Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » RUU Masyarakat Adat Didorong Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Keberlanjutan

RUU Masyarakat Adat Didorong Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Keberlanjutan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
  • visibility 63
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggelar Diskusi Publik bertajuk “Ekonomi Kerakyatan dan Pengakuan Masyarakat Adat” di SleepLess Owl, Jakarta, Rabu (08/10). Acara ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, ahli ekonomi, hingga tokoh masyarakat adat, untuk membahas pentingnya percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang telah tertunda lebih dari satu dekade di DPR RI.

Dalam pembukaannya, Abdon Nababan, perwakilan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, menegaskan bahwa pengakuan terhadap sistem ekonomi berbasis nilai budaya dan kelestarian lingkungan yang dijalankan masyarakat adat sangat mendesak dilakukan.

“Kami ingin RUU Masyarakat Adat disahkan agar masyarakat adat menjadi subjek pembangunan, bukan objeknya. Mereka tidak menolak investasi, selama tidak merusak tanah adat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ujar Abdon.

Abdon menilai, sistem ekonomi masyarakat adat selama ini berakar pada nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan, namun kerap berbenturan dengan model ekonomi ekstraktif yang merusak.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Annas Raden Syarif, menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi bangsa. Menurut pemetaan AMAN, terdapat lebih dari 1.000 komunitas masyarakat adat yang menguasai wilayah seluas 33,6 juta hektare, dengan potensi ekonomi mencapai Rp1 miliar per wilayah adat.

“Pengakuan hak atas tanah adat dengan peta yang jelas akan mendorong tumbuhnya ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan,” kata Annas.

Dari sisi parlemen, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU tersebut. Ia menekankan pentingnya kejelasan definisi masyarakat adat agar tidak menimbulkan tumpang tindih klaim.

“RUU ini harus memberi definisi yang jelas dan adil. Potensi ekonomi masyarakat adat sangat besar dan perlu diberdayakan melalui kebijakan yang berpihak,” ujarnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS lainnya, Riyono, menambahkan bahwa partainya berkomitmen mengawal proses legislasi hingga RUU ini disahkan.

“Naskah akademik sudah ada, tapi belum dibahas bersama pemerintah. PKS berkomitmen memperjuangkan pembahasan lintas fraksi agar RUU ini segera disahkan,” tegas Riyono.

Ahli Ekonomi: Saatnya Beralih ke Model Inklusif

Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus berpihak pada masyarakat adat dan tidak menambah ketidakpastian hukum.

“Sistem ekonomi ekstraktif negara saat ini tidak berkelanjutan. Ekonomi masyarakat adat lebih inklusif dan kolektif, seperti pariwisata berbasis komunitas. Kita harus beralih ke model ekonomi yang ramah manusia dan alam,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Zuzy Anna, menilai bahwa kekuatan utama masyarakat adat terletak pada institusi sosial yang menjadi “deep determinant” ekonomi mereka.

“Kalau diukur dengan standar UMR, penghasilan masyarakat adat bahkan bisa lebih tinggi. Penguatan institusi adat adalah kunci untuk menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai penutup, seluruh narasumber bersama Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses legislasi hingga RUU Masyarakat Adat disahkan menjadi undang-undang. Mereka berharap pengakuan hak-hak masyarakat adat tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga pondasi bagi ekonomi kerakyatan dan keberlanjutan nasional (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah

    PDIP Belum Ambil Sikap Soal Usulan Pilkada Dipilih DPRD

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa partainya belum mengambil sikap resmi terkait wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD. Wacana tersebut kembali mencuat usai Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyampaikannya secara terbuka dalam peringatan Harlah ke-27 PKB. “Kami akan mengkaji secara mendalam,” ujar Said kepada wartawan […]

  • Ridwan Kamil dan Ariza Patria dalam sebuah acara di Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024. Sumber foto : Instagram @arizapatria

    Ariza Patria Jadi Ketua Tim RK-Suswono, Pengamat : Pesan Politik dari Gerindra

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rencana penunjukan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria, sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono, menunjukkan adanya peran Partai Gerindra di posisi politik pasangan ini. Hal itu disampaikan analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, merespons rencana pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk menunjuk Ariza Patria sebagai Ketua Tim Pemenangannya. […]

  • Keterangan foto : Abu Sofyan Divisi Teknis Penyelengara, Sudaedi Ketua KPU Bondowoso

    KPU Bondowoso: Paslon Dilarang Terima Sumbangan Kampanye Melebihi Batas

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menekankan pentingnya kepatuhan pasangan calon (paslon) terhadap batasan sumbangan dana kampanye dalam Pilkada 2024. Meski tidak ada batasan maksimal dana kampanye yang boleh diterima secara keseluruhan, namun terdapat aturan ketat mengenai besaran sumbangan yang boleh diterima dari perseorangan dan badan hukum swasta. “Sesuai PKPU Nomor 14 […]

  • Presiden Rusia Vladimir Putin bertemua dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Moskow, Senin (23/06).

    Putin Sebut Serangan AS-Israel ke Iran Tak Berdasar

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    MOSKOW, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam keras agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Senin (23/6), Putin menyebut serangan tersebut sebagai “agresi yang tak berdasar dan tak dapat dibenarkan.” “Serangan ini adalah bentuk agresi yang tidak memiliki dasar hukum. Rusia […]

  • Ketum SMUK Apresiasi Razia Masif Begal dan Balap Liar Jajaran Komjen Asep Edi Suheri, Desak Patroli Konsisten

    Ketum SMUK Apresiasi Razia Masif Begal dan Balap Liar Jajaran Komjen Asep Edi Suheri, Desak Patroli Konsisten

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 54
    • 0Komentar

    JAKARTA, relevan.co.id – Langkah tegas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) bersama tim gabungan dalam memberantas aksi begal dan balap liar di lima wilayah DKI Jakarta mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Dalam beberapa minggu terakhir, aparat kepolisian secara masif menggelar operasi skala besar dan membentuk Satgas Pemburu Begal guna memulihkan keamanan jalanan […]

  • Orang-orang berdiri di dekat sebuah kendaraan yang dibakar oleh para demonstran saat aksi protes menentang korupsi dan keputusan pemerintah memblokir sejumlah platform media sosial, di Kathmandu, Nepal, 8 September. Sumber foto : REUTERS

    Jejak Rp14 Triliun AS di Balik Krisis Politik Nepal

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    NEPAL, CUPLIKAN.CO.ID – Gelombang protes yang melengserkan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menyingkap lapisan lain dari dinamika politik Nepal: aliran dana asing yang nilainya fantastis. Sejak 2020, Amerika Serikat disebut telah mengucurkan lebih dari 900 juta dolar AS (sekitar Rp14 triliun) untuk berbagai program yang menyentuh langsung sektor politik, media, hingga kelompok muda di negeri […]

expand_less