Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Kejahatan Rekening Bansos Fiktif: Siapa yang Mampu Mengorganisasi?

Kejahatan Rekening Bansos Fiktif: Siapa yang Mampu Mengorganisasi?

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Belum lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta rekening dormant yang menerima bantuan sosial (bansos). Kemudian PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.

Ini tentu mengagetkan kita semua. Terutama terkait dengan penerima bansos fiktif. Karena rekening penerima bansos diduga kuat tidak memiliki pemilik yang sebenarnya (fiktif) atau dormant. Tetapi lebih aneh lagi: rekening tersebut banyak yang aktif. Terjadi penarikan setelah dana bansos masuk.

Menurut PPATK, rekening-rekening tersebut hanya digunakan untuk menampung dana bansos. kemudian ditarik oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Artinya, ada pihak tertentu yang mengendalikan rekening-rekening tersebut.

Artinya, ada uang triliunan rupiah yang dikumpulkan dari jutaan rekening fiktif tersebut selama periode bansos dikucurkan. Terutama dari temuan PPATK yang menunjukkan adanya anomali data penerima bansos dari tahun ke tahun.

Pertanyaannya siapa yang mampu mengorganisir dan melakukan kejahatan dengan modus operandi sistem penerima bansos fiktif itu?

Mulai dari penyiapan rekening. Input data penerima. Penarikan atau pemindahan uang masuk, dan seterusnya? Tentu bukan perorangan. Pasti melibatkan sindikasi yang terstruktur dan sistematis. Dan yang pasti punya akses ke perbankan dan sistem input data di Kementerian.

Jika kita lihat angka yang digelontorkan APBN untuk semua jenis bantuan sosial atau perlindungan sosial, sejak tahun 2014 hingga 2024, lintas kementerian sangatlah besar. Sebagai contoh, APBN tahun 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp.493,5 triliun. Angka ini meningkat 12,4% dari tahun sebelumnya.

Secara total selama 10 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak tahun 2014 hingga 2024, belanja perlindungan sosial oleh pemerintah telah mencapai angka yang hampir menyentuh Rp4.000 triliun. Bayangkan jika sejak saat itu telah terjadi modus penyimpangan yang disengaja oleh sindikat bansos fiktif, berapa nilai kerugian negara?

Misalkan saja, mereka berhasil membajak 10 persen dari Rp.4000 triliun. Artinya uang yang dicuri mencapai Rp.400 triliun dalam 10 tahun. Per tahun Rp.40 triliun. Jika uang Rp.40 triliun setahun itu digunakan untuk memberi tambahan gaji guru honorer setiap bulan Rp.2 juta = satu tahun Rp.24 juta. Maka akan dapat membiayai 1,6 juta guru honorer dalam satu tahun.

Jadi, sekali lagi, siapa sebenarnya mereka yang mampu mengorganisir secara sistematis dan terstruktur kejahatan yang sangat jahat ini?

Apakah oknum Pejabat atau Pegawai Pemerintah, yang memiliki akses ke sistem data bansos? Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena mereka dapat memasukkan data fiktif, termasuk nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat palsu, ke dalam sistem.

Karena tanpa akses internal, sangatlah sulit untuk menambahkan puluhan juta data penerima fiktif tanpa terdeteksi. Oknum ini juga bisa memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi untuk meloloskan data palsu.

Lalu apakah juga ada oknum Perbankan? Karena sindikat ini pasti memerlukan bantuan dari oknum di bank untuk membuka rekening fiktif tanpa pemilik yang sah atau dengan identitas palsu. Pembukaan rekening dalam jumlah besar dan secara tidak wajar akan menarik perhatian. Kecuali ada orang dalam di bank yang memfasilitasinya. Termasuk menyediakan akses untuk penarikan dana setelahnya.

Apakah juga melibatkan Pihak Lapangan? Yang bertugas sebagai perekrut KTP dan penarik dana. Kelompok ini bertugas di lapangan untuk menarik dana yang telah masuk ke rekening fiktif. Mereka bisa menggunakan berbagai cara. Seperti kartu ATM yang sudah disiapkan atau kerja sama dengan agen perbankan untuk pencairan. Kelompok ini bisa disebut sebagai eksekutor di ujung rantai.

Maka wajar bila ada dugaan para pelaku kejahatan penerima bansos fiktif ini adalah sindikat. Karena penerima fiktif itu dalam skala besar. Bukan puluhan atau ratusan orang, yang bisa kita sebut sebagai human error petugas input data. Tetapi ini jutaan, dan dana itu dikelola. Masuk dan kemudian ditarik. Dimana prosesnya dimulai dari birokrasi pemerintahan (data), dilanjutkan ke sektor perbankan (rekening), dan diakhiri dengan pencairan di lapangan. Keterlibatan lintas sektor ini adalah ciri khas sindikat kejahatan terorganisir.

Lazimnya pasti ada “otak” di balik operasi ini. Yang mengatur strategi. Sementara anggota lainnya menjalankan peran masing-masing. Seperti pembuat data fiktif. Pembuka rekening, dan penarik dana.

Oleh karena itu saya mendukung penuh permintaan Presiden Prabowo kepada Kepala PPATK untuk membongkar habis dan tuntas skandal penerima bansos fiktif ini. Segera setelah itu, PPATK harus menyerahkan kepada KPK RI untuk ditindaklanjuti. Karena ini kejahatan luar biasa. Selain merugikan negara, juga merugikan rakyat yang seharusnya berhak menerima.

Saya sudah pernah mengingatkan soal ini pada tahun 2022 silam. Saat saya menjabat Ketua DPD RI. Saat itu KPK menemukan 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam DTKS Kemensos sebagai penerima bansos. Di luar itu juga ada NIK Ganda sebanyak 1,06 juta orang. Ditambah 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS.

Sengkarut data juga saya sampaikan terkait data jumlah desa penerima dana desa. Karena ada perbedaan data antara Kemenkeu dan Kemendes. Dimana Kemenkeu menyebut ada 15 desa fiktif yang menerima dana desa. Kekacauan ini sejatinya sudah sejak dulu. Dan ini adalah celah bagi sindikat yang ingin mencuri uang APBN.

Karena itu, saya berharap program Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) yang diluncurkan Presiden Prabowo dapat segera tuntas. Untuk merapikan serta menghapus celah sindikat pencuri uang bantuan sosial ini.

Dengan data yang terpadu dan berasal dari satu basis, akan dapat digunakan oleh semua kementerian dan lembaga dalam menyalurkan program-program perlindungan sosial. Sebab, jika basis datanya saja sudah salah, maka program yang dijalankan pasti tidak akan tepat sasaran.

DTSEN juga bisa digunakan untuk menentukan kebijakan pendirian Sekolah Rakyat. Prioritas pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis. Juga untuk penajaman konsentrasi dan jenis usaha Koperasi Merah Putih, yang tentu berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Tentu verifikasi lapangan secara berkala tetap harus dilakukan.

Dan yang lebih penting. Ayo kita bersih-bersih. Saatnya kebocoran APBN yang disengaja kita akhiri. Menurunnya tingkat korupsi, ekuivalen dengan angka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bukan mustahil kita bisa menuju Indonesia yang lebih sejahtera, dengan membangun semangat kebersamaan (Prabowonomics) dan mengakhiri sifat keserakahan (Serakahnomics).

Jakarta, 14 September 2025

*Penulis adalah Anggota MPR RI/DPD RI, Ketua DPD RI ke-5.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Husnan Bey Fananie

    Bey Fananie: Kisruh PPP Hanya Bisa Reda Jika Kembali ke Semangat Fusi 1973

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kisruh Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar Sabtu (27/9/2025) memunculkan dua kubu pendukung, masing-masing mengklaim Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto sebagai ketua umum terpilih. Kondisi ini menuai keprihatinan para tokoh senior PPP yang mendorong agar partai kembali ke semangat awal pendiriannya. Kader senior PPP Husnan Bey Fananie menilai perpecahan hanya […]

  • Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

    Ahmad Doli Ingatkan KPU Tak Gunakan Uang Rakyat Secara Berlebihan

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pentingnya sikap amanah dan kesederhanaan dalam menggunakan anggaran negara. Pernyataan ini disampaikan menanggapi sanksi peringatan keras dari DKPP kepada Ketua dan empat anggota KPU terkait penggunaan private jet dalam kegiatan dinas. Doli mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan oleh […]

  • Ibrahim Aqil

    Komandan Hezbollah Tewas Terkena Serangan Israel

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BEIRUT/JERUSSALEM, CUPLIKAN.CO.ID – Israel melancarkan serangan udara di pinggiran selatan Beirut pada Jumat yang menewaskan seorang komandan senior Hezbollah, memperburuk konflik yang sudah berlangsung lebih dari setahun antara Israel dan kelompok yang didukung Iran ini. Dua sumber keamanan di Lebanon mengonfirmasi tewasnya komandan tersebut, dan militer Israel turut mengakui serangan tersebut. Militer Israel menyatakan bahwa […]

  • Adlin Panjaitan, saat silaturahmi dan roadshow AMPI ke tiga provinsi di Jawa yang dilakukan pada Sabtu-Rabu (2-6/8)

    Adlin Panjaitan Menulis Takdir dari PMII ke Golkar

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dari lekuk sunyi Sei Rambai, yang letaknya ada di tepian Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan,  kampung yang diselimuti kabut pagi dan desir angin ladang, Adlin Panjaitan dilahirkan tepat pada 6 Februari 1996. Sejak awal, hidup tak pernah memberinya jalan yang datar. Ia tumbuh bersama gemetar harapan dan gelisah yang tak selalu bisa […]

  • Jenderal (purn) Dudung Abdurachman

    Nama Dudung Abdurachman Muncul di Bursa Caketum PPP, Tapi Ia Bilang Begini…

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mendadak masuk dalam radar calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memicu spekulasi politik menjelang restrukturisasi partai berlambang Ka’bah itu. Namun, Penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional tersebut langsung merespons dengan tegas bahwa dirinya belum tertarik masuk ke dunia politik. “Tapi saya belum berminat,” ujar Dudung kepada wartawan […]

  • picture2

    Mahasiswa UINSA Sukses Gelar Muamalah Festival 2024

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) berhasil menggelar acara Muamalah Festival 2024 yang penuh inovasi. Festival ini dimulai sejak Agustus dan berakhir pada Sabtu (14/09/24) dengan berbagai kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan siswa SLTA se-Jawa Timur. Acara dibuka dengan Seminar Nasional yang dihadiri Rektor UINSA, […]

expand_less