Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif

MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar sidang etik terhadap lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya masing-masing. Sidang dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2025, meski DPR tengah berada dalam masa reses.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa pimpinan DPR telah memberikan izin kepada MKD untuk menggelar sidang tersebut. Menurutnya, MKD sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan resmi untuk melaksanakan sidang etik di luar masa sidang.

“Pimpinan DPR sudah menerima surat dari MKD untuk mengadakan sidang di masa reses. Kami sudah memberikan persetujuan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dasco menegaskan, keputusan akhir mengenai status kelima anggota parlemen itu sepenuhnya menjadi kewenangan MKD, yang akan menilai sejauh mana dugaan pelanggaran etika dilakukan.

Lima anggota DPR yang akan menjalani sidang etik tersebut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Uya Kuya dari PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.

Penonaktifan mereka terjadi setelah pernyataan publik yang dilontarkan kelimanya memicu demo besar-besaran pada 25–31 Agustus 2025 di berbagai daerah.

Sementara itu, sejumlah pengamat politik menilai, langkah MKD menggelar sidang etik di masa reses merupakan bukti keseriusan parlemen menjaga marwah lembaga legislatif di tengah sorotan publik.

“Sidang di masa reses menunjukkan DPR tidak ingin isu etik ini berlarut-larut, apalagi menyangkut kepercayaan publik,” kata seorang analis politik yang dihubungi terpisah.

Dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan, publik kini menunggu keputusan MKD apakah kelimanya akan dipulihkan, diberi sanksi, atau bahkan dicopot dari keanggotaan DPR (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jakarta Jadi Bagian Forum U20, Pramono Bertolak ke New York

    Jakarta Jadi Bagian Forum U20, Pramono Bertolak ke New York

    • calendar_month Jumat, 18 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertolak ke New York, Amerika Serikat, untuk memenuhi undangan Wali Kota New York City Zohran Mamdani dalam Urban 20 (U20) Mayors Summit 2026. Forum tersebut menjadi ajang bagi para pemimpin kota dunia untuk membahas berbagai tantangan dan solusi perkotaan. Pramono mengatakan keikutsertaan Jakarta dalam forum U20 menjadi kesempatan […]

  • Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, saat mendampingi Presiden Prabowo dan Bill Gates dalam peninjauan program Cek Kesehatan Gratis di SDN Jati 3 Pulo Asem, Rabu (7/5/2025).

    Menkes: Gaji Rp15 Juta Cerminan Sehat dan Pintar

    • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang langsung jadi sorotan publik. Ia menyebut bahwa orang yang bergaji Rp15 juta per bulan pasti lebih sehat dan pintar dibanding mereka yang bergaji lebih rendah. Pernyataan itu disampaikan Menkes Budi dalam acara diskusi “Double Check” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5). […]

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani

    Konflik Iran-Israel Memanas, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Ekonomi

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk segera melakukan mitigasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat konflik bersenjata antara Iran dan Israel, terutama bila Iran benar-benar menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi dunia. Puan menilai, situasi geopolitik yang terus memburuk di Timur Tengah memiliki potensi besar mengguncang […]

  • Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Rizky Wahyuni,

    KPID Jakarta Tegaskan Televisi Bukan Ruang Bebas Seperti Medsos

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, Rizky Wahyuni, menegaskan bahwa lembaga penyiaran televisi tidak boleh memperlakukan ruang siar seperti media sosial yang bebas tanpa batas. Pernyataan ini menanggapi kasus tayangan Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai menyinggung kalangan santri, kiai, dan pesantren. Menurut Rizky, kasus tersebut menjadi pengingat penting bahwa […]

  • whatsapp image 2024 09 18 at 21.19.46

    Pelindo Regional 3 Segera Resmikan Fly Over Teluk Lamong

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 berencana akan segera mengoperasikan Jalan Fly Over Terminal Teluk Lamong dalam waktu dekat. Hal ini setelah Jalan Fly Over Terminal Teluk Lamong berhasil melewati sejumlah pengujuan dan mendapatkan sertifikat laik fungsi (SLF) sebagai syarat utama pengoperasian oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Senior Manager […]

  • Kasi Intel Kejari Pandeglang, Wildani Hapit.

    Dana Hibah KPU-Bawaslu Pandeglang Diawasi Ketat Kejari, Cegah Kerugian!

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    PANDEGLANG, CUPLIKAN.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang kini memperketat pengawasan atas dana hibah kampanye dari APBD Pandeglang yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Langkah ini dilakukan demi memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan menghindari potensi kerugian negara. “Jadi melekat di situ tanggung jawab, melekat di situ hak dan […]

expand_less