Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Golkar Dorong Revisi UU Sisdiknas Demi Lompatan Pendidikan Nasional

Golkar Dorong Revisi UU Sisdiknas Demi Lompatan Pendidikan Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai Golkar DPR RI menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai langkah fundamental untuk membangun peradaban bangsa melalui pendidikan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyampaikan bahwa UU Sisdiknas yang sudah berusia 22 tahun perlu direvisi agar relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Revisi UU Sisdiknas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

“UU Sisdiknas ini sudah satu generasi. Kita perlu bertanya, apa kabar pendidikan kita hari ini? Jika ingin melakukan lompatan peradaban seperti Korea Selatan dan China, kita harus melakukan perubahan fundamental pada sistem pendidikan,” ujar Sarmuji.

Ia menekankan pentingnya memperjelas implementasi mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan, agar benar-benar memberi dampak pada mutu pendidikan. Menurutnya, penganggaran jangan sekadar angka formalitas, tetapi harus diarahkan demi peningkatan kualitas.

Sarmuji juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban negara menjamin pendidikan dasar tanpa biaya dan diskriminasi. Ia mengingatkan agar peran masyarakat, khususnya lembaga pendidikan swasta, tetap dijaga sebagai mitra strategis negara.

“Lembaga pendidikan swasta banyak yang terbukti lebih maju. Putusan MK jangan sampai mematikan partisipasi masyarakat, justru harus memperkuatnya,” tambahnya.

DPR Tekankan Partisipasi Publik dan Antisipasi Hoaks

Dalam forum yang sama, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan urgensi revisi UU Sisdiknas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ia menekankan RUU akan disusun berdasarkan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participatory participation) dengan melibatkan semua pihak.

Hetifah juga meluruskan isu miring yang beredar di media sosial.

“Ada hoaks yang menyebut revisi UU Sisdiknas akan menghapus hak guru. Itu tidak benar. Justru revisi ini bertujuan memperkuat hak-hak guru,” tegasnya.

Anggaran Pendidikan Masih Terpusat pada Gaji

Sementara itu, Yuli Indrawati, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menilai penggunaan anggaran pendidikan perlu lebih efektif. Ia mengkritisi fakta bahwa sebagian besar anggaran masih habis untuk gaji, sementara peningkatan mutu guru, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur kerap terabaikan.

“Kalau semua hanya habis untuk gaji, maka kualitas guru, pemerataan fasilitas, dan inovasi pendidikan akan terhambat,” jelas Yuli.

Ia mendorong agar revisi UU memperjelas tata kelola pendidikan, memastikan mutu wajib belajar 13 tahun, serta mengadopsi praktik terbaik dari negara lain seperti Finlandia, Singapura, dan Jerman.

“Anggaran 20 persen harus diarahkan pada peningkatan mutu, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.

Dengan revisi UU Sisdiknas yang komprehensif, Golkar berharap sistem pendidikan Indonesia bisa benar-benar menjadi motor kemajuan bangsa dan mendorong lompatan peradaban nasional (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi III DPR RI, Bamsoet saat bertemu Ketua MA Sunarto di Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

    Bamsoet: Transformasi Digital MA Tingkatkan Transparansi Peradilan

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID — Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Mahkamah Agung (MA) dalam mendorong transformasi digital sistem peradilan Indonesia. Ia menilai inovasi ini krusial untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, efisien, dan berintegritas. Dukungan tersebut disampaikan Bamsoet usai bertemu Ketua MA Sunarto di Jakarta pada Kamis (10/4/2025) kemarin. Dalam pertemuan itu, […]

  • Gambar adalah ilustrasi

    Forum Pemred Desak Istana Jelaskan Penarikan Kartu Pers Jurnalis CNN

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) menyesalkan penarikan kartu pers Istana atas nama jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, oleh Biro Pers Media Istana (BPMI). Forum Pemred mendorong pihak Istana, dalam hal ini BPMI, untuk memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik keputusan tersebut. “Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah […]

  • Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mewakili pemerintah dalam sidang uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di MK. Sumber foto : Istimewa.

    Pemerintah Bela Revisi UU TNI, Mahasiswa Gugat ke MK!

    • calendar_month Senin, 23 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, hadir dalam sidang uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Senin (23/6/2025). Dalam persidangan, pemerintah mempertanyakan legal standing atau kedudukan hukum para […]

  • Ketua Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jatim, Dzulkarnain Jamil,

    Di Hari Sumpah Pemuda, HMI Jatim Soroti Perpecahan KNPI

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Di tengah peringatan Hari Sumpah Pemuda, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi kepemudaan nasional yang dinilai kehilangan arah dan wadah bersama. Perpecahan yang terus berlarut di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) disebut telah menggerus semangat kebersamaan dan idealisme pemuda sebagai agen perubahan. Ketua […]

  • Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, saat mencoblos dalam gelaran Pilkada serentak 2024 kemarin di Jakarta, Rabu (27/11/2024)

    PDIP Unggul di DKI, Bengkulu, Jambi, dan Bali

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kandidat yang diusung PDI Perjuangan berhasil mendominasi kemenangan di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Keunggulan ini mencakup daerah strategis seperti DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, dan Bali. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP sukses memimpin di Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara 50,15 persen […]

  • Soal Parliamentary Threshold, Bahlil Sebut 5 Persen Ideal

    Soal Parliamentary Threshold, Bahlil Sebut 5 Persen Ideal

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Jakarta — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang ideal untuk diterapkan dalam Pemilu berada di angka 5 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di tengah bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu di DPR. Meski demikian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyebut pembahasan RUU tersebut […]

expand_less