Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Arsjad Rasjid Dikudeta, 21 Kadin Provinsi Tolak Hasil Munaslub

Arsjad Rasjid Dikudeta, 21 Kadin Provinsi Tolak Hasil Munaslub

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 14 Sep 2024
  • visibility 19
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sebanyak 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi menolak keras pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang diadakan pada Sabtu, 14 September 2024, yang memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin. Penolakan ini muncul karena masa jabatan Arsjad Rasjid berakhir pada tahun 2026 nanti.

Para pengurus Kadin Provinsi yang menyatakan penolakan berasal dari berbagai daerah, seperti Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Jawa Barat.

Penolakan ini, menurut Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty, dilandasi oleh ketidakpatuhan penyelenggara Munaslub terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Muhalim menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang sah untuk menyelenggarakan Munaslub jika ketua umum tidak melanggar AD/ART atau mengundurkan diri.

“Kadin Gorontalo mendukung penuh Arsjad Rasjid untuk menyelesaikan masa baktinya hingga tahun 2026,”katanya.

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, yang menganggap bahwa upaya Munaslub ini dapat merusak integritas organisasi.

“Gerakan yang tidak sah ini bertentangan dengan AD/ART dan merusak marwah Kadin sebagai organisasi dunia usaha,” ujarnya.

Ronald Antonio, Ketua Umum Kadin Papua, menilai bahwa penyelenggaraan Munaslub yang tidak sesuai aturan hanya akan menimbulkan ketidakstabilan dalam tubuh organisasi.

“Dewan Pengurus Kadin Papua dengan tegas menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan organisasi, termasuk upaya untuk menyelenggarakan Munaslub yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin,” tutur Ronald.

Penolakan  semakin menguat setelah Ketua Umum Kadin Maluku Utara, Umar Lessy, ikut bersuara dan menyatakan bahwa Kadin Maluku Utara menolak rencana Munaslub dan mendukung kebijakan Arsjad Rasjid, termasuk keputusan sementara untuk berhalangan.

“Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid sudah mendapatkan persetujuan untuk berhalangan sementara yang disetujui oleh seluruh Ketua Umum Kadin Daerah dan Asosiasi Luar Biasa. Hal itu sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin jo Pasal 14 AD Kadin. Kami percaya bahwa keputusan ini diambil demi menjaga netralitas dan integritas organisasi Kadin,” kata Umar.

Senada dengan pernyataan Kadin provinsi lainnya, Ahmad Irfansyah, Ketua Umum Kadin Bengkulu, menyebutkan bahwa Munaslub hanya bisa dilakukan jika ada pelanggaran serius terhadap AD/ART. Oleh karena itu, Kadin Bengkulu menegaskan akan terus mematuhi AD/ART Kadin.

“Kami, Dewan Pengurus Kadin Bengkulu dengan tegas menyatakan akan selalu mematuhi seluruh ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Kadin” tegas Ahmad.

Ketua Umum Kadin Kalimantan Barat, Arya Rizqi Darsono, juga ikut mengkritisi penyelenggaraan Munaslub, dengan menilai bahwa tindakan tersebut mengancam keutuhan Kadin sebagai organisasi dunia usaha yang sah di mata hukum.

“Kadin Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh elemen Kadin di Tingkat pusat dan daerah demi menjaga stabilitas organisasi dan berkontribusi positif terhadap kemajuan perekonomian nasional,” tandas Arya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Seminar BEM Solo Raya yang digelar di Gedung Mini Theater P2B Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta pada Sabtu (16/11/2024).

    Jelang Pilkada Jateng, BEM Solo Raya Serukan Politik Damai

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    SURAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kontestasi politik jelang Pilkada Serentak 2024 sangat mungkin berdampak pada menguatnya polarisasi di masyarakat. Kompetisi elektoral, terutama pada Pilkada Serentak 2024 di Jawa Tengah, potensial melahirkan konflik horizontal yang berdampak pada kerekatan persatuan bangsa. Karena itu, upaya penguatan pendidikan dan literasi politik mendesak dilakukan. Hal tersebut diuraikan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) […]

  • Mantan Menko Polhukan, Mahfud MD.

    Presiden Diminta Tegas, Kasus Pagar Laut Tangerang Harus Segera Ditindak!

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    TANGERANG, CUPLIKAN.CO.ID – Kasus pagar laut misterius di perairan Tangerang yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) memicu kecurigaan berbagai pihak. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan. Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penuh […]

  • Fraksi Partai Golkar DPR RI, M.Sarmuji.

    Fraksi Golkar Siap Evaluasi Tunjangan DPR Demi Transparansi Publik

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan kesiapannya jika tunjangan-tunjangan anggota DPR dievaluasi maupun direvisi sebagai bagian dari upaya transparansi publik. Pernyataan itu disampaikan pada Jumat (29/8), menanggapi wacana penghentian tunjangan perumahan bagi anggota dewan. Sarmuji menjelaskan bahwa DPR sebelumnya telah mengambil langkah konkret dengan menghentikan tunjangan perumahan bulanan sejak Oktober 2025. […]

  • Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudistira Adhinegara

    CELIOS Umumkan 8 Tuntutan Ekonomi, Kritik Kebijakan Pemerintah

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meluncurkan agenda bertajuk “Reset Ekonomi Indonesia” dengan merinci delapan tuntutan ekonomi yang ditujukan kepada pemerintah. CELIOS menilai langkah ini penting untuk memperbaiki tata kelola fiskal, transparansi anggaran, serta arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menyimpang dari kepentingan rakyat. Dalam pernyataannya, CELIOS menekankan bahwa tuntutan pertama […]

  • Imas Aan Ubudiyah, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB

    Imas PKB Desak Pemerintah Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imas Aan Ubudiyah, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga bahan pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), khususnya di wilayah yang tengah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Imas menegaskan bahwa stabilitas harga dan […]

  • FGD Revisi UU Sisdiknas yang digelar Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, pada Rabu (01/10/2025).

    Golkar Dorong Revisi UU Sisdiknas Demi Lompatan Pendidikan Nasional

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai Golkar DPR RI menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai langkah fundamental untuk membangun peradaban bangsa melalui pendidikan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyampaikan bahwa UU Sisdiknas yang sudah berusia 22 tahun perlu direvisi agar relevan dengan perkembangan […]

expand_less