun Heryanto Dorong Dialog Komprehensif Cegah Kembalinya Aksi Anarkis

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Guru Besar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menekankan pentingnya dialog komprehensif dengan berbagai elemen masyarakat untuk mencegah terulangnya aksi besar-besaran yang berujung anarkis. Menurutnya, dialog tidak boleh parsial hanya dengan partai politik atau ormas, melainkan harus melibatkan lima unsur utama. “Pertama partai politik, kedua interest group seperti ormas, […]

expand_less