Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Kemenkeu Klarifikasi Pajak Rumah Sendiri, Bebas di Bawah 200 M2

Kemenkeu Klarifikasi Pajak Rumah Sendiri, Bebas di Bawah 200 M2

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo memberikan penjelasan terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembangunan rumah sendiri. Menurut Yustinus, pajak 2,2 persen hanya berlaku untuk pembangunan rumah dengan luas 200 meter persegi atau lebih.

“Pengenaan PPN KMS sebesar 2,2 persen hanya dikenakan jika luas bangunan mencapai 200 meter persegi atau lebih. Jika luas bangunan di bawah 200 meter persegi, tidak akan dikenakan pajak,” ujar Yustinus melalui akun X-nya, Senin (16/9).

Dia menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Pajak ini hanya berlaku untuk kalangan yang membangun rumah dengan ukuran besar, sedangkan masyarakat menengah ke bawah akan mendapatkan fasilitas untuk membantu kepemilikan rumah,” tambahnya.

Untuk masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk meringankan beban. Yustinus mengungkapkan, insentif PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) diberikan untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar.

“Dengan fasilitas FLPP, masyarakat berpenghasilan sampai Rp8 juta bisa mendapatkan bantuan KPR dengan bunga maksimal 5 persen dan subsidi DP Rp4 juta,” jelasnya.

Namun, Yustinus juga menginformasikan bahwa tarif PPN untuk pembangunan rumah sendiri akan mengalami kenaikan dari 2,2 persen menjadi 2,4 persen mulai tahun depan. Kenaikan ini sejalan dengan rencana kenaikan tarif PPN secara umum dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.

“Tarif PPN 12 persen yang akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025 akan membuat tarif PPN membangun rumah sendiri menjadi 2,4 persen,” ungkapnya.

Peraturan ini, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022, mencakup tidak hanya pembangunan rumah baru tetapi juga perluasan bangunan lama. Syarat utamanya adalah luas bangunan minimal 200 meter persegi.

“Bangunan harus menggunakan bahan seperti kayu, beton, atau baja dan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha,” tegas Yustinus.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin membangun rumah sendiri dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak perlu khawatir karena mereka tidak akan dikenakan PPN (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo saat bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin.

    Presiden Prabowo Apresiasi Rusia Percepat Keanggotaan Penuh BRICS

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    ST. PETERSBURG RUSIA RADIANTVOICE.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, atas dukungan percepatan keanggotaan penuh Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS. “Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi mendalam kepada Federasi Rusia atas dukungannya sehingga Indonesia dapat menjadi anggota penuh BRICS dalam waktu yang sangat singkat,” ujar […]

  • Raja-Raja Bali saat Mendukung Pembangunan Bandara Utara Singaraja

    Raja-Raja Bali Dukung Bandara Utara dibangun di Laut

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    GIANYAR, CUPLIKAN.CO.ID– Rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara mendapat dukungan penuh dari para raja di Pulau Dewata. Mereka mendukung konsep reklamasi laut di Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, demi melindungi kelestarian situs budaya dan peradaban kuno di daratan. Raja Puri Agung Klungkung sekaligus Ketua Paguyuban Raja-Raja se-Bali, Ida Dalem Semara Putra, menekankan pentingnya menjaga kesakralan Pura Penegil […]

  • Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, saat mencoblos dalam gelaran Pilkada serentak 2024 kemarin di Jakarta, Rabu (27/11/2024)

    PDIP Unggul di DKI, Bengkulu, Jambi, dan Bali

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kandidat yang diusung PDI Perjuangan berhasil mendominasi kemenangan di sejumlah daerah dalam Pilkada serentak 2024 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Keunggulan ini mencakup daerah strategis seperti DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, dan Bali. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDIP sukses memimpin di Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara 50,15 persen […]

  • Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto

    KPK: Endorsement Pejabat Artis Berisiko Jadi Konflik Kepentingan

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat publik dengan latar belakang artis untuk memahami aturan terkait gratifikasi, terutama dalam menerima endorsement. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa menerima endorsement tanpa pengawasan yang tepat dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, yang berisiko memicu konflik kepentingan. “Jika endorsement itu diterima tanpa pelaporan, ada potensi menjadi […]

  • Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba (kiri) duduk bersama di ruang kerja Presiden saat kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025)/Foto: ANTARA.

    Prabowo Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama Hilirisasi SDA di Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengundang Jepang untuk terlibat dalam program hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Tawaran ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025). “Program hilirisasi kami sangat terbuka untuk industri Jepang berpartisipasi di semua sektor sumber daya alam,” ujar Prabowo. Hilirisasi menjadi […]

  • Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Tom, Hasto dan Rekonsiliasi.

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Oleh : Fahri Hamzah* Keputusan presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan pada saat bersamaan memberikan abolisi kepada Tom Lembong mantan co- pilot tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar adalah pilihan yang tepat sekali. Reaksi cepat pimpinan DPR RI yang disampaikan oleh profesor Sufmi Dasco Ahmad juga adalah tindakan yang mampu […]

expand_less