Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Bukan Sekedar Bubarkan DPR

Bukan Sekedar Bubarkan DPR

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
  • visibility 65
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Ahmadie Thaha (Cak AT)

Seorang anak bangsa bernama Affan Kurniawan, ojek online yang sehari-hari mengais rezeki di jalanan, akhirnya ditelan aspal Senayan, dilindas mobil rantis seberat 12 ton. Tragis, heroik, sekaligus ironis.

Ia bukan mati di medan perang lawan penjajah, melainkan di depan Gedung DPR, gedung yang katanya rumah rakyat, tapi entah rakyat yang mana. Dari sanalah slogan demonstrasi paling populer lahir: “Bubarkan DPR!”

Namun, seperti kata Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang hobi bicara normatif, tuntutan seperti itu mustahil. Parlemen adalah roh demokrasi. “Terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan,” katanya seraya menegaskan dirinya sedang bicara serius.

Betul, tapi mungkin massa yang tumpah di Senayan itu tidak sedang bicara soal roh. Mereka bicara soal hantu. Hantu DPR yang gentayangan di ruang rapat, menyedot anggaran, lalu menakut-nakuti rakyat dengan undang-undang yang tiba-tiba lahir tengah malam.

Bagi akademisi, “Bubarkan DPR” tentu hanya hiperbola politik. Sebuah ekspresi frustrasi massal. Dalam kajian komunikasi politik, itu disebut seruan delegitimasi simbolik, semacam teriakan ventilasi kolektif ketika ruang formal tak lagi dipercaya.

Data survei LSI bahkan menunjukkan titik nadir legitimasi rakyat pada Parlemen. Hanya sekitar seperempat rakyat Indonesia yang percaya DPR bekerja untuk kepentingan publik. Sisanya mungkin lebih percaya dukun kampung atau ustadz TikTok.

Jadi ketika rakyat berteriak, “Bubarkan DPR,” mereka sejatinya tidak sedang bicara tentang membakar konsep perwakilan, melainkan tentang bubarkan serakahnomic, bubarkan mental bancakan, bubarkan keistimewaan. Hanya saja, rakyat di jalan tentu tidak sempat bikin catatan kaki.

Kalau kita perhatikan pola perusakan dalam demo belakangan ini, sebenarnya ada “teks politik” yang sedang ditulis dengan batu dan bensin. Coba Anda perhatikan. Rumah Ahmad Sahroni dkk dirusak, gedung DPRD dibakar, rumah Sri Mulyani diserang, kantor polisi dilempari. Ini sengaja disasar, bukan kebetulan.

Dalam analisis politik, sasaran itu adalah simbol. DPR dianggap lambang elite banci kompromi, DPRD hanya perpanjangan lidah pusat, Sri Mulyani personifikasi pajak dan utang yang mencekik, polisi wajah represi negara.

Kalau pemikir Slovenia Slavoj Žižek ada di Senayan sore itu menyaksikan demo, ia mungkin akan bilang: “Lihatlah, inilah bahasa terakhir ketika bahasa formal mati.” Kekerasan massa adalah bahasa politik yang brutal, tapi sekaligus jujur.

Di balik puing-puing itu, sesungguhnya ada tuntutan nyata. Rakyat sudah muak dengan tontonan serakahnomic, sudah terlalu lama menunggu kapan DPR mengesahkan UU perampasan aset koruptor. Mereka sudah bosan dengan drama OTT yang ujungnya diskon vonis di pengadilan.

Mereka muak melihat anggota dewan menikmati tunjangan-tunjangan di tengah rakyat yang kantongnya menjerit akibat beras mahal. Mereka juga bertanya, kenapa maling ayam tidak boleh jadi ketua RT, tapi maling APBN bisa duduk manis di Senayan dan jadi komisaris, bahkan wakil menteri?

Lalu ada kemarahan terhadap polisi yang lebih sering melindungi penguasa ketimbang warga, dan ada kebencian pada kebijakan pajak yang naik ketika kantong rakyat makin bolong. Bahkan agenda jangka panjang ikut mencuat adalah makzulkan Gibran, kembali ke UUD 45 asli, benahi pengelolaan SDA dan BUMN.

Apakah semua ini realistis? Sebagiannya iya, sebagian lagi lebih mirip daftar belanja politik utopis. Tapi pesan utamanya jelas bahwa kepercayaan rakyat berada di titik nadir. Jean-Jacques Rousseau pernah bilang, kontrak sosial runtuh kalau rakyat tak lagi percaya pada wakilnya.

Dan apa yang tersisa setelah kontrak sosial runtuh? Jawaban Rousseau, seolah mengutip pendapat Ibnu Khaldun: anarki. Rakyat mengamuk. Ironisnya, saat itu terjadi, negara kita lebih cepat melabeli rakyat “anarkis” ketimbang mencoba membaca teks politik di balik batu yang dilempar.

Jürgen Habermas mengingatkan bahwa demokrasi sejatinya lahir dari ruang publik, tempat rakyat bisa bicara, berdebat, dan menyampaikan aspirasi secara setara. Tetapi ruang publik di Indonesia makin menyempit. Parlemen tak lagi dipercaya sebagai forum deliberatif.

Di sini lain, media arus utama sibuk jadi corong elite, dan media sosial disesaki buzzer yang lebih rajin menggoreng isu ketimbang mengawal aspirasi. Maka jalanan menjadi ruang publik terakhir yang tersisa, meski dengan konsekuensi darah dan gas air mata.

Di sisi lain, Antonio Gramsci yang Marxis menyebut hegemoni sebagai cara elite menguasai rakyat, bukan dengan kekerasan semata, tetapi lewat konsensus palsu. Maka, inilah yang kemudian terjadi: rakyat akhirnya sadar bahwa konsensus yang dibangun selama ini hanyalah ilusi.

Mereka diundang ke bilik suara lima tahun sekali, tapi yang terjadi kemudian mereka hanya jadi objek pajak, objek regulasi, dan objek represi. Ketika rakyat dicekik dengan ratusan jenis pajak, ketika hegemoni runtuh, yang muncul bukan sekadar kritik, tapi pemberontakan simbolik.

Maka tak mengherankan jika suara satir rakyat begitu tajam. “Kami para ojol tiap hari melawan order fiktif, kalian di DPR malah bikin undang-undang fiktif.” Juga bahwa “Kami rela panas-panasan demi ojek limabelas ribu, kalian terima gaji tujuh puluh juta tanpa pernah ngetem.”

Jadi, apa sebenarnya tuntutan massa? Bukan sekadar “Bubarkan DPR” seperti slogan yang membahana di Senayan. Melainkan sebuah seruan lebih dalam: bubarkan drama DPR, dan hadirkan kembali demokrasi yang layak dipercaya.

Rakyat menginginkan demokrasi yang memberi ruang publik yang sejati, bukan ruang hampa yang penuh asap, gas air mata, dan janji-janji basi.

*Penulis adalah Wartawan Senior 

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan

    Yusak Farchan Sebut Dukungan Publik Perkuat Posisi Saras

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Analis Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai kuatnya dukungan publik kepada Saraswati menjadi faktor penting yang mempertegas posisinya sebagai Anggota DPR. Dalam keterangannya diJakarta pada Jumat (31/10), Yusak menyebut petisi yang beredar menolak pengunduran diri Saraswati menunjukkan bahwa publik masih menginginkan kehadiran politisi tersebut di parlemen. “Petisi pendukung Saras itu bukti bahwa […]

  • Area di Kelurahan Lalowaru Kabupaten Konawe Selatan, yang akan dilaksanakan rehabitilasi mangrove. Sumber foto : Istimewa

    Pelindo Rehabilitasi 25 Hektar Mangrove, Dukung Ekosistem Laut

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    KENDARI, CUPLIKAN.CO.ID – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memperingati Hari Maritim Nasional dengan langkah nyata untuk melindungi lingkungan pesisir. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan tersebut melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove seluas 25 hektar. Sebanyak 64.900 bibit mangrove ditanam di tiga wilayah, yakni Desa Puasana dan Kelurahan Lalowaru di Kabupaten Konawe Selatan, serta […]

  • Sekolah Rakyat Dibedah Lewat Lensa Fotografi, Talkshow di TIM Bangun Literasi Publik

    Sekolah Rakyat Dibedah Lewat Lensa Fotografi, Talkshow di TIM Bangun Literasi Publik

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle YRI
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta, Relevan.co.id– Pameran Foto dan Talkshow bertajuk “Belajar Tanpa Batas, Berkarya untuk Masa Depan” sukses diselenggarakan di Galeri Cipta 1, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada Kamis (23/7/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak 21 hingga 25 Juli 2026 tersebut menjadi ruang edukasi publik untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai Program Sekolah Rakyat melalui perpaduan diskusi publik dan […]

  • Civitas akademika Universitas Paramadina saat pose bersama seusai pelaksanaan sidang senat yang berlangsung di Jakarta, Jum'at (9/5/2025).

    Prof. Didik Rachbini Kembali Pimpin Paramadina, Bidik Akreditasi Unggul

    • calendar_month Sabtu, 10 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 39
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Universitas Paramadina resmi menetapkan kembali Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D sebagai Rektor untuk periode 2025–2029. Keputusan ini diambil dalam sidang senat yang berlangsung di Kampus Cipayung, Jakarta Timur, sebagai bagian dari proses demokratis dan partisipatif pemilihan pemimpin universitas. Prof. Didik bukan sosok baru dalam kepemimpinan Paramadina. Di periode sebelumnya, ia berhasil […]

  • Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam sidang kasus Harun Masiku yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Chat “Iseng” Jadi Bukti Kunci, Eks Komisioner KPU Terpojok di Sidang Kasus PAW Harun Masiku

    • calendar_month Jumat, 18 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sidang kasus dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan nama Harun Masiku kembali memanas. Kali ini, mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjadi sorotan setelah isi percakapannya dengan eks Komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina diungkap di persidangan. Jaksa penuntut umum KPK membacakan bukti percakapan yang menunjukkan Tio menawarkan […]

  • Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah

    PDIP Menunggu Keputusan Megawati Soal Kans Masuk Kabinet Prabowo

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menanggapi kabar tentang beberapa nama petinggi PDIP yang disebut-sebut berpotensi masuk ke dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Said, nama-nama seperti Olly Dondokambey, Azwar Anas, dan Budi Gunawan (BG) masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Said menegaskan, hingga saat ini belum ada sinyal […]

expand_less