Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » LPPI Dorong Pajak Karbon Transparan Demi Pembangunan Berkelanjutan Nasional

LPPI Dorong Pajak Karbon Transparan Demi Pembangunan Berkelanjutan Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Deklarasi Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI) pada Selasa (9/9/2025) tidak hanya menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia, tetapi juga mendesak pemerintah memperkuat instrumen perpajakan berbasis lingkungan, khususnya pajak karbon, sebagai bagian penting dari reformasi fiskal menuju pembangunan berkelanjutan.

Ketua Umum LPPI, Harianto Minda, menyebut rasio pajak Indonesia masih stagnan di level 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB), tertinggal jauh dari rata-rata kawasan Asia Pasifik sekitar 19–20%. Menurutnya, kelemahan ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan kebocoran penerimaan, tetapi juga belum optimalnya desain instrumen fiskal strategis yang mampu menjawab tantangan masa depan, termasuk perubahan iklim.

Rifqi Nurul Huda, Direktur Eksekutif Institute for Economic and Development Studies (IEDS), menegaskan bahwa pajak karbon seharusnya tidak dipandang sebatas sumber penerimaan negara. “Lebih dari itu, pajak karbon adalah instrumen pengendalian emisi yang dapat mendorong transisi menuju pembangunan rendah karbon. Indonesia sebagai negara dengan tingkat emisi tinggi, sekaligus rentan terhadap dampak perubahan iklim, membutuhkan regulasi yang transparan, konsisten, dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.

Selain pajak karbon, forum diskusi LPPI juga menyoroti mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P5L) yang dinilai bisa menjadi solusi peningkatan penerimaan daerah sekaligus memperkuat basis pembangunan nasional. Abdul Ghofur, COO Pajakind, menekankan perlunya akuntabilitas dalam penerapan PBB P5L agar tidak hanya menjadi instrumen fiskal pusat, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi lokal.

Harianto menambahkan, efektivitas belanja perpajakan (tax expenditure) sebesar Rp362,5 triliun pada 2024 masih dipertanyakan, karena banyak insentif yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan investasi produktif. “Reformasi pajak tidak bisa hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga harus menjawab isu keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum,” katanya.

Dengan mandatnya, LPPI berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah dalam mendorong kebijakan pajak yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada keberlanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan transformasi ekonomi hijau sebagai salah satu prioritas nasional (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP)

    SPTP Tingkatkan Kualitas Operator QCC Lewat Program Refreshment

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    MAKASSAR, RADAIANTVOICE.ID – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) melaksanakan Program Refreshment untuk operator Quay Container Crane (QCC) selama tiga hari, dari 28 September hingga 1 Oktober 2024, di Terminal Petikemas New Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan keunggulan operasional dalam proses bongkar muat petikemas. Seiring dengan kemajuan teknologi […]

  • Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan. Sumber foto : instagram @ahmadirawan.id

    Komisi II DPR : Dana Gelap Parpol Bisa Dicegah Lewat APBN

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai penambahan dana partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah krusial untuk mencegah pembiayaan dari sumber-sumber tak resmi yang rawan korupsi. Menurut Irawan, skema pendanaan yang jelas dari negara dapat memutus ketergantungan parpol terhadap pendana pribadi atau kelompok […]

  • Bamsoet saat menerima Dirut Jakpro Iwan Takwin di Jakarta, Jumat (28/3/25).

    Bamsoet: Formula E-Jakarta 2025 Tampilkan Teknologi Balap Masa Depan

    • calendar_month Jumat, 28 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ajang balap mobil listrik dunia, Formula E-Jakarta 2025, siap digelar pada 21 Juni 2025 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol. Kejuaraan ini akan menjadi panggung bagi debut mobil balap listrik generasi terbaru, Gen3 Evo, yang menghadirkan berbagai inovasi teknologi. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, menegaskan kesiapan Indonesia sebagai […]

  • Bambang Soesatyo dalam acara Reuni Ikatan Alumni Lemhanas di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jum'at (11/4/2025).

    Bamsoet Ajak Alumni Lemhannas XIII Perkuat Solidaritas Nasional

    • calendar_month Sabtu, 12 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk para alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk memperkuat persatuan bangsa di tengah meningkatnya tantangan global dan domestik. Hal ini disampaikan Bamsoet saat menghadiri acara Halal Bihalal dan reuni Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) KSA XIII […]

  • Konferensi pers DPP PDI Perjuangan mengenai penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh lembaga ani rasuah, KPK.

    Rumah Hasto Digeledah, PDIP Pertanyakan Motif KPK

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, menyayangkan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (7/1/2025). Ronny menilai langkah penyidik tersebut terkesan seperti drama yang tidak seharusnya terjadi. “Terkait penggeledahan, memang itu kewenangan penyidik. Tapi apa yang dilakukan KPK […]

  • Pasukan Rusia via (Anadolu Agency)

    Putin: Serangan ke Rusia dengan Rudal Barat Bisa Picu Eskalasi Global

    • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan peringatan serius kepada negara-negara Barat terkait risiko eskalasi global jika Ukraina diberi rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Dalam sebuah pidato di St. Petersburg, Putin menegaskan bahwa serangan tersebut akan dilihat sebagai tindakan perang oleh NATO melawan Rusia, yang akan mengubah konflik ini menjadi lebih besar dan […]

expand_less