Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Rakyatnya Stunting, Elitenya Korupsi Foya-Foya

Rakyatnya Stunting, Elitenya Korupsi Foya-Foya

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Fathorrahman Fadli*

Politik nasional Indonesia saat ini telah menuju titik terendahnya. Padahal, sejatinya politik itu adalah pekerjaan yang mulia; berembug bersama untuk duduk bersama, bermusyawarah mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat banyak. Bagaimana caranya rakyat hidup aman, tertib dan sejahtera. Bukan membuat keputusan yang membuat rakyat menjadi susah hidupnya, sulit mencari pekerjaan, banyak pengangguran, pabrik tutup karena kalah bersaing dengan pembiaran pemerintah dalam memasukkan barang impor atau negara lain.

Padahal, anak semester satu saja paham, jika membanjirnya barang impor itu akan berakibat pada lesunya ekonomi nasional. Sebab secara ekonomi, bisnis barang-barang lokal akan mendapat saingan dari barang-barang impor yang tentunya lebih murah. Sebab barang impor itu diproduksi secara efisien dan efektif serta masif. Maka mereka bisa menjual dengan harga lebih murah, mungkin juga lebih berkualitas.

Jika banyak masyarakat kita membeli barang impor, itu berarti market share barang-barang yang sejenis akan dikuasai oleh barang-impor pastinya. Oleh karena itu barang kita tidak bisa bersaing dipasar, di negeri sendiri, dan akhirnya tutup. Kalau pabrik sudah tutup, kemiskinan meningkat karena banyak pengangguran. Jika rakyat banyak menganggur, maka kejahatan akan meningkat dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat kaya pun akan ketakutan dan tidak nyaman karena kuatir kejahatan akan menimpa diri mereka.

Ini adalah nalar yang logis belaka. Namun faktanya, nalar logis yang sederhana ini, tidak ada dalam pikiran para elite pengambil kebijakan kita dewasa ini. Mereka ribut dengan sesama elit, ribut bagi-bagi kursi kekuasaan, namun setelah kuasa itu mereka pegang, tetap saja mereka sibuk dengan kepentingan mereka masing-masing.

Sedih nian nasib bangsa Indonesia ini. Gaji pejabatnya sudah tinggi menyundul langit, masih juga tak peduli atas nasib rakyatnya yang kelaparan, stunting karena kurang gizi. Gizi buruk selama 10 tahun dibawah pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (2014-2019) dan Joko Widodo Ma’ruf Amin (2019-2024 ) ini sungguh membuat rakyat semakin menderita.

Mari kita lihat data stunting di negeri ini. Pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 turun hingga 14%.

Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak berada di bawah minus 2 standar deviasi (SD) grafik pertumbuhan WHO. Stunting dapat terjadi sejak bayi masih berada dalam kandungan, namun umumnya terjadi pada balita, khususnya usia 1-3 tahun.

Prevalensi stunting di Indonesia cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Indonesia adalah 21,6%. Angka ini turun dari tahun 2021 yang sebesar 24,4%. Namun, upaya besar masih diperlukan untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024.

Kalau melihat fenomena stunting ini, rasa-rasanya pemerintah sebagai unsur negara yang disuruh mengurus kesejahteraan rakyatnya pastilah ada yang tidak beres dalam otak presiden dan kabinetnya. Artinya, presidennya gagal total mengurus rakyatnya menjadi sejahtera. Lalu selama 10 tahun itu apa yang dikerjakan oleh pemerintah? Kok rakyatnya bisa stunting? Mengapa stunting bisa terjadi di negara yang sangat kaya raya ini?

Tetapi, mengapa elite politiknya kaya raya dan hidup foya-foya?

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesia Development Research-IDR

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Soeharto

    Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Saidiman: Masa Depan Indonesia Terancam!

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, melontarkan kritik keras terhadap wacana menjadikan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. Lewat unggahan di akun X pribadinya pada Rabu (21/05/2025), Saidiman menyebut Soeharto sebagai presiden paling brutal dan pemerintahan Orde Baru sebagai rezim paling serakah dalam sejarah Indonesia. “Mengapa saya menolak […]

  • Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat

    Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Polri mencatatkan capaian positif dalam evaluasi publik yang dilakukan pada April 2026. Survei Litbang Kompas menunjukkan adanya peningkatan pada sejumlah indikator utama, mulai dari tingkat kepercayaan, kepuasan masyarakat, hingga citra kelembagaan dibandingkan hasil survei pada Oktober 2025. Hasil survei menunjukkan tingkat keyakinan masyarakat bahwa kinerja Polri akan semakin baik mencapai 82,4 persen. Angka tersebut meningkat […]

  • Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro.

    Fauzi Amro: Penundaan Tarif oleh Trump Pulihkan Kepercayaan Pasar

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID– Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menilai penundaan kebijakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global. Kebijakan ini disebut langsung berdampak pada penguatan indeks bursa saham dan nilai tukar rupiah yang sempat tertekan akibat ketidakpastian global. “Langkah ini patut diapresiasi. Setidaknya, memberi ruang […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono

    Kebijakan Kenaikan Pajak Dinilai Kontraproduktif bagi Ekonomi Desa

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    SEMARANG, CUPLIKAN.CO.ID –  Kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pungutan sektor kelautan perikanan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyebut kebijakan ini tidak hanya membebani masyarakat desa, tetapi juga berpotensi memperburuk angka kemiskinan di wilayah pedesaan. “Data menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan naik dari 12,60% pada […]

  • Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jatim VII, Riyono, saat menyampaikan pandangannya dalam

    Audit Tata Ruang Laut Didesak dalam Kasus Pagar Laut Tangerang-Bekasi

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi IV DPR RI mendesak dilakukannya Audit Tata Ruang Laut secara independen dalam kasus pembangunan ilegal pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menegaskan bahwa audit ini penting untuk mengukur dampak kerugian secara menyeluruh, baik secara material maupun immaterial. Dalam Rapat Kerja Komisi […]

  • Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    Penulis Diintimidasi Gara-Gara Opini? Istana Buka Suara!

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Isu dugaan intimidasi terhadap penulis opini di kolom Detik.com yang mengkritik penempatan jenderal TNI di Bea Cukai menuai perhatian publik. Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mempermasalahkan opini publik selama ini. “Kalau untuk kasus seperti itu, kalau dari kita, tulisan-tulisan opini selama ini pemerintah […]

expand_less